Membangun Kelembagaan Tata Kelola Konten Internet

Salah satu masalah yang paling krusial dalam tata kelola konten internet adalah terkait dengan lembaga pengendali yang sekaligus menjadi regulator dan pengawas dalam penatakelolaan tersebut. Mengacu pada prinsip-prinsip yang dibangun oleh ketentuan Pasal 19 ayat (3) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), guna memastikan kejelasan di dalam prosedur tersebut, prosesnya musti dikendalikan dan diawasi oleh sebuah lembaga independen yang bebas dari kepentingan politik dan ekonomi, atau pihak lainnya yang tidak berwenang, tidak secara semena-mena ataupun diskriminatif. Badan ini bisa pengadilan atau institusi independen lainnya. Artinya proses ini sejatinya tidak boleh dikendalikan oleh pemerintah secara mutlak dan absolut, tetapi musti dikelola oleh suatu badan yang independen, yang keputusannya tunduk pada pengujian pengadilan (subject to judicial oversight) atau dapat diajukan banding (appeal) ke pengadilan yang lebih tinggi.

Pilihan tersebut, juga tergambar dari model kelembagaan di beberapa negara, seperti Australia yang membentuk Australian Communications and Media Authority (ACMA), yang merupakan lembaga independen yang berwenang melakukan pemblokiran dan penyaringan konten internet di Australia. Lembaga ini terbentuk pada 1 Juli 2005 yang tanggungjawabnya diatur dalam The Broadcasting Services Act 1992, The Telecommunications Act 1997, The Telecommunications (Consumer Protection and Service Standards) Act 1999 dan The Radiocommunications Act 1992. Salah satu gugus-tugas ACMA yaitu menetapkan kebijakan terkait pengawasan dan penindakan konten-konten internet yang dilarang. Berdasarkan Commonwealth Classification (Publications, Films, and Computer Games) Act 1995, konten-konten yang terlarang meliputi: (i) pelarangan isi konten yang tidak baik untuk perkembangan anak di bawah 18 tahun kecuali telah mendapatkan verifikasi usia dari ACMA; (ii) konten seksual yang mengandung kekerasan dan interaksi seksual tidak berdasarkan kesepakatan; dan (iii) konten seperti pornografi anak, fetisisme, deskripsi detail atas kejahatan, dan sejenisnya.

Hal serupa juga dipraktikkan di Korea Selatan. Pemerintah Korea Selatan membentuk sejumlah lembaga yang akan melakukan kerja tata kelola konten internet. Pada tahun 2008 Korea Selatan memiliki lembaga yang secara khusus mengontrol media yaitu Korean Communications Committee (KCC). Kemudian terbentuk pula Korean Communications Standards Committee (KCSC), lembaga independen yang secara khusus bertanggungjawab mengenai regulasi konten internet. Selain itu ada Korean Internet Self-Governance Organization (KISO) yang merupakan dewan perwakilan perusahaan Penyedia Jasa Internet di Korea Selatan, termasuk diantaranya Naver, DaumKakao, SK Communications, KT dan Afreeka TV.

KCC ditunjuk pemerintah untuk membuat pedoman terkait konten apa saja yang perlu dipantau. Pemantauan dilakukan oleh KCSC. Hasil temuan pemantauan akan menghasilkan laporan dan permintaan yang diajukan kepada KISO untuk melakukan take down atau pemblokiran – faktanya, permintaan tersebut tidak melalui proses penilaian KISO sehingga hampir keseluruhannya akan diterima. Dalam hal ini, pengguna internet atau masyarakat umum dapat berkontribusi dalam pelaporan konten yang dianggap terlarang dengan melaporkannya langsung KKCSC.

Sementara di Eropa, sebagai contoh Estonia, berdasarkan pada Estonian Internet Foundation Domain Regulation, sebuah badan independen yang bernama Estonian Internet Foundation (EIF), dapat mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan pendaftaran nama domain dengan biaya registrasi yang rendah. Domain yang tidak memenuhi peraturan tersebut akan diblokir.

Untuk baca lebih lanjut, klik Unduh