Mahkamah Agung, TNI dan POLRI Wajib Menghentikan Segala Diskriminasi Terhadap LGBT

Siaran Pers Bersama
Arus Pelangi – Ardhanary Institute – ELSAM – LBH Masyarakat – SGRC Indonesia

Mahkamah Agung, TNI dan POLRI Wajib Menghentikan Segala Diskriminasi Terhadap LGBT

Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung (MA) membongkar fenomena baru di peradilan Militer tentang Lesbian Gay Biseksual Transgender (LGBT) dalam acara “Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial Pada Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia” yang diselenggarakan pada 12 Oktober 2020 di Yogyakarta serta disiarkan daring melalui youtube. Dalam pidato yang berdurasi sekitar 30 menit disebutkan bahwa: “Dr. Burhan Dahlan, S.H, M.H Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung (MA) pernah memutuskan perkara terkait LGBT yang mana diputus bebas dengan catatan untuk komandannya membantu menyembuhkan ke-LGBT-annya. Putusan itu dibuat dikarenakan pada saat itu yang bersangkutan bertugas di Timor-Timor merasa tertekan akan tugas operasinya hingga menyebabkan penyimpangan seksual”.

Kata penyimpangan tentu bukanlah kata yang tepat, karena seyogyanya, Burhan luput untuk melihat perbedaan antara perilaku seksual dan orientasi seksual seseorang. Tindakan yang disebut dengan tindakan LGBT oleh Mahkamah Agung, TNI dan POLRI tadi menurut WHO bukanlah ‘gangguan identitas gender’ dari manual diagnostik kesehatan mental. Stigma kelainan dan diskriminasi struktural yang menyebabkan individu LGBT menghadapi tekanan mental sehingga rentan menghadapi masalah kesehatan mental.

Burhan, selaku Ketua Kamar Militer kemudian menyampaikan bahwa ke depan apabila ada kasus LGBT dalam ranah peradilan militer harus dilakukan penafsiran ekstensif berdasarkan Pasal 103 KUHP Militer terkait pembangkangan perintah dinas. Mengingat Panglima TNI telah menerbitkan surat telegram nomor ST No ST/398/2009 pada 22 Juli 2009. Menyusul telegram no ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019. Walaupun kedua telegram belum dapat kami konfirmasi teks resminya. Pokok aturan tersebut, menegaskan bahwa LGBT merupakan salah satu perbuatan yang tidak patut dilakukan seorang Prajurit dan diancam dengan pemecatan melalui proses persidangan di pengadilan militer.

Tindakan LGBT atau individu/ kelompok LGBT harus dimaknai sebagai bagian dari  keragaman orientasi seksual dan identitas gender. Hal tersebut dilindungi selaras Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang kemudian dipertegas dalam Prinsip-prinsip Yogyakarta. Prinsip-Prinsip tersebut menegaskan standar legal mengikat yang wajib dipatuhi oleh semua Negara. Dalam pengantar aksinya yang dinarasikan: “Kita semua memiliki kesamaan hak asasi manusia. Apapun orientasi seksual, jenis kelamin, identitas gender, kebangsaan, ras/etnisitas, agama, bahasa dan status lain yang kita sandang, kita semua memiliki hak-hak asasi manusia (HAM) tanpa boleh disertai dengan diskriminasi”.

Secara garis besar serangkaian tindakan Mahkamah Agung, TNI dan POLRI tersebut telah bertentangan dengan konstitusi yakni Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 j.o Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan hak bebas dari perlakuan diskriminatif yang telah diatur dalam Pasal 28B ayat (2) jo. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Tindakan pembedaan perlakuan berdasarkan orientasi seksual merupakan tindakan diskriminatif terhadap kelompok LGBT.

Tindakan pemecatan, pemenjaraan dan pemberian sanksi nonjob (tidak diberikan jabatan sampai masa purna) justru bertentangan dengan aturan internal TNI dan kepolisian itu sendiri. UU TNI Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, di BAB II, Pasal 2 huruf d, diatur mengenai Jati Diri TNI yang berbunyi: “Tentara Profesional, yaitu … serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, …”.  Poin ini telah secara gamblang menyebutkan prinsip hak asasi manusia, sebuah prinsip yang akan terlanggar apabila TNI menjatuhkan sanksi semata-mata karena orientasi seksual atau identitas gender seseorang.

Dalam hal ini penjatuhan sanksi Polri kepada Brigjen EP juga tersebut juga melanggar aturan internal kepolisian itu sendiri yaitu Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 4 butir h Perkap No. tersebut menyebutkan konsep dasar perlindungan HAM antara lain, “HAM tidak membedakan ras, etnik, ideologi, budaya/agama/keyakinan, falsafah, status sosial, dan jenis kelamin/orientasi seksual, melainkan mengutamakan komitmen untuk saling menghormati untuk menciptakan dunia yang beradab; dan…”. Selain itu, Pasal 6 butir h aturan yang sama mengatakan bahwa HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang termasuk dalam cakupan tugas Polri, meliputi, “hak khusus kelompok minoritas, seperti etnis, agama, penyandang cacat, orientasi seksual.” Jadi keputusan nonjob yang dijelaskan melalui pernyataan Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (As SDM) Irjen Sutrisno Yudi Hermawan jelas melanggar aturan internal mereka sendiri.

