Membangun Kebijakan Siber yang Komprehensif

ELSAM, JAKARTA — Menghadapi pesatnya perkembangan teknologi informasi, Indonesia dituntut untuk segera melakukan reformasi kebijakan siber. UU ITE (UU No. 16 tahun 2017 tentang Perubahan UU No. 13 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik) sebagai satu-satunya undang-undang yang secara khusus mengatur infrastuktur siber dinilai tidak memadai. Sementara UU sektoral dan peraturan kelembagaan yang menyinggung teknologi siber dianggap masih tumpang tindih.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) menyelenggarakan diskusi terfokus dalam rangka mempersiapkan rekomendasi bagi pemerintah untuk membangun tata kelola dunia siber melalui kebijakan yang komprehensif.

Diskusi bertajuk “Reformasi Kebijakan Siber: Membangun Ekosistem Kebijakan Digital di Indonesia” yang dilaksanakan di Jakarta pada Selasa (30/4) lalu itu mengundang sejumlah pemangku kepentingan, mulai dari akademisi, pemerintah, DPR RI, dan pelaku usaha telekomunikasi dan informatika.

Di antara peserta diskusi yang hadir adalah akademisi Universitas Padjadjaran, Universitas Bina Nusantara, Universitas Katolik Atma Jaya, Pusat Perancangan Perundang-undangan DPR RI, Badan Legislatif DPR RI, Badan Perancangan dan Pembangunan Nasional, Diplo Foundation, Web Foundation, PT. Indodax dan Asosiasi Big Data.

Dalam paparan tentang studi reformasi kebijakan siber di Indonesia, Deputi Direktur Riset ELSAM Wahyudi Djafar mengatakan, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan pemerintah untuk mendesain peta kebijakan siber yang komprehensif. UU ITE sebagai satu-satunya peraturan tentang teknologi siber menurutnya tidak dapat dijadikan acuan untuk membangun ekosistem siber yang baik.

“Ada banyak isu siber yang berkembang pesat sehingga pemerintah perlu membuat peta kebijakan yang integratif. Isu-isu itu antara lain kehadiran big data yang memicu internet of things, blockchain, finteche-commerce, kecerdasan artifisial, dan pertumbuhan media sosial,” ungkap Wahyudi.

Dalam kesempatan yang sama, Shita Laksmi dari Diplo Foundation mengatakan, dunia siber mencakup dimensi yang sangat luas dan beragam, mulai dari masalah konten, keamanan dunia maya, hingga perlindungan data. Karenanya, menurut Shita, pengaturan yang akan dibuat tak hanya bersifat multistakeholder, namun juga multilayer dan multisektor.

“Hanya saja, sejauh apa multistakeholderism itu dapat diterapkan. Jangan semua orang kita libatkan. Hal ini, kan, juga terkait dengan pemahaman bersama. Kalau semakin banyak orang maka butuh waktu dan energi untuk memberikan pemahaman lagi pada institusi lainnya. Kalau bicara masalah perhubungan, misalnya, maka hanya institusi-institusi yang berkaitan dengan hal tersebut saja yang dilibatkan,” ujar Shita.

Terkait kompleksitas regulasi dan kelembagaan siber, pengajar hukum Universitas Katolik Atma Jaya Sih Yuliana Wahyuningtyas mengusulkan agar pemerintah membentuk lembaga yang diberikan kewenangan untuk mengatur masalah-masalah siber.

“Persoalannya adalah apakah model pelembagaannya akan bersifat payung (single regulator) atau pelembagaan sektoral. Pemerintah dan masyarakat sipil harus bersama-sama mengidentifikasi format kelembagaan alternatif yang dapat diberikan tanggung jawab ini,” ujarnya.

Saat ini pemerintah tengah menggodok UU Perlindungan Data Pribadi yang rancangannya masih dalam pembahasan di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Ada pula rencana untuk membuat UU Ketahanan dan Keamanan Siber. Badan Legislasi DPR RI mengatakan dalam diskusi tersebut bahwa hingga saat ini belum ada rancangan final yang dibuat.

Penulis: Miftah Fadhli