Lokasi Prioritas Reforma Agraria Masyarakat Adat Rakyat Penunggu Terancam Proyek Deli Magapolitan

Lokasi Prioritas Reforma Agraria Masyarakat Adat Rakyat Penunggu Terancam Proyek Deli Magapolitan

Pernyataan Sikap Bersama
Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) Bersama Aliansi Organisasi di Sumatra Utara dan Nasional Menolak Proyek Pembangunan Deli Megapolitan

Tanah Rakyat Penunggu yang telah dikuasai puluhan tahun seluas 1.303 hektar (Ha) terancam digusur oleh Ciputra Group melalui proyek Deli Megapolitan. Peletakan batu proyek ini telah dilakukan pada 9 Maret 2021 oleh PT. Ciputra KPSN (Ciputra Group) sebagai tanda dimulainya pembangunan komplek perumahan dan kawasan industri premium di Deli Serdang. Proyek Deli Megapolitan ini merupakan kerjasama PTPN II dan Ciputra Group yang akan dibangun di atas tanah seluas 8.077 hektar dan akan menelan biaya sekitar 128 triliun rupiah.

Sebenarnya proyek raksasa ini digagas PTPN II sejak 2011, namun baru dapat dibangun pada 2021 bersama Ciputra Group. Meski belum selesai, target tanah di bawah proyek ini sudah banyak diperjualbelikan melalui internet. Harganya tanahnya mencapai 1 miliar per 60 meter persegi. Proyek ini ambisius dan megah, tetapi juga kontroversial, selain jual-beli lahan, ada puluhan ribu Rakyat Penunggu – dulu Petani Rakyat Penunggu (PRP), petani dan masyarakat setempat lainnya yang mulai ketakutan tanah dan wilayah adatnya akan digusur dalam waktu dekat.

Ketakutan beberapa kampung Rakyat Penunggu yang tergabung dalam Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI), sangat masuk akal. Mengingat PTPN II juga pernah melakukan hal tersebut pada rakyat penunggu di Kampong Petumbukan dan Durian Selemak. Rakyat Penunggu di
masa pandemi harus mengalami penggusuran oleh PTPN II yang dikawal oleh ratusan aparat TNI dan pihak keamanan perusahaan pada September 2020.

Apalagi sejak Juli 2020, dana sebanyak 18 miliar rupiah dari total 29 triliun telah diberikan Ciputra kepada PTPN II. Di dalam dokumen “Perkembangan Proyek Deli Megapolitan” milik PTPN II, uang triliunan tersebut salah satunya akan digunakan sebagai biaya pembersihan lahan. Besarnya aliran uang di atas,sangat mudah untuk PTPN II memakai jasa aparat bersenjata untuk mengamankan penggsusuran tanah rakyat penunggu dengan dalil pengamanan aset negara yang dikuasai PTPN II.

Saat ini Ciputra melalui PTPN II tengah mengajukan izin prinsip dan izin lokasi dari Bupati Deli Serdang. Izin tersebut belum dapat dikeluarkan karena kabupaten ini belum memiliki perda RTRW. Karena itu demi memenuhi keinginan investor, agenda penyusunan dan pengesahannya pun kini tengah dikebut.

Tak berhenti di ancaman penggusuran, proyek Deli Megapolitan ini juga bermasalah sejak awal, dimana tanah-tanah Rakyat Penunggu yang dulunya disewa oleh perusahaan swasta Belanda, yang kini diambilalih oleh PTPN II, perkebunan negara milik BUMN. Hingga kini, tanah-tanah petani Rakyat Penunggu tidak pernah dikembalikan oleh perusahaan plat merah tersebut. Lebih menyakitkan, di atas tanahnya sendiri Rakyat Penunggu dicap sebagai penduduk liar dan perambah.

