KERTAS POSISI KEADILAN TRANSISIONAL SERI #2: Memastikan Agenda Negara dalam Menyelesaikan Pelanggaran HAM Masa Lalu: Membuka jalan atas kemandegan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu

1348467214_kertas_posisi_EU_2Editor: Wahyudi Djafar
Penulis: Tim ELSAM
Kolasi: iv, 28 hal. ; 28 cm.
Impresum: Jakarta: ELSAM, 2012

Mendekati lima belas tahun reformasi, beragam capaian telah diraih oleh bangsa Indonesia, untuk menempatkan dirinya sebagai negeri yang bermartabat, demokratis, dan memberikan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Namun, sejumlah persoalan masa lalu, khususnya yang terkait dengan praktik pelanggaran HAM di masa lalu, sampai dengan hari ini yang belum terselesaikan. Situasi ini tentunya akan terus menjadi ganjalan sejarah bagi perkembangan dan kemajuan bangsa ini ke depan, rangkaian kejahatan tersebut akan terus menjadi noda hitam sejarah, tanpa adanya suatu penyelesaian yang tuntas.

Pemilihan umum pada masa reformasi, yang dianggap sebagai salah satu pemilu paling demokratis di dunia, belum mampu menghasilkan pemerintahan yang memiliki kemauan dan kemampuan untuk menyelesaikan sejumlah kasus pelanggaran HAM masa lalu secara tuntas. Bahkan, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang terpilih secara langsung pada pemilu tahun 2004 dan terpilih kembali tahun 2009, juga belum memperlihatkan keseriusan untuk menyegerakan penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu secara adil dan bermartabat.

Dalam berbagai kesempatan, Presiden Yudhoyono memang seringkali menyatakan pentingnya penghormatan, pemajuan dan perlindungan HAM dalam penyelenggaran negara, termasuk menyelesaikan pelanggaran HAM di masa lalu. Kenyataannya, bila mencermati perjalanan pemerintahan Yudhoyono, belum nampak satu pun komitmen yang sungguh-sungguh untuk adanya penyelesaian, baik dalam ranah penegakan hukum dengan membentuk pengadilan HAM ad hoc, maupun membentuk kebijakan yang dapat menjadi instrumen dan mekanisme bagi penyelesaian beragam kasus pelanggaran HAM di masa lalu.

Berbagai tuntutan atas janji, komitmen dan rencana pemerintah dalam upaya penyelesaian sejumlah kasus masa lalu, selalu dijawab Presiden dengan ‘diplomatis’. Presiden tidak pernah menjelaskan langkah atau rencana konkrit yang akan ditempuh pemerintah untuk menyelesaikan beragam kasus pelanggaran HAM masa lalu, terkesan membiarkan sampai pada akhir masa pemerintahannya. Presiden Yudhoyono, selalu menyatakan bahwa sejumlah peristiwa pelanggaran HAM yang berat, tidak terjadi dalam masa pemerintahannya, sehingga ‘seolah’ pemerintahan saat ini tidak memiliki kewajiban hukum untuk menyelesaikannya, hanya sekadar memiliki tanggungjawab moral. Presiden lebih senang memberikan pujian bagi pemerintahan yang dipimpinnya, dengan manyatakan selama tujuh tahun kekuasaannya, tidak pernah sekalipun terjadi peristiwa pelanggaran HAM yang serius.

Periode awal reformasi, yang ditandai dengan sejumlah agenda transisi demokratik memunculkan serangkaian rencana kebijakan dan agenda pemerintah untuk penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, dalam kerangka ‘keadilan transisional’. Beraneka macam agenda, baik yang sifatnya kebijakan strategis jangka panjang maupun yang berupa rencana teknis jangka pendek, telah disiapkan untuk mendorong penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Kebijakan strategis penyelesaian masa lalu diantaranya dalam Ketetapan MPR MPR No. V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional, yang menjadikan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu sebagai salah satu tugas penting bangsa ini. Pengalaman praktik-praktik buruk masa lalu juga menjadi salah satu pertimbangan penting dalam amandemen konstitusi (Undang-Undang Dasar 1945), yang kemudian lahir sebuah konstitusi baru yang menempatkan HAM sebagai pilar utama dalam kehidupan bernegara. Beberapa rancangan undang-undang pun disiapkan, yang dimaksudkan sebagai pedoman dan tata cara tentang bagaimana menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu. Selain itu, negara juga menggelar pengadilan untuk mengadili kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu, meski hasilnya tak memuaskan, tetapi langkah ini dapat dimaknai sebagai salah satu upaya mendorong akuntabilitas hukum terhadap praktik kejahatan di masa lalu.

Beberapa tahun terakhir ketika sistem pemerintahan di Indonesia dianggap semakin demokratis, upaya penuntasan kasus-kasus masa lalu justru mengalami kemandegan. Berbagai upaya penuntasan penyelesaian baik dalam kerangka penyiapan kebijakan penyelesaian maupun pelaksanaan penegakan hukum melalui pengadilan tidak berjalan, yang kesemuanya terindikasi ‘sengaja’ dihalang-halangi oleh pemerintah sendiri. Komitmen menyelesaikan berbagai pelanggaran HAM masa lalu nampak tidak ingin diimplementasikan, dan janji terlihat tak hendak dipenuhi.

Meneruskan kertas posisi ELSAM seri keadilan transisional, yang sebelumnya memaparkan kecenderungan negara untuk menunda keadilan bagi para korban, pada tulisan ini ELSAM mencoba akan menyoroti kemandegan-kemandegan dalam upaya penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa sikap ‘menunda-nunda’ penyelesaian yang dilakukan oleh para penyelenggara negara yang mempunyai otoritas untuk menyelesaikan, menjadi penyebab utama kemandegan penyelesaian masa lalu. Bahkan, para penyelenggara negara saat ini mempunyai kecenderungan untuk melakukan penyangkalan terhadap terjadinya berbagai praktik buruk dalam penyelenggaraan negara dan berbagai pelanggaran HAM di masa lalu.

Untuk membaca kertas posisi ini, silakan unduh