Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Harus Lebih Serius dan Tegas Mencegah Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya

Pernyataan Pers ELSAM

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Harus Lebih Serius dan Tegas Mencegah Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya

Pada 15 Maret 2020 lalu, di Istana Bogor, Presiden Republik Indonesia mengumumkan bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional (bencana non-alam). Kemudian, pada Kamis, 19 Maret 2020 kemarin, Presiden Joko Widodo akhirnya memutuskan untuk tidak memilih opsi lockdown, tetapi opsi metode tes acak dan massal sebagai metode untuk mengendalikan penyebaran COVID-19.

Jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga lainnya, seperti Filipina, Malaysia dan Singapura, Indonesia tergolong lambat dalam menyikapi Covid-19 ini, sebaliknya, selama kurun waktu Januari hingga Februari, Indonesia justru melonggarkan kesiapsiagaan dengan berbagai narasi keliru, seperti: kita akan aman karena doa, kebal, hingga meremehkan tingkat kematian wabah ini yang dianggap kecil. Akibatnya, ketika negara lain menutup pintu masuk, Indonesia justru promosi wisata (kompas.id, 18/03/2020).

Pandemi ini tidak bisa dianggap sepele, mengingat penyebaran COVID-19 ini amat sangat cepat. Tercatat hingga Kamis, 19 Maret 2020, pukul 12.00 WIB total pasien positif COVID-19 yang meninggal dunia di Indonesia menjadi 25 orang yang tersebar di beberapa daerah, Bali (1), Banten (1), DKI Jakarta (17), Jawa Barat (1), Jawa Tengah (3), Jawa Timur (1) dan Sumatera Utara (1). Sedangkan total pasien yang mengidap COVID-19 ada 309 kasus.

Angka tersebut tidak menutup kemungkinan akan terus bertambah. Untuk itu, segala tindakan pencegahan, seperti menggunakan masker, social distancing, membatasi kegiatan diluar apalagi yang bersifat publik, sangat penting untuk dilakukan. Tidak jarang sebagai upaya pencegahan, berbagai acara publik dibatalkan, beberapa institusi juga mengambil sikap seperti himbauan untuk belajar di rumah dll.

Salah satu institusi negara yang juga mengambil sikap dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19 adalah Mahkamah Agung (MA). Pada 17 Maret 2020 lalu, Sekretaris MA menerbitkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Hakim dan Aparatur Peradilan dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya. Surat Edaran yang merupakan hasil keputusan Rapat Pimpinan MA ini, secara garis besar mengatur tiga hal terkait pencegahan COVID-19, diantaranya: 1) sistem kerja di MA dan Badan Peradilan di bawahnya; 2) persidangan pengadilan; dan 3) penyelenggaraan kegiatan dan perjalanan dinas.

Jika dicermati dari Surat Edaran MA tersebut, hal-hal yang berkaitan dengan sistem kerja di MA dan Badan Peradilan dibawahnya seperti penanganan bagi Hakim dan Aparatur yang mengalami kondisi sakit khususnya batuk, pilek, demam dan sesak napas dan/atau memiliki riwayat interaksi dengan pihak atau lingkungan yang terjangkit COVID-19 maupun urusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan dan perjalanan dinas diserahkan sepenuhnya kepada Pimpinan Satuan Kerja. Sedangkan perihal yang berkaitan dengan persidangan pengadilan sepenuhnya merupakan kewenangan majelis hakim yang menangani perkara.

