Koalisi Masyarakat Sipil Minta DPR Menghentikan Pembahasan RUU Perkelapasawitan

ELSAM, Jakarta – DPR bersikeras dapat mengesahkan RUU Perkelapasawitan meski mendapat penolakan baik dari pemerintah maupun masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Staf Advokasi Hukum ELSAM Muhammad Busyrol Fuad, dalam penyampaian hasil laporan pemantauan RUU Perkelapasawitan yang dilakukan Koalisi Masyarakat Sipil Tolak RUU Perkelapasawitan di Jakarta, Rabu (7/8/2019).

Koalisi Masyarakat Sipil Tolak RUU Perkelapasawitan sendiri merupakan gabungan dari sejumlah lembaga masyarakat sipil. Hadir dalam penyampaian laporan pemantauan tersebut perwakilan dari ELSAM, Sawit Watch, HuMA, Auriga, ICEL, Kaoem Telapak, Greenpeace, Madani Berkelanjutan, SPKS dan FWI.

Diketahui RUU Perkelapasawitan terdaftar dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Perubahan 2016 melalui keputusan rapat Paripurna 20 Juni 2016. Sejak itu menurut Fuad pembahasan RUU ini rutin dilakukan DPR.

“Setidaknya dalam lima kali masa persidangan di Tahun Sidang 2016-2017, hampir secara berturut-turut terdapat pembahasan,” kata Fuad.

Jumlah pembahasan pada tahun sidang berikutnya (2017-2018), lanjut Fuad, hanya dilakukan dua kali, yakni pada masa persidangan I dan IV. Tapi DPR menargetkan dapat mengesahkan RUU ini sebelum akhir periode ini.

“Bahkan di tahun sidang 2018-2019, jika melihat pidato pembukaan Masa Persidangan III lalu, DPR masih optimis untuk menargetkan 5 RUU yang selama ini sudah masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas 2019, untuk dapat disahkan di masa sidang. Salah satunya adalah RUU Perkelapasawitan,” tegas Fuad.

Deputi Direktur Advokasi ELSAM Andi Muttaqien mengapresiasi sikap pemerintah yang menolak RUU Perkelapasawitan.

“Kami mengapresiasi atas sikap pemerintah yang menolak RUU Perkelapasawitan ini. Selain karena RUU ini belum diperlukan, jika disahkan RUU ini berpotensi mengalami tumpang tindih dengan sejumlah regulasi, salah satunya UU. No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan,” ujar Andi.

Andi menekankan bahwa yang perlu dilakukan sekarang adalah memaksimalkan inisiatif tata kelola perkelapasawitan yang sudah ada, seperti Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) dan Inpres No. 8 Tahun 2018 tentang Moratorium Lahan Sawit.

Koalisi Masyarakat Sipil juga menilai pembahasan RUU Perkelapasawitan kurang transparan. Hal ini membuat masyarakat, khusunya masyarakat terdampak, tidak dapat terlibat dan memantau proses pembahasan yang sedang berlangsung.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) M. Nur Solikin mengatakan, model pembahasan undang-undang sekarang turut mempersempit ruang keterlibatan masyarakat.

“Sekarang pembahasan diserahkan kepada Panja sehingga pembahasannya relatif tertutup, sedangkan kalau dulu di serahkan ke Pansus,” ujar Solikin yang juga merupakan staf pengajar di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera, Jakarta.

Tria Fetra Ramadhan dari Madani Berkelanjutan menduga sikap DPR yang ngotot ingin mengesahkan RUU Perkelapa sawitan terkait dengan dukungan mereka terhadap kepentingan korporasi besar sawit.

“53% anggota Baleg terindikasi mendukung RUU Perkelapasawitan ini segera disahkan, 36% bersikap netral atau tidak menunjukkan keberpihakan dan 11% menolak RUU Perkelapasawitan ini terus dibahas,” tegas Trias.

Senada dengan Trias, Direktur Sawit Watch Inda Fatinaware berpendapat bahwa RUU Perkelapasawitan hanya mengakomodir kepentingan pengusaha besar, salah satunya untuk memperluas lahan kebun kelapa sawit.

Hal ini menurut Inda hanya akan memperluas konflik lahan  yang sudah banyak terjadi.

“RUU ini sangat pro-investasi dan penguasaan lahan oleh korporasi. Karena itu ada potensi persoalan ketimpangan penguasaan lahan. Kalau ini (RUU) jadi, aturan-aturan yang lebih progresif yang sudah ada jadi tidak berguna, karena ditabrak undang-undang yang lebih kuat,” kata Inda.

Arie Rompas dari Greepeace Indonesia menarik konsekuensi lebih jauh jika RUU Perkelapasawitan disahkan. RUU ini menurutnya berpotensi meningkatkan deforestasi akibat pembukaan perkebunan kelapa sawit.

Karena itu dia berharap pembahasan RUU Perkelapasawitan ini dihentikan sama sekali, baik di sisa periode DPR RI 2014-2019 maupun periode berikutnya. “Jangan sampai ada carry over, di mana rancangan sekarang ini bisa dibahas di periode selanjutnya,” katanya.

Pelantikan anggota DPR RI yang baru akan diselenggarakan pada Oktober nanti. Terkait RUU Perkelapasawitan Koalisi Masyarakat Sipil merekomendasikan baik terhadap pemerintah ataupun DPR (yang sekarang menjabat atau yang akan datang) beberapa hal berikut:

Pertama, DPR dapat secara transparan dan akuntabel atas setiap informasi terbaru terkait pembahasan RUU Perkelapasawaitan di Parlemen.

Kedua, meminta kepada DPR untuk menghentikan pembahasan dan tidak menerapkan sistem carry over pada RUU Perkelapasawitan.

Ketiga, meminta pemerintah untuk lebih memaksimalkan kebijakan di bidang perkelapasawitan yang ada, termasuk dan tidak terbatas pada Inpres No. 8 Tahun 2018 tentang Moratorium Lahan Sawit.