Peringatan Hari HAM 10 Desember 2015: Ketika Hak Asasi Dilupakan dalam Pentas Politik Kekuasaan

Pertarungan kepentingan dan masifnya politik transaksional antar-para pemegang kekuasaan di tingkat elit, telah berdampak pada memburuknya perlindungan hak asasi manusia dalam setahun terakhir. Situasi ini setidaknya tercermin dari tidak adanya capaian siginifikan dalam upaya pemajuan, pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia sepanjang tahun 2015. Di ranah eksekutif, Presiden urung merealisasikan janji-janji politik hak asasinya, sementara stagnasi juga tercermin dari buruknya kinerja legislatif, yang gagal menghadirkan produk legislasi guna memperkuat perlindungan hak asasi.

Terbelenggunya politik HAM oleh kepentingan politik kekuasaan para elit politik, dalam amatan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), setidaknya dapat diidentifikasi dari beberapa isu utama hak asasi manusia, khususnya yang menjadi janji politik dari pemerintahan Jokowi-JK. Dalam upaya penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu misalnya, pemerintah berjanji akan menuntaskan berbagai kasus pelanggaran HAM masa lalu, yang menjadi ganjalan bagi bangsa. Janji ini tidak hanya dituangkan dalam Nawacita Visi Misi Pemerintahan dan RPJMN 2015-2019, tetapi juga beberapa kali dikemukakan oleh Presiden Jokowi dalam beberapa kesempatan resmi kenegaraan. Namun sayangnya, dalam setahun terakhir pembicaraan mengenai penyelesaian baru sebatas negosiasi di tingkat kementerian/lembaga, tanpa adanya kejelasan dari Presiden, perihal arah penuntasan yang akan ditempuh, dengan mempertimbangkan seluruh prinsip penyelesaian.

Lebih parahnya, bertolak belakang dengan janji penyelesaian, tekanan terhadap berbagai upaya penyelesaian di tingkat akar rumput, justru kian mengeras. Beragam inisiatif pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi, yang digagas oleh banyak organisasi masyarakat sipil dan korban, dipatahkan oleh aparat keamanan resmi negara, khususnya Polri dan TNI. Tekanan ini dilakukan dengan sejumlah cara, mulai dari intimidasi, pelarangan, pembubaran, hingga kriminalisasi. Tindakan tersebut kian memperlihatkan tiadanya kesamaan arah dan pandangan dari pemerintah, terkait dengan agenda penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu, sekaligus kuatnya pertarungan kepentingan di tingkat elit, yang tidak menginginkan adanya penyelesaian.

Pun demikian dengan pelaksanaan hak atas kebebasan berekspresi, sebagai bagian penting dari jalannya sistem demokrasi hari ini. Kriminalisasi terhadap ekspresi yang sah melonjak tajam, kritik terhadap pejabat publik dijawab dengan ancaman penghukuman. Janji perubahan regulasi untuk memastikan adanya perlindungan yang memadai bagi pelaksanaan kebebasan berekspresi tak-terealisasi. Justru yang diluncurkan adalah ancaman ‘penertiban’ terhadap penggunaan media sosial sebagai ruang baru ekspresi, sekaligus medium yang hari ini dianggap paling efektif untuk memberikan kritik atas berbagai kebijakan. Tidak sebatas itu, membaca sejumlah usulan regulasi yang muncul belakangan, justru materinya memperlihatkan semangat pembatasan dan pengekangan terhadap kebebasan berekspresi. Hal ini nampak misalnya dari materi muatan RKUHP yang cenderung overcriminalisation dan mengedepankan pelarangan bukan perlindungan. Secara umum buruknya penikmatan hak atas kebebasan berekspresi dalam setahun terakhir, selain dari banyaknya kasus pelanggaran terhadap hak ini, juga terekam dari anjloknya indeks kebebasan sipil dan politik, serta indeks kebebasan pers, dari yang semula ‘bebas’ menjadi ‘bebas sebagian’.

