Marak Penambangan Data, UU Pelindungan Data Pribadi semakin Urgen

ELSAM, Yogyakarta—Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa media sosial hari ini bukan semata medium bercakap-cakap dan berpendapat. Media sosial sudah adalah bisnis yang memanfaatkan data penggunanya.

Media sosial memanfaatkan data pengguna untuk memasarkan produk. Sayangnya, pemanfaatan data pribadi konsumen kerap dilakukan tanpa persetujuan dan pengetahuan konsumen.

Peneliti ELSAM, Lintang Setianti, mengatakan komersialisasi data yang dilakukan oleh media sosial merupakan praktik yang sering digunakan dalam bisnis digital.

“Mungkin kita sering mendengar istilah data is the new oil dalam seminar-seminar ekonomi digital. Padahal dalam konsep hak asasi manusia, data adalah hak  dan bukan komoditas mereka,” kata Lintang dalam webinar yang didakan ELSAM, Constitutional Law Society, dan Badan Penerbitan dan Pers Mahasiswa Mahkamah Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Jumat (5/3/2021) lalu.

Dalam webinar bertajuk “Intaian Bermedia Sosial: Menyoal Kebocoran Data Pribadi dan Komersialisasi Data Iklan” Lintang menjelaskan tentang bagaimana pelindungan data pribadi semakin penting di era digital ini.

“Pemerintah perlu membentuk undang-undang pelindungan data pribadi agar pemanfaatan data tidak terjadi secara sewenang-wenang,” tegas Lintang.

Keberadaan regulasi pelindungan data pribadi menurut Lintang dapat mendorong akuntabilitas dan transparansi pemrosesan data pribadi, baik yang dilakukan oleh perusahaan swasta maupun lembaga negara.

“Lebih dari itu, regulasi ini juga mengakui hak subjek data dan mekanisme pengamanannya dengan menetapkan sejumlah kewajiban dan kewenangan bagi pengendali dan pemroses data pribadi. Termasuk keberadaan sanksi apabila (pengendali dan pemroses data) melanggar ketentuan dalam undang-undang,” lanjut Lintang.

Dalam kesempatan yang sama, Faiz Rahman, dosen Hukum Tata Negara Hukum UGM, mengingatkan pengaturan data pribadi di Indonesia masih tersebar di berbagai peraturan sektoral—seperti administrasi kependudukan, kesehatan, perbankan, telekomunikasi, dan informasi transaksi elektronik.

“Meskipun kita memahami hari ini ada RUU Pelindungan Data Pribadi yang memberikan definisi data pribadi, tetapi ada potensi tiap sektor memilih definisi dan konsep dari regulasi sektoralnya. Hal ini harus diantisipasi,” jelas Faiz Rahman.

Lintang Setianti

Diskusi tentang data pribadi selengkapnya dapat diakses melalui kanal Youtube Perkumpulan ELSAM