Kumham Tak Bisa Sendiri Hadapi Covid-19, Sistem Peradilan Pidana Harus Terpadu

Kumham Tak Bisa Sendiri Hadapi Covid-19, Sistem Peradilan Pidana Harus Terpadu

Koalisi catat ada 6 solusi soal penahanan. Selain itu, Untuk masalah penahanan yang selama ini menjadi masalah serius di Indonesia, maka dalam perubahan KUHAP kedepan, perlu memastikan adanya mekanisme kontrol dan pengawasan yang lebih ketat dan detail terkait penahanan, hal ini bisa dimulai dengan mamasukkan sistem hakim pemeriksaan pendahuluan (judicial scrutiny) dalam Rancangan KUHAP.

Selasa, 24 Maret 2020, Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H. Laoly mengirimkan surat kepada Ketua MA RI, Jaksa Agung RI, serta Kapolri untuk melakukan penundaan pengiriman tahanan ke Rutan/Lapas untuk sementara waktu mengingat rentannya tahanan terhadap paparan pandemi COVID-19. Terdapat beberapa catatan terkait rekomendasi yang dapat diberikan oleh Menkumham dan APH terkait penyesuaian penahanan ini, yakni mulai dari memilih opsi untuk melakukan pengalihan jenis penahanan hingga sama sekali tidak melakukan penahanan.

Dalam surat ini, Menkumham menyampaikan 2 (dua) poin utama: Pertama, bahwa sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19, mulai Rabu, 18 Maret 2020, kegiatan kunjungan, penerimaan tahanan baru, dan kegiatan sidang ditunda sampai batas waktu yang akan diberitahukan demikian; dan Kedua, penundaan pengiriman tahanan ke Rutan/Lapas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI mengingat tahanan merupakan kelompok rentan yang terpapar pandemi COVID-19 dan kondisi Rutan/Lapas sebagian besar dalam kondisi kelebihan muatan penghuni.

Koalisi Pemantau Peradilan menilai instruksi yang disampaikan dalam surat tersebut masih kurang jelas dan bahkan berpotensi melanggar KUHAP. KOALISI membuat catatan terhadap beberapa hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan penyesuaian penahanan untuk menghindari penyebaran COVID-19:

Surat itu tidak secara jelas menunjukkan posisi Menkumham terkait apakah penahanan dalam periode waktu tertentu oleh Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan masih menjadi hal yang direkomendasikan. Harus dipahami bahwa Kementerian Hukum dan HAM memang tidak memiliki kewenangan untuk melarang maupun menentukan dilakukan atau tidak dilakukannya penahanan. Merujuk kepada KUHAP, kewenangan tersebut hanya dimiliki oleh Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim.

Namun, Menteri Hukum dan HAM bisa memberikan masukan dan rekomendasi terhadap hal-hal yang dapat dipertimbangkan oleh penegak hukum supaya tidak melakukan penahanan di masa-masa saat ini. Apabila memang surat tersebut dimaksudkan untuk menyampaikan bahwa APH tetap dapat menahan seorang tersangka/terdakwa namun tidak dapat melakukan penahanan di Rutan/Lapas, maka hal tersebut jelas merupakan pelanggaran terhadap KUHAP.

Dalam Pasal 22 KUHAP, disampaikan bahwa jenis penahanan adalah tahanan rutan, rumah, dan kota. Dalam penjelasan, disampaikan penahanan rutan dapat dilakukan di tempat lain seperti kantor polisi, kantor kejaksaan negeri, ataupun Lapas, apabila belum ada rutan di tempat yang bersangkutan. Menkumham yang dalam suratnya menyatakan menutup akses pengiriman tahanan ke Rutan/Lapas, namun di sisi lain juga tidak merekomendasikan penahanan supaya dibatasi, secara eksplisit memberikan kesan agar tahanan ditempatkan di kantor polisi maupun kantor kejaksaan masing-masing.

Apabila Menkumham ingin lebih jelas dalam menangani kondisi dimana penahanan harus disesuaikan karena pandemi ini, seharusnya Menkumham dapat merekomendasikan hal-hal lain yang sesuai dengan hukum acara di Indonesia dan tidak hanya sebatas melakukan penghentian penerimaan ataupun pengiriman tahanan. Dalam catatan KOALISI, terdapat beberapa hal yang bisa direkomendasikan oleh Menkumham dan dilaksanakan oleh aparat penegak hukum:

Pertama, Penahanan harus dilakukan dengan ketat, memperhatikan ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHAP, dimana penahanan hanya dapat dilakukan terhadap pelaku tindak pidana yang diancam penjara 5 tahun atau lebih. Selain itu, perlu juga memastikan bahwa penahanan memenuhi syarat adanya kekhawatir tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana. Dengan kata lain, penahanan harus benar-benar selektif, apabila dinilai tersangka/terdakwa tidak akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana maka si tersangka/terdakwa tidak perlu ditahan.

