Ketika Hak atas Informasi Bertentangan dengan Hak atas Privasi

ELSAM, Jakarta—Hak atas informasi dan hak atas privasi sama-sama diakui baik oleh instrumen hukum internasional maupun nasional. Namun, pemenuhan kedua hak tersebut dapat bertentangan.

Sebut saja hak privasi pasien COVID-19 yang menjadi polemik sepanjang pandemi ini. Dengan alasan keterbukaan informasi, dan beberapa alasan lain, banyak kalangan meminta data pribadi pasien COVID-19 dibuka.

Peneliti ELSAM Shevierra Danmadiyah mendudukan persoalan tersebut dalam webinar bertajuk “Titik Persinggungan Antara Informasi Publik dan Data Privasi: Sebuah Upaya Melindungi Data Privasi Warga Negara”, Jumat (11/12/2020) lalu.

Dalam webinar kerja sama ELSAM dan BEM Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Banda Aceh, itu Shevie mengatakan kedua hak warga negara tersebut dijamin instrumen HAM internasional dan perundangan-undangan.

Hak untuk memperoleh informasi tercantum dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Pasal 19 Ayat 2 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP). Sementara hak atas pivasi tercantum dalam Pasal 12 DUHAM dan Pasal 17 KIHSP.

Di tingkat nasional, konstitusi menjamin setiap warga negara untuk mendapat informasi. Jaminan yang sama tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Adapun jaminan hak atas privasi disebutkan dalam Pasal 28 G UUD 1945 dan dalam puluhan regulasi turunannya—di antaranya undang-undang terkait dengan kesehatan seperti Undang-undang tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang tentang Rumah Sakit, dan Undang-Undang tentang Tenaga Kesehatan.

Perlu diketahui, hak atas informasi dan hak atas privasi itu sendiri tidaklah mutlak. Dalam situasi tertentu kedua hak ini dapat dibatasi.

“Tidak semua informasi dapat diberikan kepada warga negara. Ada berbagai informasi yang dikecualikan, tidak dapat dibagikan,” kata Shevie.

Shevie melanjutkan, informasi yang tidak dapat dibagikan antara lain informasi yang ketika dibuka dapat menghambat penegakkan hukum dan informasi yang dapat mengungkap rahasia pribadi.

Ketentuan tentang pengecualian pemenuhan hak atas informasi diatur secara rinci dalam PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, tambah Shevi.

Pertentangan pemenuhan antar-hak dapat terjadi. Potensi gesekan ini menurut Shevie dapat dikurangi sehingga pemenuhan kedua hak dapat seimbang. Hal ini menurut Shevie dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui perumusan yang tepat mengenai hak yang akan di atur dan melalui pengadilan.

“Penyeimbangan dilakukan dengan mendefinisikan cakupan secara tepat setiap hak dengan menetapkan aturan yang jelas untuk mencegah potensi konflik. Adapun penyeimbangan ad hoc dilakukan oleh pengadilan. Dalam konteks ini, konflik diselesaikan dengan mempertimbangkan keadaan baru yang terjadi, melalui pemberian batasan-batasan hukum antara hak atas privasi dan hak atas informasi,” ungkap Shevi.

Di Indonesia pengaturan hak atas privasi khususnya terkait data pribadi belum dilakukan secara memadai. Basri Efendi, Dosen Fakultas Hukum Unsyiah yang juga menjadi pembicara dalam webinar ini mengatakan, aturan pelindungan data pribadi masih tersebar dalam banyak peraturan. Kondisi ini menurutnya membuat mekanisme pelindungan privasi data menjadi sulit. Karenya dia mengusulkan pelindungan data diatur dalam satu undang-undang khusus.

Miftah Fadhli

Webinar selengkapnya masih dapat diikuti melalui YouTube Perkumpulan ELSAM https://youtu.be/irh1FIhqSIo.