Masyarakat Papua Menguji Konstitusionalitas Pepera ke MK

ELSAM, JAKARTA — Koalisi Advokat untuk Kebenaran dan Keadilan Rakyat Papua mewakili masyarakat Papua mengajukan uji materi Undang–Undang No. 12 Tahun 1969  tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten Kabupaten Otonom Di Propinsi Irian Barat (UU 12/1969) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Berkas uji materi sudah didaftarkan ke MK Jumat, 12 April 2019. Kemudian pada 30 April dan 14 Mei telah dilaksanakan dua kali sidang, masing-masing sidang pemeriksaan pendahuluan dan sidang perbaikan permohonan.

Terdapat 14 Pemohon di dalam perkara ini yang terdiri dari perseorangan, termasuk ketua dan anggota Dewan Adat Papua, Gereja Kemah Injil di Tanah Papua dan Solidaritas Perempuan Papua.

Pemohon mempermasalahkan konstitusionalitas dari Penenetuan Pendapat Rakyat (Pepera) yang dijadikan dasar di dalam bagian menimbang dan penjelasan UU 12/1969. Salah satu pemohon, Djanes Marambur selaku Ketua Dewan Pengurus Masyarakat Adat mengatakan uji materi diharap bisa meluruskan sejarah Pepera.

“Terdapat sejarah yang bengkok dari proses Pepera 1969, pengujian ke MK diharapkan dapat meluruskan sejarah tersebut untuk memberi keadilan bagi rakyat Papua,” kata Djanes Marambur.

Kuasa Hukum pemohon Yan Christian Warinussy mengatakan, proses Pepera patut dipertanyakan konstitusionalitasnya karena hanya melibatkan 1.025 orang dan dilaksanakan dengan penuh paksaan, ancaman serta intimidasi. Hal ini menurutnya bertentangan dengan kebebasan untuk menentukan pendapat dan pikiran sesuai hati nurani sebagaimana diamanatkan UUD 1945.

Para pemohon dan kuasa hukum berharap Mahkamah Konstitusi dapat menindaklanjuti perkara ini ke tahap pemeriksaan pokok perkara sehingga dapat disajikan berbagai alat bukti, termasuk saksi dan keterangan ahli untuk menguatkan dasar bahwa hak konstitsional pemohon secara aktual dan konkret telah dirugikan atas berlakunya UU 12/1969.

Penulis: Ratu Durotun Nafisah