Kami menilai bahwa Surat Edaran tersebut tidak menggambarkan ketegasan sikap dan upaya maksimal dari MA dalam melakukan pencegahan terhadap penyebaran COVID-19 yang telah ditetapkan statusnya sebagai Darurat Bencana nasional. Pertama, Surat Edaran tersebut bukan merupakan keputusan langsung Ketua MA, namun diterbitkan oleh Sekretaris MA. Kedua, terkait dengan persidangan pengadilan, berdasarkan Surat Edaran tersebut persidangan perkara pidana, pidana militer, jinayat tetap dilangsungkan sesuai dengan jadwal persidangan yang telah ditetapkan. Surat Edaran tersebut memberikan opsi penundaan persidangan namun hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan majelis hakim. Faktanya, dalam banyak persidangan baik di Pengadilan TUN, Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri (pidana dan perdata), hakim tetap melanjutkan persidangan, akibatnya pengadilan selalu menjadi tempat “berkerumun” banyak orang, mulai dari para pencari keadilan (justitiabelen), advokat, jaksa, polisi dan pengunjung baik didalam maupun diluar ruang sidang.  Kewenangan hakim tentu hanya terbatas pada pembatasan pengunjung sidang, selebihnya di luar ruang persidangan tidak ada yang tahu. Ketiga, dengan masih memberikan opsi untuk pelaksanaan persidangan di Pengadilan di bawahnya, maka Mahkamah Agung telah tidak mengindahkan himbauan dari Presiden dalam pencegahan  penyebaran COVID-19, secara khusus di lingkungan Pengadilan di bawahnya. Bahkan pada beberapa Pengadilan, tidak ada pengecekan suhu tubuh dari para pengunjung sidang, hal paling standar yang biasa dilaksanakan petugas-petugas di gedung perkantoran.

Dalam perkara pidana sendiri, bagi terdakwa yang ditahan, Plt Direktur Jenderal (Dirjen) Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM telah menerbitkan Instruksi Nomor: PAS-08.OT.02.02 TAHUN 2020 tentang Pencegahan, Penanganan, Pengendalian dan Pemulihan CORONA-19. Berdasarkan aturan tersebut, terhitung sejak hari Rabu, 18 Maret 2020 kegiatan pelayanan kunjungan, penerimaan tahanan baru, dan kegiatan sidang ditunda sampai batas waktu yang akan diberitahukan. Namun, menyikapi instruksi ini, beberapa Pimpinan Satuan Kerja menyatakan persidangan yang akan habis masa tahanannya akan tetap dilaksanakan.

Pada akhirnya kami meyakini, sejatinya melalui fungsi pengaturan yang dimiliki MA yang sejalan sejalan dengan rumusan Pasal 79 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah mengalami revisi beberapa kali, menyebutkan “MA dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang ini”, menjadi modal besar bagi MA untuk lebih serius dan tegas dalam melakukan pencegahan terhadap meluasnya penyebaran Virus CORONA-19 ini.

Oleh karenanya, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) mendesak Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk:

  1. Mewujudkan Sistem Peradilan yang lebih humanis dan lebih sensitif dengan situasi nasional, khususnya penetapan darurat bencana COVID-19 di Indonesia;
  2. Melalui fungsi pengaturan, Ketua Mahkamah Agung RI perlu mengambil langkah lebih tegas dan serius untuk melindungi seluruh hakim dan pengawai Mahkamah Agung dan Lingkungan Badan Peradilan dibawahnya termasuk juga para pencari keadilan (justitiabelen), Advokat, Jaksa, Polisi dan pengunjung dari penyebaran COVID-19 dengan menunda seluruh persidangan dan registrasi perkara baru hingga keadaan lebih membaik;
  3. Berkoordinasi dan membuat kesepakatan bersama dengan Kementerian Hukum dan HAM dan Kejaksaan terkait penundaan persidangan, khususnya berkaitan dengan jangka waktu penahanan di Persidangan Perkara Pidana;
  4. Sebagai sebuah alternatif, Mahkamah Agung dan Lingkungan Badan Peradilan dibawahnya dapat memaksimalkan penggunaan sistem E-litigasi (e-litigation) khususnya berkaitan dengan administrasi perkara dan prosedur persidangan untuk perkara perdata, perdata agama dan tata usaha negara. Hal ini juga sebagai ruang untuk mempertegas statusnya dalam menciptakan Sistem Peradilan Modern;

Jakarta, 20 Maret 2020

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

Untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi: Wahyu Wagiman (Direktur Eksekutif), telepon: 081285586524; Andi Muttaqien (Deputi Direktur Advokasi), telepon: 08121996984; dan Muhammad Busrol Fuad (Staff Advokasi Hukum), telepon: 085655004863.