Membangun Tata Kelola Polisentrik dalam Pemajuan UNGPs di Indonesia

ELSAM, Jakarta – Disahkannya Prinsip-Prinsip Panduan Bisnis dan Hak Asasi Manusia (United Nation Guiding Principle on Business and Human Rights/UNGPs) pada Juni 2011 menegaskan keprihatinan masyarakat internasional terhadapberbagai bentuk pelanggaran HAM oleh korporasi. Namun, terhitung tujuh tahun sejak instrumen ini disahkan, UNGPs belum diterapkan secara efektif, tidak terkecuali di Indonesia.

Untuk mengetahui perkembangan implementasi UNGPs di Indonesia Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) melakukan riset berjudul “Analisis Kesenjangan dan Penilaian Kebutuhan dalam Mengembangkan Kerangka Kebijakan Bisnis dan Hak Asasi Manusia: Refleksi Pemajuan Advokasi dan Kebijakan dalam Memajukan Isu Bisnis dan HAM di Indonesia.”

Hasil sementara riset tersebut dipaparkan dalam focus discussion group (FGD) bersama perwakilan pemerintah dan perusahaan di Kantor ELSAM, Jakarta, Selasa (15/1).

Deputi Direktur Advokasi ELSAM Andi Muttaqien mengatakan, tujuan diskusi untuk mengonfirmasi dan mendiskusikan beberapa temuan penelitian. Selain itu lanjut Andi FGD juga bertujuan untuk menggali informasi untuk melengkapi sejumlah temuan yang didapat dari penelitian.

“Penelitian yang kami lakukan ini bertujuan untuk melihat sejauh mana implementasi bisnis dan HAM selama ini. Jadi penelitian ini akan melihat upaya-upaya apa yang telah dilakukan dan bagaimana persepsi masing-masing sektor terkait dengan berbagai proses yang telah dilalui,” ujar Andi.

Muhammad Busyrol Fuad, salah seorang peneliti yang terlibat dalam penelitian tersebut, menyampaikan penelitiannya menghasilkan beberapa temuan penting. Diantaranya mengenai banyaknya upaya yang telah dilakukan dalam pemajuan UNGPs di Indonesia.

Sejumlah upaya tersebut menurut Fuad diinisiasi oleh pemerintah dan masyarakat sipil, baik secara mandiri ataupun secara kolaboratif. Sayangnya lanjut Fuad beberapa upaya pemajuan tersebut belum melibatkan entitas bisnis (korporasi).

“Upaya-upaya yang telah dilakukan tersebut memunculkan berbagai macam persepsi antarelemen. Selama ini beberapa korporasi beranggapan belum ada peran pemerintah dalam upaya untuk mensosialisasikan UNGPs di sektor bisnis. Walaupun begitu, beberapa korporasi update dengan nilai-nilai yang sedang berkembang di internasional salah satunya karena memiliki jaringan pasok (supply chain) internasional,” terang Fuad.

UNGPs lanjut Fuad baru bisa diterapkan dengan tata kelola polisentris. Sehingga perlu sinergi antara pemerintah (kementerian/lembaga negara), korporasi, dan masyarakat sipil.

Perwakilan dari Kementerian Hukum dan HAM Andi Taletting mengatakan bahwa rekomendasi penelitian untuk mengakomodasi isu bisnis dan HAM ke dalam RANHAM 2020-2024 menjadi sebuah rekomendasi penting.

“Namun untuk sampai pada tahap itu perlu berhati-hati, karena kebijakan yang dibuat akan berlaku untuk seluruh lapisan masyarakat. Khususnya untuk pelibatan korporasi, pemerintah sedang mencari formula yang tepat,” kata Andi menanggapi hasil riset.

Dalam kesempatan yang sama, perwakilan dari PT. SMART, Tbk Nasir Efendi mengaku pihaknya telah memiliki beberapa kebijakan yang secara eksplisit berkaitan dengan HAM. SMART janji  Nasir akan menerapkan standarisasi itu ke jaringan pasok (supply chain).

Senada dengan SMART, Asia Pulp Paper (APP) yang merupakan salah satu trade name yang menaungi perusahaan-perusahaan penghasil pulp dan kertas Sinar Mas mengaku APP juga telah memiliki kebijakan Forest Coservation Policy (FCP).

“Kami telah memiliki berbagai kebijakan yang secara eksplisit berkaitan dengan HAM, salah satunya FCP,” ujar Armansyah Dore, perwakilan dari APP

Menanggapi hasil penelitian, Nurhanuddin Ahmad dari Sawit Watch mengatakan hasil penelitian ini dpat memberikan sedikit gambaran mengenai implementasi UNGPs di Indonesia.

Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *