Lakukan Investigasi dan Pengusutan Tes Alih Status Pegawai KPK yang Seksis dan Diskriminatif

Rilis Pers

Lakukan Investigasi dan Pengusutan Tes Alih Status Pegawai KPK yang Seksis dan Diskriminatif

 

Gerak Perempuan dan KOMPAKS (Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual) mengecam keras pelaksanaan tes alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diwarnai beberapa tes dan pertanyaan tidak etis yang bernuansa seksis, mengandung bias agama, bias rasisme dan diskriminatif. Gerak Perempuan mencatat dariberbagai sumber berita terdapat beberapa pertanyaan yang tidak relevan dengan tujuan diadakannya tes tersebut.

1. Pertanyaan yang seksis dan bermuatan pelecehan [1] [2]

a. Pertanyaan terkait status perkawinan

Dalam tes wawancara, seorang pegawai KPK ditanyai mengenai statusnya yang belum menikah. Dari informasi yang  kami dapatkan, salah satu pegawai KPK harus menghabiskan waktu 30 menitnya untuk menjawab pertanyaan  seperti ini.

b. Pertanyaan soal hasrat seksual.

Pertanyaan mengenai status perkawinan ada yang dilanjutkan dengan pertanyaan seksis “masih ada hasrat apa  nggak?”.

c. Pertanyaan terkait kesediaan menjadi istri kedua.

d. Pertanyaan tentang “kalau pacaran ngapain aja?”.

Pertanyaan-pertanyaan ini tidak ada kaitannya dengan tugas, peran, dan tanggung jawab seorang pegawai KPK dan  tidak layak ditanyakan dalam sesi wawancara. Pertanyaan seperti ini adalah pertanyaan yang bernuansa seksis  karena didasari oleh anggapan yang menempatkan perempuan sebatas pada fungsi dan peran organ reproduksinya  dan sangat menghakimi privasi dari pegawai KPK tersebut. Pertanyaan dan pernyataan yang seksis ini juga  menunjukkan buruknya perspektif gender dari aparatur negara. Hal ini bertentangan juga dengan Pasal 28G (1) 1945  & amandemennya mengatur “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat  dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman untuk berbuat atau tidak berbuat  sesuatu yang merupakan hak asasi“.

2. Pertanyaan terkait kehidupan menjalankan ajaran agama atau seputar beragama [3] [4]

Dalam tes juga dipertanyakan tata cara seorang menjalankan ajaran agamanya. Agama merupakan hak setiap warga  negara dan privasi seseorang yang seharusnya tidak menjadi pertanyaan dalam seleksi pekerjaan. Seharusnya seleksi pekerjaan bersifat profesional dan sebisa mungkin terbebas dari berbagai bias pribadi si pewawancara, salah satunya  bias agama. Pertanyaan seperti “Islamnya Islam apa?” dan “Gimana kalau anaknya nikah beda agama?” tidak ada  kaitannya dengan tujuan tes maupun pada kinerja dan tanggung jawab kerja.

3. Tes yang diisi dengan pernyataan rasis

Dalam sebuah tes, para pegawai KPK diminta untuk bersetuju atau tidak terhadap sebuah pernyataan. Muncul  pernyataan seperti “Semua orang Cina sama saja” atau “Semua orang Jepang kejam”. Sulit membayangkan penilaian  yang dilakukan berdasarkan pertanyaan dari tes seperti ini. Apalagi pilihannya hanya dipaksa untuk menjawab  sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Koruptor bisa datang dari semua ras tanpa  terkecuali karena orang bertindak korup bukan karena rasnya.

Melihat dari jenis tes dan pertanyaan yang diberikan dalam tes alih status Pegawai KPK, kami mengkritisi dan  mempertanyakan kepentingan dari pelaksanaan tata cara dan tujuan tes peralihan ini. Beberapa hal yang menjadi  catatan adalah pemilihan model tes, pertanyaan yang diberikan, serta tata cara penilaian yang menjadi kriteria  peralihan para Pegawai KPK menjadi ASN. Yang menjadi kekhawatiran utama kami adalah pertanyaan yang  menunjukkan kriteria pemilihan ASN sangat tidak etis, seksis, dan diskriminatif terhadap kelompok-kelompok  tertentu.

