Melihat Kembali Prinsip-Prinsip Paris untuk Penguatan Kelembagaan Komisi Nasional HAM

ELSAM, Ulaanbaatar – Institusi Nasional Hak Asasi Manusia (NHRI) memiliki peranan yang sangat penting dalam memastikan pemajuan, perlindungan dan penegakan HAM di tingkat nasional. Keberadaan lembaga ini memastikan adanya suatu ruang komplain independen dalam kerangka mekanisme HAM nasional. Kepercayaan dan harapan terhadap institusi nasional HAM tetap digantungkan, meski hari ini semakin banyak mekanisme internasional yang disediakan, seperti melalui mekanisme Treaty Bodies dan UPR (Universal Periodic Review).

Urgensi atas independensi dan daya dukung operasional lembaga ini telah dirumuskan dengan begitu baik dalam Prisip-prinsip Paris 1993, yang menjadi pedoman untuk menilai kinerja sebuah Komisi Nasional HAM di seluruh dunia. Dalam dokumen ini dikenal setidaknya dua prinsip utama, yakni pluralisme dan independensi. Kedua prinsip tersebut menjadi alat utama untuk melihat apakah Komnas HAM akan bisa berfungsi secara efektif atau tidak. Pluralisme merupakan usaha untuk mencegah adanya kelompok tertentu yang bisa menimbulkan dominasi di dalam tubuh Komnas HAM, sementara independensi ingin menegaskan bahwa Komisi Nasional HAM bekerja semata-mata untuk penegakan HAM.

Setelah lebih dari dua puluh tahun adopsi terhadap prinsip tersebut, dia dianggap sebagai suatu kombinasi yang paling tepat, dalam kerja-kerja pemajuan, perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Namun demikian, perubahan konteks serta tantangan dalam pemenuhan hak asasi manusia, juga membutuhkan penelaahan kembali atas substansi Prinsip-prinsip Paris, khususnya dalam menerjemahkan prinsip tersebut agar sesuai dengan kebutuhan kekinian. Hal itulah yang mencuat dalam The ANNI Regional Conference 2015 “NHRIs Today: On the Fence, at a Crossroads”, yang diselenggerakan di Ulaanbaatar, Mongolia, 25-26 Agustus 2015.

Pertemuan antar anggota ANNI (Asian NGO Network on National Human Rights Institutions) ini menjadi forum untuk menginventarisasi dan memeriksa kembali relevansi kontemporer dari Prinsip-prinsip Paris. Upaya ini menjadi langkah strategis guna memastikan dan menghasilkan dukungan bagi Komisi Nasional HAM, dalam mengoperasikan dan melakukan berbagai aktivitas yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya.

Sejumlah persoalan masih dihadapi oleh Komisi Nasional HAM di berbagai negara, meski tentu berbeda konteks antara negara yang dalam belenggu otoritarian, dengan negara yang sudah sepenuhnya menganut sistem demokrasi. Dalam banyak negara otoritarian, seringkali Komisi Nasional HAM hanya menjadi lembaga pura-pura atau pencitraan semata (alibi institution), tanpa suatu keewenangan yang memadai, dan jauh dari prinsip independen.

Sementara di negara-negara demokratis, selain persoalan kewenangan yang terbatas, masalah lain yang mengemuka adalah terkait dengan proses rekrutmen, yang membuka peluang penetrasi kepentingan dari kelompok politik, serta tumpulnya rekomendasi yang dikeluarkan Komisi ini. Peneliti ELSAM, Wahyudi Djafar, dalam pertemuan mengatakan, pada kasus Indonesia, persoalan yang dihadapi Komnas HAM di Indonesia memang cukup kompleks, meski usianya sudah cukup matang. Persoalan ini terkait dengan terbatasnya kewenangan yang dimiliki, struktur kelembagaan yang kurang mendukung, serta kredibilitas dari anggota komisi sendiri.

Menurut Wahyudi, persoalan-persoalan di atas muncul salah satunya sebagai akibat dari kurangnya urgensi Komnas HAM di mata parlemen, sebagai lembaga yang memiliki wewenang memilih anggota Komisi, sekaligus mengawasi kinerjanya. Jikalau parlemen memandang penting institusi ini, tentunya parlemen akan memilih orang-orang yang dinilai mampu menjaga kredibilitas Komisi, sekaligus memastikan independensinya.

Oleh karena itu, terkait dengan situasi tersebut, diperlukan sejumlah reformasi kebijakan guna penguatan kewenangan dan kelembagaan Komnas HAM, termasuk kemungkinan menjadikannya organ konstitusi (constitutional body). Dalam jangka pendek, DPR dan pemerintah telah mencapai kesepakatan untuk melakukan revisi terhadap UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada program legislasi nasional 2015-2019, yang salah satu isunya ialah penguatan kelembagaan Komnas HAM, selain pengaturan perlindungan terhadap pembela HAM.

Khusus dalam hubungan antara Komisi Nasional HAM dan parlemen, dalam pertemuan ANNI juga disinggung mengenai keberadaan Prinsip Belgrade 2012, yang menjadi panduan bagi Komnas HAM dalam menjalin relasi dengan parlemen. Keberadaan prinsip ini diharapkan dapat mendukung bekerjanya Komisi Nasional HAM dalam lingkungan yang kondusif sesuai dengan mandat mereka. []