Pemerintah telah melanggar hak kelompok LGBT untuk hidup bebas dari kekerasan dan diskriminasi. Pemerintah secara sadar telah mengingkari asas non-diskriminasi dan gagal menjalankan kewajibannya untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia, sebagaimana tercantum di dalam pasal 71 UU No. 39 1999. Insiden ini memperlihatkan bahwa pemerintah mengesampingkan perspektif korban, dan justru menjadi pelaku dan pelindung pelaku kekerasan serta diskriminasi terhadap kelompok LGBT. Seharusnya Pemerintah, dalam konteks ini TNI dan Polri dan seluruh jajarannya, bertugas untuk melindungi kebebasan berekspresi dan berserikat.

Selanjutnya, status kesehatan seseorang tidak bisa dijadikan landasan untuk menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan di pengadilan. Kami mengecam pernyataan Mayor Laut KH Fadhil dan pertimbangan Majelis Hakim yang menyebutkan bahwa kondisi kesehatan terdakwa masuk menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan vonis, juga pernyataan Mayor Laut KH Fadhil terkait kondisi kesehatan terdakwa dapat menularkan ke anggota lain.

Pertimbangan hakim mengenai status HIV salah satu anggota TNI yang diputus bersalah juga tidak diiringi dengan pertimbangan-pertimbangan penting lainnya. Seseorang yang berstatus HIV+ kecil kemungkinan untuk menularkan virus ketika hubungan seksual yang ia lakukan konsensual, bebas dari kekerasan, dan dilakukan secara aman dengan menggunakan kondom atau pada saat viral load di tubuh orang itu rendah. Dalam kasus ini, majelis hakim seolah-olah menyatakan bahwa anggota TNI itu pasti menjadi ‘penyebar’ HIV. Pernyataan tersebut bisa dibilang sebagai bentuk disinformasi kesehatan (HIV), dan akan berpotensi menambah stigma dan diskriminasi kepada Orang dengan HIV (ODHIV). Selain itu pernyataan tersebut menunjukkan kepada kita betapa bobroknya sistem informasi kesehatan, pemerintah yang seharusnya menjadi salah satu pusat informasi kesehatan yang kredibel, justru malah menyampaikan disinformasi.

Status HIV yang merupakan bagian dari status kesehatan merupakan informasi personal yang tidak seharusnya disebarluaskan kepada orang lain tanpa persetujuan yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan No 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS yang berbunyi “status HIV hanya dapat dibuka kepada yang bersangkutan, tenaga kesehatan yang menangani, keluarga terdekat dalam hal yang bersangkutan tidak cakap, pasangan seksual, dan pihak-pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pun apabila status HIV dibuka kepada selain yang bersangkutan, maka tetap harus dengan persetujuan yang bersangkutan dan pembukaan tersebut memiliki kepentingan yang berkaitan dengan proses hukumnya.

Menimbang kebijakan institusional yang berasal dari sesat pikir tersebut, untuk memastikan agar tidak ada lagi tindakan penghukuman berdasarkan stigma dan diskriminasi, yang akan berdampak pada kemunduran penghormatan dan penegakan hak asasi manusia, Arus Pelangi, Ardhanary Institute, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), LBH Masyarakat, dan SGRC Indonesia menekankan:

  1. Mahkamah Agung sebagai institusi pemegang kekuasaan kehakiman dengan kewenangan mengadili harus memegang teguh prinsip hak asasi manusia dalam setiap kerja-kerjanya, dengan tidak melakukan penghukuman berdasarkan orientasi seksual tertentu merupakan pelanggaran hak asasi manusia.
  2. Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) sebagai institusi negara berkewajiban melindungi hak asasi manusia sehingga tidak boleh mengeluarkan keputusan yang diskriminatif dan bertentangan dengan hak asasi manusia termasuk keputusan yang mengatur ke dalam institusi TNI dan POLRI.
  3. TNI dan POLRI untuk terus menjunjung tinggi prinsip HAM dalam proses perekrutan dan pembinaan calon-calon personilnya.
  4. TNI dan POLRI menghentikan penjatuhan sanksi kepada personilnya yang merupakan bagian dari komunitas LGBT dan berhenti untuk melakukan monitoring dan pengawasan terhadap privasi anggotanya, termasuk status kesehatan, orientasi seksual, identitas gender, dan lain-lain.

Jakarta, 22 Oktober 2020

Arus Pelangi – Ardhanary Institute – ELSAM – LBH Masyarakat – SGRC Indonesia

 

Untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi  Andi Muttaqien (ELSAM) atau Sekar Banjaran Aji (ELSAM) 081213708265; Genia Teresia (LBH Masyarakat) 081236310500; dan Riska Carolina 081330090410.