Sejak tahun 1953, awal berdirinya BPRPI, petani dan Rakyat Penunggu lainnya tidak pernah memberikan persetujuan penerbitan HGU di atas tanah dan wilayah adatnya. Tindakan pemerintah yang menerbitkan HGU secara sepihak merupakan wujud pembiaran dan pengabaian hak atas tanah petani dan masyarakat adat yang telah diakui Konstitusi dan UUPA 1960 sebagai Hukum Adat Tanah. Beberapa hak guna usaha (HGU) perkebunan yang terbit tanpa persetujuan pemilik tanah yakni Rakyat Penunggu kini sedang diubah menjadi hak guna bangunan (HGB) demi mendukung proyek milik PTPN II dan Ciputra Group ini. Jika Kementerian ATR/BPN menerbitkan HGB untuk Ciputra Group maka indikasi mafia tanah yang selama ini bercokol di dalam tubuh pemerintahan itu sendiri menjadi terbukti, sebab dengan sengaja melestarikan praktek-praktek mal-administrasi dan korupsi di lapangan.

Selama puluhan tahun, demi mendapatkan kembali hak atas tanahnya, Rakyat Penunggu dan BPRPI sejak lama melakukan upaya penyelesaian konflik agraria dengan PTPN di tingkatan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara hingga Pemerintah Pusat. Dari perjuangan tersebut terdapat beberapa
keputusan pemerintah bahkan pengadilan, yang telah menguatkan posisi dan hak atas tanah rakyat penunggu. Namun belum ada itikad baik maupun eksekusi langsung dari pemerintah untuk meralisasikan tuntutan rakyat penunggu tersebut. Bahkan tercatat ada kemacetan luar biasa penyelesaian konflik dan Reforma Agraria atas klaim-klaim sepihak PTPN.

Padahal Presiden Joko Widodo telah berkomitmen akan mengutamakan penyelesaian konflik agraria dalam kerangka Reforma Agraria bagi rakyat yang berkaitan dengan PTPN. Ironis, sebab kampungkampung Rakyat Penunggu yang akan terdampak proyek megapolitan ini termasuk wilayah Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) yang harusnya direalisasikan pengakuan haknya sesuai janji presiden, namun di saat yang sama PTPN II terus melaju dan melanjutkan Proyek Deli Megapolitan.

Jika ini terus dijalankan dengan mengabaikan keberadaan Rakyat Penunggu dan masyarakat setempat,maka ini akan menjadi praktik perampasan tanah (land grabbing) dan penggusuran masyarakat yang disetir oleh Negara melalui pemerintah daerah, Kementerian BUMN/PTPN dan Kementerian
ATR/BPN bersama-sama pemodal Ciputra Group.

Atas situasi dan fakta di atas, kami dari Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) bersama aliansi di Sumatra Utara dan Nasional menyatakan:

  1. Menolak seluruh rencana pembangunan Proyek Deli Megapolitan di atas tanah-tanah dan wilayah adat Rakyat Penunggu dan Lokasi Prioritas Reforma Agraria BPRPI.
  2. Mendesak Presiden RI segera memerintahkan Menteri BUMN dan Direktur PTPN II agar menghentikan rencana serta proses pembangunan Proyek Deli Megapolitan.
  3. Mendesak Menteri ATR/BPN, Gubernur Sumatera Utara dan Bupati Deli Serdang menghentikan proses perubahan dan peralihan klaim HGU PTPN II menjadi HGB atau pun ijin prinsip dan ijin lokasi untuk Ciputra Group.
  4. Mendesak Presiden RI memerintahkan jajaran kepolisian dan tentara untuk menjaga keselamatan dan keamanan Rakyat Penunggu dari intimidasi dan teror dari berbagai pihak termasuk PTPN II akibat pembangunan proyek Deli Megapolitan, sekaligus melakukan investigasi dan penegakan hukum atas praktik-praktik mafia tanah, para spekulan tanah, praktikkolutif dan koruptif yang berkelindan dalam proyek ini.
  5. Mendesak seluruh pihak yang terkait Proyek Deli Megapolitan untuk mengedepankan prinsipprinsip kepentingan dan keterbukaan dengan rakyat dalam proses ini, sekaligus penghormatan dan perlindungan wilayah hidup Rakyat Penunggu.
  6. Mendesak Presiden RI untuk memerintahkan Menteri ATR/BPN, Menteri BUMN, Menteri Keuangan untuk segera menjalankan Reforma Agraria dengan mengeluarkan tanah-tanah dan perkampungan Rakyat Penunggu dari klaim HGU PTPN II/aset BUMN dan mengakui hak konstitusional agraria Rakyat Penunggu, petani dan masyarakat setempat lainnya.

