Karhutla Terus Berulang, Masyarakat Sipil Tuntut Pemulihan Hak Korban
Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah.

Karhutla Terus Berulang, Masyarakat Sipil Tuntut Pemulihan Hak Korban

Selasa, 30 Jan 2024

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) menggelar diskusi ahli bertajuk “Menjamin Akses Pemulihan Korban Kabut Asap, Tindak Lanjut Petisi Masyarakat Sipil”, di Jakarta pada Selasa, 12 Desember 2023. Diskusi ini merespons kondisi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2023 sekaligus mempertanyakan kabar terbaru mengenai petisi Koalisi Bebas Asap (KIBAS) yang telah disampaikan ke Komnas HAM pada 2021 lalu. 

Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), telah terjadi 526 karhutla dalam periode Januari hingga awal September 2023. Angka kejadian selama delapan bulan di tahun ini lebih besar dua kali lipat dibanding yang terjadi di sepanjang 2022, yaitu sebanyak 252 kejadian. 

Tingkat keparahan juga terlihat dari luas lahan yang terdampak. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan, lahan yang terbakar hingga Agustus 2023 seluas 267.935 hektar. Luas lahan yang terbakar juga melebihi luas areal kebakaran sepanjang tahun sebelumya.

Salah satu korban karhutla di Kalimantan Tengah (Kalteng) sekaligus Direktur Eksekutif Justice, Peace, and Integrated Creation (JPIC) Sani Lake mengatakan, mayoritas korban terparah dari karhutla adalah perempuan dan anak-anak. Daerah yang paling parah terdampak yaitu Palangkaraya, Pulau Pisau, dan Kapuas. 

“Rasanya pada 2023 menghirup udara sehat hanya di kamar mandi,” katanya. 

Ia meminta pemerintah menyediakan fasilitas kesehatan yang spesifik dan layak untuk merespons kebutuhan korban terdampak karhutla. Hal ini mengingat kejadian karhutla yang terjadi setiap tahun tidak pernah ada tindakan konkret untuk menanggulanginya.

Lambannya penanganan karhutla oleh pemerintah menyebabkan masyarakat sipil di beberapa daerah menanganinya sendiri.  Staf Departemen Penguatan Organisasi Rakyat Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Irmansyah menceritakan pada krisis karhutla besar tahun 2015-2019 lalu, masyarakat Jambi yang terdampak di titik karhutla menginisiasi gerakan untuk menangani karhutla. Beberapa hal yang dilakukan yaitu dengan menyediakan rumah aman di tingkat kampung untuk para korban, menggalang bantuan solidaritas hingga tingkat nasional, dan membuat satuan tugas masyarakat peduli asap (MPA) untuk mengawasi dan menjaga area yang rentan terbakar.

“Upaya seperti ini harus dibarengi dengan pengetatan regulasi pemerintah mengenai karhutla. Selama ini apakah vonis seperti ganti rugi, denda, dan pencabutan izin sudah ditetapkan untuk korporasi besar? Saya rasa tidak ada,” ucapnya.

Berangkat dari hal ini, sebanyak tujuh perwakilan organisasi masyarakat sipil di tingkat nasional dan daerah yang hadir menyepakati perlu adanya mekanisme pemulihan korban karhutla. Mereka adalah perwakilan dari JPIC, KPA, Walhi Nasional, Pusaka, Huma, Setara Institute, dan Sawit Watch. Selain itu juga hadir perwakilan dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM.

Upaya mendorong pemulihan bagi korban karhutla ini dianggap Peneliti SETARA Institute Nabhan Aiqoni sejalan dengan pembentukan Peraturan Presiden (perpres) No. 6 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM. Menurutnya, perpres ini akan menjadi kerangka normatif dan Standar Norma dan Peraturan (SNP) Bisnis dan HAM yang sedang dibuat oleh Komnas HAM akan jadi kerangka yang efektif tapi belum mengikat secara hukum.

“Aturan yang mengikat secara hukum diperlukan karena dalam konteks karhutla, belum ada jeratan hukum yang dapat mengkompensasi korban dan untuk menuntut korporasi yang membakar hutan dan lahan,” ujarnya.

Dihadiri juga oleh perwakilan dari Komnas HAM, diskusi ini sekaligus menanyakan perkembangan petisi kabut asap yang diajukan oleh KIBAS pada Desember 2021 lalu. Sayangnya, hingga dua tahun kemudian belum ada perkembangan dari petisi ini.

Setelah diskusi ahli selesai, acara dilanjutkan dengan konferensi pers. Beberapa yang hadir merupakan wartawan media daring dari kantor berita nasional yang berpusat di Jakarta.

 

A R T I K E L T E R K A I T

Selasa, 30 Jan 2024
Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah.
Jumat, 26 Jan 2024
Kondisi asap yang mengganggu pemandangan akibat karhutla di Kalimantan Tengah.
+