Proses peralihan status tidak terlepas dari disahkannya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan  Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. UU ini mengubah status pegawai KPK  menjadi ASN dan harus melewati tes peralihan. Hal yang menjadi kontroversi adalah Aparatur Sipil Negara memiliki  budaya kerja yang berbeda dengan status pegawai KPK. Pegawai KPK tidak memiliki kebebasan berserikat dan  berkumpul ketika statusnya beralih menjadi ASN. Wadah Pegawai KPK (WP KPK) sebagai kolektif pegawai KPK  memiliki peran yang sangat besar dalam menjaga KPK dari gangguan pihak luar yang ingin menguasai dan  menghancurkan KPK. Kekosongan orang-orang kritis di KPK tentunya akan menimbulkan kerugian besar bagi KPK  untuk menjalankan fungsi secara maksimal dan optimal.

Tes peralihan ini dianggap menjadi salah satu proses menyaring orang-orang yang selama ini kritis terhadap  kebijakan pemimpin, bahkan terhadap kebijakan negara yang tidak melindungi KPK untuk membasmi koruptor. Hal  ini terlihat dari pertanyaan-pertanyaan yang bersifat pribadi dan menggiring opini peserta.

Gerak Perempuan—sebagai aliansi yang menyuarakan penolakan terhadap kekerasan kepada perempuan–bersama  KOMPAKS (Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual) menilai bahwa proses tes peralihan tidak dilakukan  secara profesional dan etis, terutama pertanyaan-pertanyaan yang bersifat pribadi, seksis, dan diskriminatif. Proses  profesional dan terhormat ini tercoreng dengan adanya orang-orang yang melakukan kekerasan terhadap  perempuan pegawai KPK yang menjadi peserta tes.

Untuk itu, Gerak Perempuan dan KOMPAKS menuntut:

  1. Kepada Pimpinan KPK untuk membatalkan evaluasi yang dilakukan berdasarkan hasil tes ngawur semacam ini;
  2. Kepada Dewan Pengawas KPK memberikan sanksi berat kepada Ketua KPK dan Pimpinan KPK yang membentuk peraturan Komisi KPK dan melakukan tes ini serta pihak-pihak yang menjalankan tes ini;
  3. Kepada semua pihak menjamin kemanan dan perlindungan identitas dari para peserta tes yang diharuskan menjawab pertanyaan-pertanyaan tidak etis, seksis, rasis dan diskriminatif;
  4. Kepada Presiden Joko Widodo untuk membatalkan proses dan menganulir Tes Peralihan ASN tersebut yang terbukti melakukan pelecehan terhadap Pegawai KPK dan melampaui wewenang;
  5. Kepada Presiden Joko Widodo sebagai pihak yang menerbitkan Keppres pengangkatan pimpinan KPK untuk menindak Pimpinan KPK yang melakukan pelecehan terhadap Pegawai KPK peserta tes melalui Asesemen Wawasan  Kebangsaan;
  6. Kepada Pemerintah dan DPR untuk mencabut UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi karena pengesahan UU tersebut justru semakin  menghancurkan pemberantasan korupsi di Indonesia.
  7. Kepada Pemerintah dan DPR untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan

Bersamaan dengan rilis ini, Gerak Perempuan dan KOMPAKS membuka posko aduan untuk memastikan pemenuhan  hak perlindungan dan pendampingan korban. Aduan dapat dilaporkan melalui email [email protected]  dengan subjek: “Aduan Tes Alih Status Pegawai KPK”. Kerahasiaan dan keamanan identitas pelapor dijamin selama  proses pengaduan berlangsung. Posko aduan dibuka dari 7 Mei 2021.

Jakarta, 6 Mei 2021

Aliansi Gerak Perempuan

KOMPAKS (Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual)

CP:

Prilly – 081296988357

Jessica – 081779254340

Naila – 081293732988

Ajeng – 08111313760

Catatan redaksi: