Kunjungan Presiden Duterte ke Indonesia: Momentum Perbaikan Situasi HAM ASEAN?

Siaran Pers
Kunjungan Presiden Duterte ke Indonesia: Momentum Perbaikan Situasi HAM ASEAN?

[Jakarta, 9 September 2016] – Merespon kedatangan Presiden Rodrigo Duterte dari Filipina, Perwakilan Indonesia dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penghapusan Hukuman Mati di ASEAN (CADPA) mendorong pertemuan Presiden Duterte dengan Presiden Joko Widodo menjadi momentum untuk perbaikan kondisi hak asasi manusia (HAM) di kedua negara.

Koalisi mengutuk tindakan pembunuhan di luar peradilan (extra-judicial killings) yang dilakukan oleh Presiden Duterte yang mengakibatkan lebih dari 3.000 orang menjadi korban hanya dalam kurun waktu sekitar dua bulan. Juga, di Indonesia, Presiden Joko Widodo yang baru saja melaksanakan eksekusi mati bulan Juli silam. Cara-cara penanganan kejahatan narkotika dengan melakukan pembunuhan di dalam dan di luar peradilan justru menimbulkan dampak kemanusiaan serius karena secara substansif esensi dari kedua kebijakan ini adalah penghilangan nyawa manusia yang seharusnya negara lindungi.

Perlu diketahui bahwa Filipina bersama Indonesia merupakan dua negara di ASEAN yang selama ini menjadi motor dalam agenda-agenda pemajuan HAM di kawasan. Praktik-praktik keji yang ditetapkan belakangan ini tentu dapat menjadi preseden buruk bagi negara-negara ASEAN lainnya, mengingat tahun ini adalah tahun pertama komunitas ASEAN di mana integrasi politik, ekonomi dan sosial budaya lebih ditingkatkan.

Kesamaan Filipina dan Indonesia yang lainnya adalah keduanya merupakan negara dengan jumlah pekerja migran terbanyak di ASEAN. Koalisi menyadari bahwa buruh migran perempuan, khususnya di sektor domestik, merupakan kelompok yang paling rentan untuk dieksploitasi baik oleh sindikat perdagangan orang maupun sindikat peredaran gelap narkotika di Filipina, Indonesia ataupun di negara ASEAN lainnya. Mary Jane Veloso, Merri Utami dan Rita Krisdiyanti adalah contoh konkrit bagaimana wajah hukuman mati justru menyasar pada kelompok yang paling rentan yang seharusnya mendapat perlindungan dari kerjasama ASEAN.

Dengan pertemuan bilateral ini, Koalisi mendesak kedua pemimpin negara untuk mengevaluasi kebijakan masing-masing negara dalam upaya mengendalikan kejahatan, khususnya terhadap kejahatan narkotika. Dampak buruk dari adanya perang terhadap narkotika di Indonesia telah menyasar kurir-kurir yang berasal dari latar belakang ekonomi lemah, dan seringnya dimanipulasi oleh sindikat. Sementara itu, sikap pemerintah Filipina yang mendorong adanya pembunuhan di luar peradilan bahkan telah memakan korban usia anak-anak dan mereka yang tidak terkait dengan persoalan narkotika sama sekali.

Koalisi mendukung upaya Indonesia dan Filipina untuk mengendalikan maraknya peredaran narkotika di kawasan ASEAN. Namun, dalam merespon persoalan tersebut, hukuman mati dan extrajudicial killing secara ilmiah tidak terbukti mengurangi angka penggunaan dan kejahatan narkotika. Seharusnya kedua negara bersama-sama mengalihkan perhatiannya dari segala upaya yang sifatnya represif dan punitif kepada upaya-upaya pengurangan dampak buruk narkotika.

Koalisi dengan ini meminta Indonesia dan Filipina untuk lebih serius menghentikan kejahatan dan bukannya menghentikan kehidupan. []

Kontak:
Daniel Awigra, Program Manager ASEAN Human Rights Working Group (HRWG), HP: 0817 6921 757; Ricky Gunawan, Direktur LBH Masyarakat, HP: 0812 10677 657