Kedua, Penahanan terhadap pelaku tindak pidana tertentu seperti tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, tindak pidana yang tidak melibatkan kekerasan pun sebisa mungkin untuk tidak dilakukan penahanan. APH harus dapat memanfaatkan semaksimal mungkin mekanisme non-penahanan seperti penggunaan mekanisme jaminan dalam KUHAP, yang dapat memberikan peluang seseorang tidak perlu ditahan sama sekali.

Ketiga, untuk tahanan yang kiranya harus ditahan karena memenuhi syarat dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP, opsi jenis penahanan lainnya selain penahanan rutan harus dilakukan sebisa mungkin. Pasal 22 KUHAP memberikan opsi tahanan rumah dan tahanan kota yang memungkinkan tahanan tidak ditempatkan di Rutan, namun juga tidak ditempatkan di tempat penahanan kepolisian ataupun kejaksaan yang sama-sama memiliki resiko besar terhadap penyebaran COVID-19. Kebijakan ini, telah diambil oleh pejabat di LPKA Bengkulu. Penahanan rumah dan kota ini dapat diberikan dengan mempertimbangkan tingkat risiko, sebagai contoh, tempat tinggal yang jelas dan pekerjaan sehari-hari yang tidak memungkinkan seseorang meninggalkan kota tempat tinggalnya. Namun dengan proses hukum tetap berjalan dan jikalau ada penetapan pun dilakukan setelah kondisi semakin kondusif, agar lebih leluasa dibina dalam ruang tahanan setelah pandemi usai.

Keempat, untuk tahanan yang saat ini sudah ada di dalam Rutan/Lapas atau tempat penahanan lain seperti di kantor polisi maupun kantor kejaksaan, APH harus dapat memaksimalkan penggunaan mekanisme penangguhan penahanan ataupun pengalihan penahanan maupun pembantaran untuk mereka yang membutuhkan medical assistance.

Kelima, tahanan yang sudah habis masa tahanannya, dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi seperti: tidak adanya kemungkinan menghilangkan barang bukti karena sudah diperiksa maupun sudah disita sejak awal pemeriksaan; tidak adanya kemungkinan melarikan diri karena memiliki pekerjaan sehari-hari atau tempat tinggal tetap; atau melakukan tindak pidana-tindak pidana yang memungkinkan penahanan tidak dilakukan sebagaimana disampaikan di atas, harus segera dikeluarkan dan tidak diperpanjang untuk mengurangi jumlah penghuni yang ada. Sehingga pencegahan COVID-19 dapat dilakukan dengan seoptimal mungkin sesuai dengan kemampuan Rutan/Lapas.

Keenam, perlu adanya edukasi dan mitigasi yang komprehensif menghadapi pandemi COVID-19 yang menyangkut kerja-kerja petugas di dalam Rutan/Lapas. Selain itu, dibutuhkan adanya mekanisme rujukan ke provider kesehatan terdekat untuk melakukan isolasi ataupun karantina maupun tindakan medis lainnya bagi orang yang terdampak di dalam Rutan/Lapas

Koalisi menilai bahwa kedepan masih banyak pekerjaan dari Pemerintah untuk memastikan ada aturan pelaksana dan juga aturan turunan dari KUHP yang lebih detail untuk mengantisipasi kondisi seperti ini. Koalisi menyadari sistem Indonesia masih membutuhkan aturan mengenai sistem jaminan, pengawasan alternatif penahanan dan lain sebagainya. Untuk masalah penahanan yang selama ini menjadi masalah serius di Indonesia, maka dalam perubahan KUHAP kedepan, perlu memastikan adanya mekanisme kontrol dan pengawasan yang lebih ketat dan detail terkait penahanan, hal ini bisa dimulai dengan mamasukkan sistem hakim pemeriksaan pendahuluan (judicial scrutiny) dalam Rancangan KUHAP. Akan tetapi mengingat keadaan mendesak, sebagai langkah darurat mencegah meluasnya pandemi Covid-19 di Lapas/di rumah-rumah tahanan, Koalisi memandang Ketua Mahkamah Agung RI, Jaksa Agung RI dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia perlu dan harus segera menerbitkan Peraturan Bersama terkait pengetatan penggunaan kewenangan penahanan.

Jakarta 27 Maret 2020
Hormat Kami,
Koalisi Pemantau Peradilan.
ICJR, YLBHI, PKBI, IJRS, PUSKAPA, LBH Masyarakat, ELSAM, PBHI, Institut Perempuan, KontraS, Rumah Cemara, LeIP, LBH Pers, ICEL, IMPARSIAL.