Memastikan Efektivitas Perwali Kesejahteraan Sosial Lansia Kota Surakarta

ELSAM, Solo – Kehadiran Peraturan Walikota Surakarta No. 20 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia di Kota Surakarta menjadi angin segar bagi korban pelanggaran HAM masa lalu di sana.

Salah satu bentuk perlindungan yang diatur di dalam Perwali 20/2018 adalah perlindungan bagi lansia korban diskriminasi. Ini menjadi pintu masuk bagi komunitas korban untuk menagih kebijakan pemulihan hak kepada pemerintah daerah.

Merespons pengesahan Perwali tersebut Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dan Sekber 65 mengadakan diskusi kelompok terfokus, di Solo, Rabu (27/02/2019). Diskusi bertujuan untuk mengidentifikasi sejumlah perkembangan terbaru pasca-disahkannya Perwali 20/2018 dan tindak lanjut untuk mengimplementasikannya.

Diskusi bertajuk “Afirmasi Bagi Lansia Terdiskriminasi: Mengaplikasikan Perwali Kesejahteraan Lansia di Kota Surakarta” melibatkan sejumlah kelompok masyarakat sipil, komunitas korban dan akademisi.

Beberapa di antaranya hadir perwakilan korban pelanggaran HAM 1965-1966, Kota Kita, Lakpesdam NU, sejumlah perwakilan mahasisa (GMNI, LMND, PMII), Fornas Bhineka Tunggal Ika, kelompok budayawan Surakarta, dan akademisi Universitas Sebelas Maret.

Salah satu sasaran yang dicapai adalah tersedianya panduan teknis untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk diskriminasi yang dialami oleh lansia di Surakarta sekaligus memetakan kebutuhan untuk pemenuhan hak-hak bagi lansia korban pelanggaran HAM masa lalu.

Ahmad Randhon, sosiolog dari Universitas Sebelas Maret, mengatakan bahwa kebijakan lansia dapat belajar dari implementasi program Kota Layak Anak yang lebih dahulu diwujudkan oleh pemerintah daerah.

“[Belajar dari Kota Layak Anak] Kita perlu melakukan konsolidasi atau pelibatan hingga level yang paling bawah. Misalnya saja menciptakan mekanisme kelembagaan lansia yang terkonsolidasi hingga level kelurahan, termasuk menyusun indikator-indikator ramah lansia sampai ke level kelurahan,” ucapnya.

Saat ini, Kota Surakarta telah memilik 460 posyandu lansia dari total 640 RW yang semestinya memiliki unit tersebut. Didik Dyah, dari Sekber 65, mengatakan sejak operasionalisasi posyandu lansia dilakukan yang belum terlibat hingga saat ini adalah kelompok muda.

Hal yang serupa diungkapkan juga oleh Deputi Riset ELSAM Wahyudi Djafar. Menurutnya, kebijakan lansia juga perlu melibatkan kelompok-kelompok di luar komunitas seperti pendamping lansia.

Angger, dari Fornas Bhineka Tunggal Ika, mengatakan bahwa selama ini lansia selalu dijadikan obyek dari kegiatan-kegiatan yang menjadi justifikasi pemerintah daerah untuk mengeluarkan anggaran.

“Seharusnya lansia menjadi subyek dari kebijakan, bukan obyek, sehingga bukan pemerintah daerah yang menentukan apa maunya lansia namun kelompok lansia yang menentukan kebijakan yang dapat mengakomodasi kebutuhan mereka.” Sambungnya.

Kelompok korban yang hadir mengungkapkan bahwa selama ini bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah adalah bantuan kesehatan yang didukung oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Kebijakan lansia yang ada saat ini juga masih berpusat pada kegiatan-kegiatan seremonial yang melibatkan lansia dan kegiatan-kegiatan sosial rutin yang juga diikuti oleh lansia korban pelanggaran HAM masa lalu. Diharapkan adanya Perwali 20/2018 akan memperluas jangkauan dan variasi kebijakan lansia di masa yang akan mendatang.

Penulis: Miftah Fadli