Demikian pernyataan sikap ini kami buat dan sampaikan untuk diketahui, dipahami dan ditindaklanjuti oleh semua pihak.
Deli Serdang, 19 April 2021

Hormat kami
Organisasi pendukung gerakan penolakan Deli Megapolitan:

1. Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI)
2. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)
3. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)
4. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)
5. Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI)
6. Serikat Petani Pasundan (SPP)
7. Serikat Tani Indramayu (STI)
8. Serikat Petani Majalengka (SPM)
9. Serikat Tani Bengkulu (STaB)
10. Rukun Tani Indonesia (RTI)
11. Organisasi Tani Jawa Tengah (ORTAJA)
12. Paguyuban Petani Banten (P2B)
13. Serikat Tani Independen Jember (SEKTI)
14. Paguyuban Petani Aryo Blitar (PPAB)
15. Serikat Tani Mandiri Cilacap (SETAM)
16. Forum Perjuangan Petani Batang (FPPB)
17. Serikat Petani Gunung Biru Batu (SPGB)
18. Serikat Petani Lumajang (SPL)
19. Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara (HITAMBARA)
20. Forum Peduli Kebenaran dan Keadilan Sambirejo (FPKKS)
21. Serikat Tani Independen Pemalang (STIP)
22. Lidah Tani
23. Forum Perjuangan Rakyat (FPR), Sendi Mojokerto
24. Paguyuban Petani Cianjur (PPC)
25. Serikat Tani Tebo (STT)
26. Serikat Petani Batanghari (SPB)
27. Serikat Petani Konawe Selatan (SPKS)
28. Serikat Petani Minahasa (SPM) Tenggara
29. Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM)
30. Serikat Petani Serdang Bedagai (SPSB)
31. Persatuan Petani Siantar Simalungun (PPSS)
32. Bina Keterampilan Pedesaan Indonesia (BITRA)
33. FORMAL Labuhan Batu
34. Serikat Rakyat Binjai Langkat (SERBILA)
35. Serikat Rakyat Tani Deli Serdang (SERATD)
36. Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara (BAKUMSU)
37. Akumulasi kemarahan buruh dan rakyat (AKBAR) Sumut
38. Lembaga Bantuan Hukum Medan
39. KONTRAS Medan
40. Yayasan PERMADANI
41. SIKAP
42. Sunspirit for Justice & Peace-Labuan Bajo
43. Perserikatan Petani Sulawesi Selatan (PPSS)
44. Serikat Tani Kerakyatan Sumedang (STKS)
45. Forum Pemuda Pelajar Mahasiswa Garut (FPPMG)
46. Forum Pemuda dan Mahasiswa untuk Rakyat Tasikmalaya (FPMR)
47. Lembaga Bantuan Hukum (LBH SPP)
48. Forum Nelayan Togean (FNT)49. Persatuan Petani Nelayan Bobongko (PPNB)
50. Serikat Tani Alesintowe Lee (STAL)
51. Serikat Tani Peonea (STP)
52. Serikat Nelayan Teluk Palu (SNTP)
53. Serikat Tani Sigi (STS)
54. Forum Komunikasi Petani Cengkeh Toli-Toli
55. Solidaritas Perempuan
56. Yayasan Pusaka Bentala Rakyat (PUSAKA)
57. Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS)
58. Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA)
59. Rimbawan Muda Indonesia (RMI)
60. Sajogyo Institute (SAINS)
61. Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP)
62. FIAN Indonesia
63. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)
64. Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMA)
65. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)
66. Forest Watch Indonesia (FWI)
67. Sarekat Pengorganisasian Rakyat Indonesia (SPR Indonesia)
68. Teraju Foundation
69. Akar Foundation
70. Front Perjuangan Pemuda Indonesia-Jakarta
71. Ekomarin

Narahubung:
Alfi Syahrin – Ketua BPRPI (+62 821-6103-9136)
Roni Septian – Ka. Dept. Advokasi KPA (+62 813-9469-5471