Dalam perlindungan kebebasan dasar lainnya, seperti kebebasan beragama/berkeyakinan, pemerintah juga belum mampu untuk menuntaskan berbagai permasalahan dalam implementasi kebebasan beragama/berkeyakinan sebagai konstitusional setiap warga. Kasus-kasus pelarangan pembangunan tempat ibadah tetap menyeruak di sejumlah daerah, bahkan menjadi pemicu konflik horisontal di wilayah tersebut. Problem intolerasi yang memicu intimidasi dan persekusi terhadap kelompok minoritas juga belum mampu dikelola secara benar oleh pemerintah. Aparat pemerintah di lapangan, termasuk aparat keamanan dan birokrasi acapkali menjadi penyambung lidah resmi dari kelompok intoleran yang menghendaki tindakan represif terhadap kelompok minoritas. Lagi-lagi, dalam kasus kebebasan beragama/berkeyakinan, kewajiban negara untuk melindungi, seringkali dikalahkan oleh kepentingan politik kekuasaan di pentas lokal.

Potensi pelanggaran hak asasi manusia juga meningkat tajam dengan lahirnya sejumlah paket kebijakan ekonomi pemerintah di tahun 2015, yang lebih mengafirmasi sektor bisnis, tanpa menyiapkan kerangka perlindungan yang memadai bagi warganya. Pemerintahan Jokowi membiarkan masyarakat bertarung secara terbuka dengan korporasi-korporasi dalam pengelolaan sumberdaya alam, khususnya yang bergerak di bidang usaha perkebunan, kehutanan dan pertambangan. Akibatnya, ancaman kriminalisasi, kekerasan dan pelanggaran HAM terhadap masyarakat, khususnya masyarakat adat menjadi hal yang lumrah di bawah pemerintahan ini.

Menyikapi berbagai perkembangan di atas, situasi ketika hak asasi manusia mulai tidak lagi mendapatkan tempat yang seharusnya dalam pentas politik kekuasaan, bertepatan dengan hari hak asasi manusia sedunia 2015, ELSAM hendak memberikan sejumlah catatan berikut:

  1. Presiden sebagai pemimpin tertinggi kekuasaan eksekutif harus memastikan pelaksanaan seluruh janji hak asasi yang termaktub di dalam Nawacita sebagai visi misi pemerintahannya, dan telah diakomodasi sebagai kebijakan resmi kenegaraan melalui RPJMN 2015-2019. Untuk itu Presiden harus melakukan reorientasi sekaligus evaluasi atas berbagai perencanaan dan kebijakan yang dikeluarkannya, dengan mengintegrasikan prinsip hak asasi di dalamnya;
  2. Masyarakat menunggu aksi kebijakan yang nyata dari Presiden untuk merealisasikan kewajiban negara dalam penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Oleh sebab itu Presiden harus segera mengambil langkah-langkah konkrit untuk mengevaluasi kinerja Kejaksaan Agung dan memastikan proses hukum terhadap 7 kasus pelanggaran HAM yang berat, yang saat ini prosesnya mandeg di Kejaksaan Agung untuk segera ditangani.
  3. Presiden harus mengambil langkah cepat untuk mencegah praktik pemberangusan kebebasan berekspresi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan keamanan, termasuk juga melakukan pembaruan regulasi yang menjadi selama ini menjadi alasan pengekangan.
  4. Presiden juga memiliki peranan yang sangat penting dalam penentuan arah politik hak asasi, khususnya dalam pembentukan berbagai kebijakan legislatif yang akan menjadi acuan bagi setiap penyelenggara negara dalam pelaksanaan kewajiban asasinya.
  5. Sementara DPR, sebagai pemegang kekuasaan legislatif harus memastikan internalisasi dan integrasi berbagai prinsip hak asasi manusia dalam setiap kebijakan yang dilahirkannya. Selain itu, DPR juga harus mulai memfokuskan diri menjalankan peran dan fungsinya sebagai lembaga perwakilan rakyat, dengan segera mengimplementasikan berbagai tunggakan program legislasi nasional, khususnya yang diorientasikan untuk penguatan perlindungan hak asasi manusia.

Jakarta, 10 Desember 2015

Untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi Indriswati D. Saptaningrum (Direktur Eksekutif ELSAM), telepon: 081380305728, atau Wahyu Wagiman (Deputi Direktur ELSAM), telepon: 081218671957, atau Wahyudi Djafar (Peneliti ELSAM), telepon: 081382083993.

Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *