Kuliah Umum: Kontribusi Perkebunan Sawit terhadap Ekonomi Nasional dan Dampaknya terhadap HAM

ELSAM, Bogor- ELSAM membuka seri pertama Pelatihan IMPACT (Indonesian Movement for Plantation and Human Rights Transformation Training) bagi organisasi masyarakat sipil pada 20-24 Februari 2017 dengan kuliah umum (general lecture) yang disampaikan oleh Ketua Komnas HAM 2007-2012, staf ahli Deputi V Kantor Staf Presiden, di Bogor. Ifdhal Kasim menyampaikan kuliah umum terebut terkait tema bisnis dan HAM dalam konteks industri perkebunan kelapa sawit.

Persinggungan yang kuat antara industri perkebunan kelapa sawit dengan isu lingkungan dan hak asasi manusia seharusnya direspon oleh Negara dan Perusahaan dengan mengantisipasi dan mencegah dampak-dampak negatif yang mungkin terjadi dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit. Selain itu, negara semestinya menyediakan mekanisme resolusi konflik yang efektif serta pemulihan hak-hak korban yang diakibatkan oleh praktik-praktik bisnis perkebunan kelapa sawit yang tidak ramah terhadap HAM. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Prinsip-Prinsip Panduan PBB untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia (UN Guiding Principles on Business and Human Rights/UNGP) yang memandatkan kepada Negara dan perusahaan untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam mempromosikan dan menghormati HAM.

“Memang industri sawit ini menjadi salah satu industri kunci bagi perekonomian Indonesia, jika melihatnya dari sektor pembangunan ekonomi. Dia berkontribusi dalam pembangunan daerah, mengurangi kemiskinan melalui budidaya perkebunan, ekspor minyak sawit dan menyediakan lapangan kerja. Akan tetapi siapa yang sebenarnya untung dan menjadi pemilik industri ini?” tegas Ifdhal dalam membuka kuliah umumnya.

Ifdhal menjelaskan pada tahun 2008 saja, sekitar 49 persen perkebunan kelapa sawit dimiliki swasta, 41 persen dimiliki petani kecil, dan sisanya yang 10 persen dimiliki pemerintah. Perkebunan swasta adalah penghasil minyak sawit terbesar di Indonesia, menghasilkan lebih dari 9,4 juta ton berdasarkan perhitungan pada 2008. Terdapat sekitar 25 besar perusahaan yang berkuasa di industri ini, seperti Sinar Mas Group, Wilmar Group, GAR, Salim Group dan lain-lain yang menguasi industri kelapa sawit di Indonesia.

Kebutuhan peningkatan produksi kelapa sawit membutuhkan konversi lahan yang semakin luas. Hal ini berimplikasi terhadap keberadaan tanah-tanah ulayat atau tanah desa yang masuk dalam kawasan HGU (hak guna usaha). Sementara itu, masyarakat hanya menjadi buruh kembali di tanah mereka sendiri dan pemerintah mengamini hal itu dengan terus mengeluarkan HGU.

Dalam konteks membuka lahan (land clearing) atau menjalankan industri sawit, perusahaan belum mengedepankan instrumen free, prior and inform consent (FPIC) dan mekanisme dialog sehingga ketika muncul konflik bersenjata, korporasi masih menggunakan alat kekerasan yang berlebihan dan represif dari negara, seperti polisi dan TNI. Pendekatan keamanan ini hadir karena industri sawit saat ini menurut negara adalah industri vital maka dia mendapatkan fasilitas khusus dalam bentuk keamanan khsusus. Situasi yang sama juga terjadi seperti industri tambang dan pekebunan lainnya yang masih dianggap vital oleh negara. Di samping menggunakan alat represif dari negara, mereka juga menggunakan security swasta, untuk mengamankan laju industri sawit ini. Prermasalahan lainnya, pola kebijakan di zaman Belanda masih terasa ada di konflik hutan dan perkebunan, walaupun sudah tidak secara legal tertulis, selama masyarakat tidak bisa membuktikan kepemilikan dari masyarakat adat, maka kepemilikan itu jatuh ke negara.

“Ekspansi sawit yang begitu cepat meluasnya memang memberikan dampak terhadap HAM. Hal itu dibuktikan bahwa sebelumnya konflik atau pelanggaran hak asasi manusia itu muncul dari pembangunan infrastruktur seperti penggusuran, sekarang sektor perkebunan memicu dan menghasilkan konflik yang masif dan tinggi. Perkembangan rezim hak asasi manusia dalam dunia bisnis pada 2005-2008 sudah mulai dibahas pentingnya perusahaan ikut bertanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia. Pada 2011 PBB telah menyusun framework (kerangka kerja) agar perusahaan tidak terlibat dalam pelanggaran HAM” jelas Ifdhal.

Ifdhal lanjut menjelaskan korporasi harus menyusun “policy statement” yang menunjukkan komitmen perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia. Selanjutnya, korporasi juga harus melakukan ‘human rights due diligence’ seperti assesment terhadap dampak potensial maupun aktual operasi perusahaan terhadap HAM, menyiapkan mitagasi yang efektif untuk mencegah terjadinya konflik, mengambil langkah-langkah pencegahan konflik ketika land clearing (membuka lahan) seperti mengefektifkan pembukaan lahan yang “clear, fair and respectful”, membangun dialog dengan stakeholders secara Free, Prior and Informed Consent (FPIC) dengan masyarakat lokal dan melakukan monitoring terhadap pelaksanaan hasil assessmet. Kemudian, korporasi juga diminta untuk membangun komunikasi dan dialog dengan pemerintah (pusat maupun daerah) serta mengintegrasikan hasil assessment ke dalam kebijakan operasi perusahaan.

Pelatihan Impact yang pertama ini dihadiri oleh 20 peserta dari berbagai organisasi masyarakat sipil yang ada di Indonesia. Pelatihan ini merupakan rangkaian dari pelatihan bagi organisasi masyarakat sipil yang bergerak pada isu advokasi HAM dalam konteks perkebunan kelapa sawit.

Penulis: Azhar N.F Alam