Memastikan Independensi Kelembagaan Otoritas Pelindungan Data Pribadi

ELSAM, Jakarta—ELSAM menggelar workshop tentang lembaga pengawas pelindungan data pribadi (independent supervisory authority atau data protection authority) untuk para Tenaga Ahli DPR RI.

Workshop bertema “Otoritas Pengawas Independen dalam Pelindungan Data Pribadi” digelar secara daring pada 4 dan 5 Maret 2021 dan diisi oleh Sih Yuliana Wahyuningtyas (Dosen FH UNIKA Atmajaya) dan Wahyudi Djafar (Direktur Eksekutif ELSAM).

Mengisi workshop hari pertama Wahyudi Djafar memaparkan tentang berbagai bentuk kelembagaan otoritas pelindungan data pribadi di berbagai negara. Praktik di berbagai negara kata Wahyudi menunjukkan setidaknya tiga model otoritas PDP, yakni Model Otoritas Jamak, Dual dan Tunggal.

Wahyudi menekankan lembaga pengawas pelindungan data pribadi harus benar-benar independen. Independensi ini penting kata Wahyudi sebab lembaga ini tidak hanya mengawasi pihak swasta tapi juga pemerintah.

Independensi lembaga pengawas sendiri menurut Wahyudi setidaknya dapat dilihat dari lima sisi, yakni independensi kelembagaan, komisioner, organisasi, sumber daya manusia, dan keuangan. Agar lembaga pengawas dapat berperan sebagaimana diharapkan, kelima hal tersebut kata Wahyudi harus benar-benar terjamin.

Di hari kedua workshop, Sih Yuliana Wahyuningtyas menjabarkan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, dan wewenang otoritas pelindungan data pribadi.

Lembaga pengawas pelindungan data pribadi menurut Yuliana setidaknya memiliki tiga kewenangan, yakni kewenangan melakukan investigasi, memberi koreksi dan otorisasi, dan advisori.

Sementara fungsi dari lembaga ini meliputi fungsi edukasi, mendorong atau memfasilitasi kepatuhan, penegakan hukum, konsultasi, memberikan saran, dan representasi. Secara keseluruhan fungsi-fungsi ini kata Yuliana bermuara pada tujuan untuk memastikan penghormatan atas hak privasi dan pelindungan data pribadi.

Dengan wewenang dan fusngi tersebut lembaga pengawas pelindungan data pribadi menjadi salah satu satu pilar penting dalam memastikan efektivitas implementasi UU Perlindungan Data Pribadi. Oleh karenanya, regulasi mengenai pelindungan data pribadi juga harus secara tegas dan jelas mengatur lembaga ini.

Membaca naskah RUU Pelindungan Data Pribadi usul inisiatif pemerintah yang saat ini tengah dibahas di DPR, soal pembentukan lembaga pengawas independen sayangnya ini belum muncul. Disayangkan sebab selain perannya yang sangat penting dalam memastikan optimalnya penegakan perlindungan data pribadi, keberadaan lembaga ini juga menjadi salah satu penentu level kesetaraan (adequacy) hukum perlindungan data Indonesia dengan negara lain.

Alia Yofira Karunian