Membangun Basis Data Korban Pelanggaran HAM Masa Lalu di Kabupaten Sikka  

ELSAM, Sikka—Ketersediaan data merupakan salah satu aspek kunci yang menentukan keberhasilan dalam mengimplementasikan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah HAM Kabupaten Sikka.

Peraturan daerah ini berisi sejumlah aksi prioritas yang ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan kelompok rentan yang salah satunya adalah kelompok korban kekerasan masa lalu. Pemerintah daerah menyadari sulitnya hal ini dilakukan karena ketiadaan data korban yang memadai.

Merespon kebutuhan tersebut, ELSAM dan Perkumpulan Bantuan Hukum Nusa Tenggara (PBH Nusra) menyelenggarakan diskusi kelompok terfokus yang dihadiri oleh sejumlah instansi perangkat daerah serta perwakilan masyarakat sipil dan korban.

Kegiatan yang diadakan pada 28 Oktober 2019 di Maumere. Dihadiri antara lain oleh Dinas Sosial, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan, Wahana Visi Indonesia, serta Wahana Lingkungan Hidup Indonesia.

Dalam diskusi, John Balla, pegiat HAM dari PBH Nusra, menyampaikan lambatnya implementasi Perbup 13/2018 dikarenakan tidak adanya anggaran untuk pelaksanaan rencana aksi.

“Oleh karena itu, hal semacam iniperlu dikoordinasikan untuk menjamin pelaksanaan Perbup. Saya percaya di Pemda memiliki keterlibatan untuk membangun kesadaran baru yang berorientasi pada visi-misi berbasis HAM,” ujarnya.

Sementara Peneliti ELSAM Miftah Fadhli memaparkan sejumlah keterkaitan antara Perbup 13/2018 dengan visi-misi pembangunan pemerintah daerah yang berfokus pada pemulihan hak-hak korban kekerasan masa lalu.

“Perbup 13/2018 memandatkan 3 pembentukan peraturan daerah yaitu mengenai kesejahteraan lanjut usia, perlindungan masyarakat hukum adat, dan bantuan hukum,” ujar Fadhli.

Di samping itu, sejumlah aksi prioritas di dalam Pebup 13/2018 juga dialamatkan untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok korban kekerasan masa lalu seperti kegiatan yang befokus pada peningkatan hak atas kesehatan, hak atas rasa aman, dan sebagainya.

PBH Nusra telah melakukan asistensi untuk melakukan verifikasi dan validasi Basis Data Terpadu yang mendorong masuknya data-data korban sebagai kelompok prioritas yang menjadi sasaran program-program bantuan sosial.

“Kita memang harus punya data yang layak sebagai dasar untuk memberikan program-program layanan ke korban tertindas di masa lalu. Kami sendiri di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan ada program bantuan stimulan rumah swadayan yang juga memfasilitasi visi-misi Bupati,” ungkap perwakilan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam diskusi tersebut.

Peserta diskusi sepakat bahwa pemerintah harus memiliki basis data korban yang terpisah dari Basis Data Terpadu sebagai landasan pemulihan hak-hak korban pelanggaran HAM masa lalu. Hingga saat ini, PBH Nusra mendampingi tiga desa yaitu Desa Iantena, Desa Natarmage, dan Desa Tuabao dalam proses pengumpulan data-data korban. Ada total 63 orang korban yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah. Seluruh kelompok masyarakat sipil di Kabupaten Sikka berharap pendataan korban dapat diperluas ke seluruh pelosok kabupaten.