Membangun Ekosistem Kebijakan Digital Berbasis HAM

ELSAM,Jakarta – Menjadi salah satu negara dengan pengguna internet terbesar di dunia, Indonesia mestinya memiliki kebijakan digital yang memadai. Nyatanya, peraturan digital masih bersifat sektoral dan tumpang tindih.

Begitu juga dengan kelembagaan. Hingga saat ini Indonesia belum memiliki lembaga khusus yang berwenang  menangani semua masalah terkait pemanafaatan teknologi digital.

Perosalan lain adalah perlindungan hak asasi manusia yang belum menjadi perhatian dalam penyusunan tiap kebijakan digital.

Dalam diskusi “Membangun Ekosistem Kebijakan Digital dengan Pendekatan Berbasis HAM, Tawaran Peta Jalan Bagi Indonesia” yang digelar di Jakarta, Rabu (18/9/2019), ELSAM mengundang para pemangku kepentingan untuk membicang soal tersebut. Diskusi dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat mulai dari pelajar, perusahaan hingga perwakilan dari Kementerian dan Lembaga.

Anggota Perkumpulan ELSAM Stanley Adi Prasetyo dalam sambutannya menyebut sejumlah masalah dalam kebijakan digital di Indonesia saat ini.

“Pertama hukum dan regulasi yang tumpang tindih. Bagian perbankan punya regulasi sendiri. Demikian juga dengan bagian lain. Kita tidak tahu ojol (ojek online) itu di bawah mana, perhubungan, perindustrian, atau Kominfo. Selain itu ada problem kelembagaan karena tidak ada satu lembaga yang mengawasi persoalan internet ini,” ungkapnya.

Direktur Hukum dan Regulasi Kementerian PPN/Bappenas Hesti Pandanwangi mengatakan, transformasi digital telah menjadi prioritas RPJMN 2020-2024 yang akan disahkan paling lambat Januari 2020.

“Jadi, bagaimana kami mengisi transformasi digital dengan lebih konkrit,” ujar Hesti.

 Terdapat tiga arah kebijakan dan strategi transformasi digital yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024, yaitu pelayanan layanan digital, pemenuhan layanan digital dan pengelolaan big data.

Selain itu, pemerintah juga berencana untuk membentuk dewan transformasi digital sebagai entitas yang membantu proses transformasi digital di Indonesia.

 Menanggapi hal ini, pengajar hukum Universitas Padjadjaran, Sinta Dewi Rosadi menekankan bahwa transformasi digital harus melibatkan semua kelompok masyarakat.

“Jadi ini masalah mengajak sebanyak-banyaknya orang untuk ikut dalam transformasi digital. Kalau bicara harmonisasi ini memang problem yang besar,” ujarnya.

Terkait usulan pembentukan lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengatur pemanfaatan internet, Sinta sepakat. Hal itu menurutnya sudah banyak dilakukan oleh banyak negara.

“Secara global ya itu memang fenomena sekarang, untuk perlindungan data pribadi dan kebebasan informasi publik itu memang ada komisinya. Dan komisi ini selalu berkumpul setahun sekali untuk membicarakan perkembangan teknologi terbaru agar harmonis peraturannya,” lanjutnya.

Sementara itu, Deputi Direktur Riset ELSAM Wahyudi Djafar menekankan pentingnya pendekatan berbasis HAM dalam transformasi yang direncanakan pemerintah.

 “Yang penting juga bagaimana memastikan perlindungan hak asasi manusia warga negara dalam mewujudkan transformasi digital itu,” ungkap Wahyudi.

Selain itu, Wahyudi juga menggarisbawahi pentingnya pendekatan pengaturan bersama (co-regulation) dalam penyusunan kebijakan digital. “Jadi bagaimana pemerintah dan bisnis untuk duduk bersama mengatur sektor teknologi tertentu,” paparnya.

 Anggota Komisi I DPR RI Jerry Sambuaga menyambut baik implementasi pendekatan pengaturan bersama dalam kebijakan digital.

“Saya pikir ini doablevisible, dan penting dalam arti banyak hal yang secara teknis kita tidak familiar dan ini menjadi sangat bermanfaat. Apalagi kita-kita kan di DPR tidak begitu banyak bicara teknis tapi politiknya. Usulan-usulan rinci seperti inilah yang bisa membantu untuk memberikan input bagi pembahasan.” ujar Jerry.

Penulis: Alia Yofira Karunian