Melihat Dinamika Birokrasi Dalam Pemenuhan HAM

Kamis, 23 Juli 2015

ELSAM, Jakarta – Sejak 1984 hingga saat ini Indonesia telah meratifikasi delapan dari sembilan konvensi hak asasi manusia internasional utama. Indonesia telah meratifikasi konvensi hak asasi manusia lebih banyak dibandingkan Amerika Serikat yang baru meratifikasi tiga konvensi hak asasi manusia. Di tengah banyaknya instrumen, yang menjamin perlindungan hak asasi manusia, diratifikasi oleh pemerintah Indonesia, namun tidak diikuti dengan membaiknya situasi penegakan hak asasi manusia di Indonesia.

Korporatisme, bangkitnya ormas-ormas radikal, perdagangan manusia, kekerasan berbasis suku dan agama serta kekerasan oleh aparat keamanan merupakan contoh masalah yang muncul di Indonesia pasca reformasi. Kondisi tersebut semakin rumit ketika birokrasi tidak mampu mengaktualisasikan fungsinya ke dalam kerja-kerja kelembagaan yang responsif terhadap masalah hak asasi manusia.

Ketidakmampuan birokrasi dalam merespon persoalan hak asasi manusia ini mendorong ELSAM untuk melakukan penelitian mengenai dinamika yang terjadi di dalam birokrasi untuk mengimplementasikan kebijakan HAM di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk melihat tantangan yang dihadapi birokrasi di tingkat lokal dan bagaimana kebijakan di tingkat pusat mempengaruhi program kerja, bentuk kelembagaan dan kinerja birokrasi dalam merespon persoalan lokal.

Sepanjang Juli 2015, ELSAM menerjunkan tim penelitinya ke tiga provinsi, yaitu Aceh, Yogyakarta dan Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk menghimpun informasi terkait dengan dinamika pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) daerah dan Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah (RPJMN) daerah sebagai wajah kebijakan hak asasi manusia di daerah.

Menurut Komisioner Komnas HAM Roichatul Aswidah, birokrasi merupakan merupakan dimensi yang termajinalkan dalam penelitian hak asasi manusia. Ia juga menyambut baik penelitian yang dilakukan oleh ELSAM terkait kinerja birokrasi dalam pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia.

“ELSAM membuat terobosan penting dalam kajian hak asasi manusia karena sejauh yang saya amati, belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji birokrasi sebagai elemen pelaksana hak asasi manusia. Padahal birokrasi merupakan lembaga yang secara langsung bersentuhan dengan masalah di masyarakat,” katanya dalam audiensi bersama sejumlah stakeholder di Jakarta.

Hal senada juga diungkapkan Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM Mualimin yang mengungkapkan belum ada penelitian yang mengkaji kinerja birokrasi dalam pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia.

“Kajian seperti ini bisa menjadi jembatan kerja sama antara pemerintah dengan lembaga masyarakat sipil. Saya berharap banyak masyarakat sipil yang melakukan hal ini karena hasilnya akan menjadi masukan yang berarti bagi pemerintah,” ujarnya.

Dalam penelitiannya, tim peneliti ELSAM menemukan bahwa pola (pattern) pembentukan kebijakan hak asasi manusia sangat berpengaruh pada implementasi kebijakan hak asasi manusia di Indonesia. Harapannya, penelitian ini akan menjadi basis data bagi kajian lebih lanjut (advanced research) dan usulan kebijakan untuk pemerintah sebagai bentuk kontribusi ELSAM terhadap upaya penegakan hak asasi manusia di Indonesia.

Penulis: MIftah Fadhli
Editor: Ari Yurino