Tuntut Tanggung Jawab atas Pelanggaran HAM Akibat Karhutla
Kondisi asap yang mengganggu pemandangan akibat karhutla di Kalimantan Tengah.

Tuntut Tanggung Jawab atas Pelanggaran HAM Akibat Karhutla

Jumat, 26 Jan 2024

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) menggelar diskusi bertajuk “Bencana Kabut Asap, Mengapa Berulang”, pada Jumat (29/9/2023). Diskusi diselenggarakan hybrid secara luring dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah dan melalui Youtube Perkumpulan ELSAM. Diskusi ini dilakukan untuk merespons kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang sedang marak di beberapa daerah di Indonesia.

Pemateri yang hadir secara langsung yaitu mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya, Rina Seruyana; Supervisor Pusdalops PB Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) Provinsi Kalteng, Japalmen Rajagukguk; Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalteng, Suyuti Syamsul; dan dosen Universitas Palangkaraya Louise Theresia. Pemateri yang hadir secara daring adalah Komisioner Komnas HAM, Saurlin P. Siagian dan Kepala Divisi Kampanye Walhi Nasional, Puspa Dewi.

Berdasarkan data BPBPK Kalteng, kejadian dan luas karhutla termasuk jumlah hotspot mengalami peningkatan pada bulan Mei 2023 sampai dengan September 2023. Bahkan, total hotspot pada September 2023 dua kali lipat dari hotspot tertinggi yang terjadi Agustus 2023.

Dampaknya, asap karhutla menyerang pernapasan masyarakat, utamanya mereka yang tergolong kelompok rentan. Beberapa penyakit yang muncul imbas asap karhutla yaitu serangan jantung, stroke, sesak napas hingga kanker paru-paru.

Selain hak atas kesehatan, Louise menjelaskan, hak-hak lain yang dilanggar dalam bencana kabut asap ini meliputi hak atas lingkungan hidup yang baik dan hak pendidikan.

Louise juga memaparkan sejumlah regulasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Beberapa penegakan hukum lingkungan untuk menuntut kasus karhutla menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu hukum administratif yang bersifat preventif, hukum pidana dan perdata yang bersifat represif.

"Penyebab karhutla oleh manusia dapat disengaja dan tidak. Beberapa hal yang memperparah meliputi pembakaran lahan yang tidak terkendali, konflik antara berbagai pihak, dan lemahnya penegakan hukum" ujar dosen Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya ini.

Sementara itu, Walhi Nasional merekomendasikan pemerintah segera mengevaluasi dan menegakkan hukum perusahaan penyebab karhutla. Dewi menyebutkan, izin konsesi pada kawasan hutan dan gambut terus diberikan padahal dapat memperparah terjadinya karhutla.

Saurlin memaparkan, tanggung jawab negara terkait dampak dari karhutla harus selaras dengan prinsip HAM dan pokok-pokok hak atas tanah dan sumber daya alam.

Ada empat tanggung jawab aktor non negara yaitu korporasi ketika terjadi pelanggaran HAM. Pertama, menghindari terjadinya atau terlibat pada aktivitas yang berdampak merugikan HAM. Kedua, berusaha untuk mencegah dan menangani dampak HAM yang merugikan. Ketiga, tanggung jawab untuk menghormati HAM berlaku pada seluruh kegiatan, kepemilikan, dan struktur perusahaan. Keempat, perusahaan wajib menghormati HAM dan lingkungan hidup dengan menjalankan usaha dengan baik.

______

Selengkapnya di Youtube Perkumpulan ELSAM dan infografis berikut

A R T I K E L T E R K A I T

Selasa, 30 Jan 2024
Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah.
Jumat, 26 Jan 2024
Kondisi asap yang mengganggu pemandangan akibat karhutla di Kalimantan Tengah.
+