Konstitusionalisme Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu : Jalan Indonesia Tidak Tunggal

ELSAM, Jakarta – Dinamika upaya penyelesaian pelanggaran HAM Masa Lalu yang terjadi selama ini seolah hanya memberikan dua pilihan tunggal, yudisial atau non yudisial. Rekonsiliasi atau Pengadilan HAM. Di tengah perdebatan mengenai penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu sebagian pihak lupa mengenai nilai konstitusi yang sebenarnya memiliki legitimasi dalam upaya penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu.

Bertepatan pada bulan dirgahayu Republik Indonesia ke-70 dan memperingati 50 tahun terjadinya tragedi kemanusiaan 1965, KKPK melakukan refleksi terhadap gerakan yang mengusung penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, yang sudah berjalan puluhan tahun. Salah satu agenda refleksi tersebut adalah mengadakan diskusi publik dengan tema “Konstitusionalisme dan Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu” pada tanggal 21 Agustus 2015, di Hotel Oria, Jakarta.

Dalam pembukaan diskusi publik, yang dihadiri 100 orang anggota dan jaringan KKPK dari 17 kota/kabupaten di Indonesia, koordinator KKPK Kamala Candrakirana menyampaikan upaya penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu membutuhkan kerangka dasar untuk bekerja sama dari berbagai pihak. Kerangka dasar untuk penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu tersebut, tambahnya, mengandung enam pilar yang sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan konstitusi RI.

Adapun keenam pilar atau ‘Satya Pilar’ tersebut adalah : 1) penegakan integritas Indonesia sebagai negara hukum. 2) pengungkapan kebenaran dan pengakuan terhadap kebenaran tersebut. 3) Pemulihan martabat dan penghidupan korban 4) pendidikan dan dialog publik menuju rekonsiliasi 5) pencegahan keberulangan melalui perubahan kebijakan dan pembaruan kelembagaan, 6) partisipasi aktif korban dan penyintas.

“Kami yakin bahwa sebagai satu kesatuan, keenam pilar ini merupakan amanat konstitusi dan, jika terlaksana, mempunyai daya transformatif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di bumi Nusantara,” ujarnya.

Sedangkan politisi Partai Golkar Hajriyanto Tohari, yang menjadi salah satu narasumber diskusi publik menyatakan bahwa secara implisit atau substantif penyelesaian pelanggaran HAM merupakan salah satu agenda dari konstitusi secara luas. Menurutnya TAP MPR V tahun 2000 merupakan memberikan jalan semacam roadmap untuk penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu yang dapat secara eksplisit memberikan pengakuan sekaligus memberikan penugasan pada pemerintah untuk mengungkapkan kebenaran pelanggaran HAM sekaligus melaksanakan rekonsiliasi.

“Noktah yang paling penting dalam TAP MPR V 2000 adalah hal yang sangat penting, fundamental dan strategis bagi penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Karena dalam konsideran menimbang secara eksplisit dalam kalimat lain pula ada pengakuan, apabila terjadi konflik vertikal horizontal yang untuk sebagian besar disebabkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran HAM.” Ujar Hajriyanto Tohari yang merupakan Mantan Wakil Ketua MPR.

Sementara menurut mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden Albert Hasibuan, permasalahan dan penyelesaian HAM dengan UUD sebagai Grundnorm merupakan langkah baik. Hal ini disebabkan karena secara teologis, konstitusi sebagai hukum dasar dan maka secara sosiologis ia berfungsi sebagai social engineering.

“Berdasarkan ketentuan teoritis, konstitusi berarti acuan dasar bagi pemerintah dan warga negaranya untuk menyelesaikan pelanggaran HAM. Acuan dasar itulah yang akan memberikan perlindungan terhadap HAM sebagai penjawatan sebagai negara hukum” jelas Albert Hasibuan.

Albert Hasibuan juga menambahkan bahwa rekonsiliasi yang sekarang tidak sesuai dengan UUD yang berdasarkan kesamaan dan keadilan hukum, serta nilai sosial dan moral. Menurutnya rekonsiliasi harus dilakukan berdasarkan kebenaran, karena dengan begitu luka masa silam dapat disembuhkan. Dan yang lebih penting lagi adalah penyelesaian pelanggaran HAM merupakan kemauan politik dari pemerintah yang terbuka pada politik kemanusiaan.

“Pertama yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah suatu kemauan politik. Apabila kita terbuka pada politik kemanusiaan, maka semua arah masa depan adalah kemanusiaan yang lebih baik. Kenyataannya sekarang kita belum sepenuhnya memikirkan atau menyelesaikan masalah tersebut. Alangkah baiknya kalau kita semua membuat semacam penerangan sehingga masyarakat sadar bahwa HAM dan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu adalah baik bagi masa depan” tambah Albert.[]

Penulis: Lintang Setianti
Editor: Ari Yurino