Kemendagri harus Tinjau Ulang Kerja Sama Pemberian Akses Data Kependudukan

Jakarta, ELSAM—Koalisi Advokasi Perlindungan Data Pribadi mendesak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk meninjau ulang kerja sama pemberian akses data kependudukan kepada berbagai lembaga.

Koalisi yang terdiri dari sejumlah organisasi masyarakat sipil di Jakarta itu menilai kerja sama tersebut bisa mengancam privasi warga.

Ancaman pelanggaran privasi dalam kerja sama itu salah satunya menurut Koalisi dikarenakan tidak adanya jaminan perlindungan yang tegas dari undang-undang.

“Definisi dan cakupan data pribadi dalam UU Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) tidak jelas,” kata Deputi Direktur Riset ELSAM Wahyudi Djafar, di hadapan sejumlah awak media di kawasan Cikini, Jakarta, Jumat (2/8/2019).

Koalisi juga menilai pemberian akses data kependudukan kepada pihak swasta tidak memenuhi beberapa prinsip dasar perlindungan data pribadi. Prinisip-prinsip itu mencakup prinisp minimalisasi, legalitas dan transparansi, serta akuntabilitas.

“Prinsip minimalisasi dalam perlindungan data pribadi menegaskan bahwa pengumpulan dan pemrosesan data pribadi harus memadai, relevan dan hanya untuk tujuan awal pengumpulannya,” lanjut Wahyudi.

Tidak hanya soal definisi, UU Adminduk juga dianggap tidak secara jelas mengatur hak-hak dari pemilik data.

Dalam kesempatan yang sama Kepala Bidang Advokasi LBH Pers Gading Yonggar Ditya mengatakan bahwa warga sebagai pemilik data berhak mengetahui sejauh mana data pribadi mereka di Dukcapil digunakan baik oleh Kemendagri sendiri maupun oleh oleh pihak swasta.

Sementara itu, Jeanny Silvia Sari Sirait dari LBH Jakarta memaparkan ada sekitar 5000 kasus yang ditangani pihaknya terkait perlindungan data pribadi.

Menurut Jeanny, pelaku penyalahgunaan data pribadi dari kasus yang selama ini ditangani lembaganya adalah negara dan pelaku usaha.

“Kita enggak tahu berapa pelaku usaha yang menampung data pribadi kita dan kita enggak tahu penampungannya aman atau enggak. Tapi itu pun sekali lagi dilanggengkan oleh negara,” tegas Jeanny.

Koalisi Advokasi Perlindungan Data Pribadi terdiri dari 19 organisasi masyarakat sipil. Selain mendesak Kemendagri untuk mengkaji ulang perjanjian kerjasama pemberian akses data kependudukan kepada 1.227 lembaga, Koalisi juga menuntut agar pemerintah dan DPR segera membentuk Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

 

Sueb