Memastikan Pendekatan Hak Asasi Manusia dan Kebijakan Mengikat Dalam Kebijakan Uni Eropa Terkait Deforestasi

ELSAM, Jakarta- ELSAM bersama BothENDs dan Forest People Program serta organisasi lainnya memberikan masukan untuk Konsultasi Publik tentang the Public Consultation on ‘Deforestation and Forest Degradation – Stepping up EU Action’pada 22 Februari 2017. Masukan tersebut dituangkan dalam kertas posisi yang berfokus tidak hanya meningkatkan aksi melawan deforestasi dalam tataran kebijakan yang sudah keluar seperti Peta Jalan Uni Eropa (the European Commission’s Roadmap) tapi lebih dari itu.

Konsultasi ini selaras dengan pembahasan serupa lainnya di parlemen Uni Eropa, bahwa 8% dari Deforestasi Global disebabkan oleh produksi komoditi global seperti daging, kedelai dan kelapa sawit. Hal tersebut dibuktikan dengan riset dari Komisi EU, yang menunjukan area hutan seluas Negara Portugal telah hilang antara 1990 dan 2008 karena konsumsi komoditas EU yang menbutuhkan tanah lebih luas untui menanam. Hal tersebut menjadi penting karena posisi Indonesia, sebagai salah satu negara produsen kelapa sawit terbesar. Lebih jauh lagi, isu terkait konflik lahan, permasalahan buruh kelapa sawit serta pelanggaran hak asasi manusia juga menjadi masalah kompleks yang belum diselesaikan di Indonesia.

Desakan ini diberikan untuk mengembangkan Peta Jalan Uni Eropa menjadi Rencana Aksi yang komperhensif dengan menyiapkan kombinasi kebijakan dan diperkuat dengan langkah legislatif untuk memperkuat capaian, antara lain: (a) mengatasi tantangan meningkatnya deforestasi; (b) meningkatkan permintaan Uni Eropa terhadap komoditas berbasis hutan atau berpotensi menyebabkan deforestasi ; (c) peran perdagangan dan investasi UE dalam memicu deforestasi; dan (d) masalah rumit terkait perdagangan dan dampaknya pelanggaran hak asasi manusia; (e) ketidakamanan kepemilikan lahan komunal; (f) hilangnya keanekaragaman hayati; (g) emisi Gas Rumah Kaca dan dampak perubahan iklim.

Kertas posisi ini menekankan agar Uni Eropa bersikap atas dampak serius terhadap hak asasi manusia, mata pencaharian dan kepemilikan lahan yang diakibatkan oleh deforestasi dan impor Uni Eropa untuk komoditas berisiko hutan. Khususnya terkait pada  peran masyarakat adat dan masyarakat yang bergantung pada hutan dalam mengatasi deforestasi. Hal tersebut menyebabkan adanya urgensi dan kewajiban untuk setiap inisiatif Uni Eropa yang membahas deforestasi dan degradasi hutan untuk mengadopsi pendekatan berbasis hak asasi manusia.

Secara kolektif, ELSAM bersama organisasi lainnya juga mendesak Uni Eropa secara eksplisit mengakui peran positif yang dimainkan oleh Masyarakat Adat dan Masyarakat lain yang bergantung pada hutan untuk mengamankan hak tenurial dalam perang melawan deforestasi dan memasukkan ini dalam desain segala kebijakan Uni Eropa terkait deforestasi

 

Kertas Posisi secara lengkap dapat diakses di sini