Masa Depan Penghapusan Hukuman Mati di Asia Tenggara

ELSAM, Jakarta – Perlindungan terhadap hak untuk hidup dan hak untuk terbebas dari praktik penyiksaan, dalam konteks hukuman mati, pada kerangka normatif sejatinya telah diakui dalam sejumlah instrumen internasional, termasuk dalam Pasal 3 dan 5 Deklarasi Universal HAM (DUHAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 1948, serta Pasal 6 dan 7 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR).

Akan tetapi, meskipun kesepuluh negara anggota ASEAN telah terdaftar sebagai anggota PBB. Ironisnya, praktik hukuman mati (baik eksekusi dan penjatuhan sanksi pidana mati) telah menjadi praktik yang lumrah dilakukan oleh bangsa-bangsa di Asia Tenggara. Sejauh ini baru Filipina dan Kamboja yang menghapuskan hukuman mati dalam praktiknya. Bahkan, Flipina telah meratifikasi Protokol Opsional ICCPR Kedua yang bertujuan untuk penghapusan pidana mati.

Berbeda halnya dengan kedua negara ini, Malaysia, Singapura, Thailand, Indonesia, dan Vietnam adalah sederet negara yang masih memberlakukan hukuman mati, termasuk untuk kasus perdagangan narkotika. Di Malaysia dan Singapura, kendati tren eksekusi di kedua negara ini mengalami penurunan, tetapi pemerintah Singapura kembali memberlakukan eksekusi di tahun 2014 setelah pada tahun 2013 tidak melakukan eksekusi sama sekali. Sementara itu di Indonesia dan Vietnam juga kembali menghidupkan kembali praktik keji ini setelah tidak melakukannya sejak tahun 2013. Di Indonesia bahkan selama tahun 2015 saja telah dilakukan eksekusi bagi 14 WNI dan WNA untuk sebagian besar kasus narkotika.

Terlepas dari status quo yang dimiliki saat ini, selalu ada harapan untuk menghapus praktik tersebut. Hal ini ditunjukan dari besarnya dorongan untuk menghapus praktik hukuman mati di negara-negara di Asia Tenggara. Beberapa pemerintahan misalnya, Laos, Malaysia dan Singapura telah mengambil langkah untuk merevisi cakupan pemberlakuan pidana mati dalam sistem hukum pidana mereka. Laos dan Singapura bahkan telah menerima rekomendasi dalam Universal Periodic Review mereka untuk merevisi kebijakan pidana mati mereka, sementara Kamboja telah menerima rekomendasi untuk meratifikasi Protokol Opsional ICCPR Kedua. Di Thailand Rencana Aksi HAM Nasional Ketiga (Periode 2014-2018) mereka juga menggarisbawahi rencana penghapusan hukuman mati, termasuk dengan cara perubahan substansi legislasi dan konstitusi, merencanakan konsultasi publik di empat kawasan, serta debat parlemen tentang hukuman mati.

Di tingkat kawasan, diskusi awal terkait dengan penghapusan hukuman mati telah digaungkan oleh perwakilan AICHR dari Indonesia, Thailand dan Malaysia sejak tahun 2014 dalam konteks “hak untuk hidup”. Kendati demikian, sampai saat ini masih belum jelas akankah hal ini menjadi salah satu fokus kajian AICHR di tahun 2016.

Melihat jendela harapan yang besar bagi gerakan masyarakat sipil di Asia Tenggara untuk mendorong pemajuan upaya penghapusan hukuman mati di tingkat kawasan melalui advokasi terhadap proses di tingkat nasional dan terhadap aktor-aktor di masing-masing negara. Oleh karenanya, Koalisi Indonesia tentang Penghapusan Hukuman Mati atau Indonesia Coalition on the Abolition of Death Penalty (ICADP) mengadakan pertemuan bernama “The Regional Consultative Campaign Meeting for Civil Society Organizations on the Abolition of Death Penalty in ASEAN Region” yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 22-23 April 2016 dan turut mengundang sejumlah perwakilan kelompok masyarakat sipil dari Asia Tenggara.

Dalam pertemuan ini tercapailah sejumlah kesepakatan, antara lain, pertama, perlu diciptakannya koalisi kampanye di tingkat regional tentang hal ini dengan nama Coalition for the Abolition of Death Penalty in ASEAN (CADPA), mengingat tidak adanya koalisi masyarakat sipil di tingkat regional ASEAN yang menentang hukuman mati hingga saat ini. Kedua, perlunya mengundang kelompok-kelompok lain, seperti serikat pekerja migran dan pemuka agama sebagai bagian dari kampanye ini. Ketiga, diperlukan jalan lain untuk menyuarakan penghapusan hukuman mati, sebagai contoh, melalui pendekatan kebudayaan, hak-hak anak, serta menyuarakan penderitaan keluarga korban yang ditinggalkan.

Tidak hanya itu, hal lain yang perlu mendapatkan sorotan terkait dengan kampanye penghapusan hukuman mati melalui jaringan CADPA ini adalah adanya tiga tingkatan aktivitas kampanye, yakni, (i) kampanye di tingkat nasional, (ii) kampanye di tingkat regional, dan (iii) kampanye di tingkat internasional. Ketiga tingkatan kampanye ini dapat ditempuh setidaknya dengan melakukan pendekatan terhadap aktor-aktor terkait, seperti pemerintah, anggota parlemen, otoritas yudisial, ASEAN beserta badan-badan sektoralnya, PBB beserta prosedural khususnya (Pelapor Khusus PBB, Komite Ahli PBB, dan lain-lain).

Pada akhirnya, melalui koalisi CADPA ini diharapkan agar kawasan Asia Tenggara dapat secara bertahap mengakhiri praktik hukuman mati, baik secara de jure maupun de facto, serta maju menjadi pionir bagi penghapusan hukuman mati di seluruh dunia, sebab praktik keji seperti ini jelas bertentangan dengan nilai-nilai dasar HAM yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi dan situasi apapun, serta oleh siapapun.

Penulis: Ruben Firtz Sumigar