Kemenkum HAM Kembangkan Aplikasi Penilaian Risiko Bisnis terhadap HAM

ELSAM, Jakarta—Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) sedang mengembangkan platform berbasis website untuk menilai risiko bisnis terhadap hak asasi manusia.

Direktur Kerja Sama Hak Asasi Manusia Bambang Iriana Djajaatmadja mengatakan, pengembangan platform yang diberi nama PRISMA itu merupakan salah satu langkah pemerintah menerapkan Prinsip-prinsip Panduan Bisnis dan Hak Asasi Manusia (United Nation Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) yang disahkan PBB pada 2011.

“(PRISMA) diharapkan bisa jadi penunjang dalam penghormatan HAM. Selain itu, PRISMA ditujukan bagi pemangku kebijakan dari sektor pemerintah dan CSO untuk membangun ekosistem yang sejalan HAM,” kata Bambang Iriana dalam webinar yang digelar ELSAM bersama Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kemenkum HAM, Indonesia Global Compact Network (IGCN), dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Senin (5/10) lalu.

Webinar itu sendiri dimaksudkan sebagai ruang untuk mendiskusikan dan mendapat masukan berbagai pihak untuk aplikasi yang sedang dikembangkan tersebut.

Supervisor PRISMA Patricia Rinwigati mengatakan, PRISMA akan menjadi platform yang memfasilitasi perusahaan melakukan penilaian secara mandiri. Melalui platform tersebut perusahaan menurutnya dapat melakukan penilaian performance keadaan dasar yang harus dipenuhi dalam penghormatan HAM.

Pemanfaatan PRISMA itu sendiri dikatakan bersifat suka rela. Meski demikian, BUMN nantinya akan didorong untuk menggunakan platform tersebut sehingga dapat menjadi contoh bagi perusahaan lainnya.

“PRISMA merupakan tempat edukasi bagaimana menghormati hak asasi manusia di perusahaan. PRISMA bukanlah sertifikasi tetapi membuka ruang dialog bagi pemangku kepentingan diantaranya pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sipil,” lanjut Patricia.

Putri Nidyaningsih