Kembali Bisnis UMKM Menyebabkan Kematian: Pemberdayaan UMKM Menjadi Keniscayaan (Kasus Kebakaran Pabrik Korek Api  Gas di Binjai, Sumatera Utara)

 

Siaran Pers ELSAM

 Kembali Bisnis UMKM Menyebabkan Kematian: Pemberdayaan UMKM Menjadi Keniscayaan (Kasus Kebakaran Pabrik Korek Api  Gas di Binjai, Sumatera Utara)

 

Pada Jumat 21 Juni 2019, Kebakaran di pabrik korek api gas rumahan di Jalan Tengku Amir Hamzah, Dusun II, Desa Sambirejo, Binjai Utara, Sumatera Utara, menewaskan 30 orang pekerja. Hal tersebut  mengingatkan kembali peristiwa yang sama, tragedi kebakaran pabrik mercon pada 26 Oktober 2017 yang menewaskan 48 pekerja pabrik mercon milik PT Panca Buana Cahaya di Kosambi, Kabupaten Tangerang.

Ada pola yang sama dari kedua pabrik tersebut. Pertama, hak pekerja atas kesehatan dan keselamatan kerja karena ketiadaan akses atas jalur evakuasi bagi pekerjanya apabila ada kecelakaan kerja. Kedua, hak atas jaminan sosial—berasal dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) atau pun asuransi swasta. Selain melanggar hak pekerja, kedua pabrik tersebut juga bermasalah dengan izin usaha (perizinan). Pelanggaran lainnya, dugaan pelibatan anak-anak untuk bekerja di dalam kedua pabrik tersebut—dalam kasus kebakaran pabrik di Binjai, terlihat anak-anak turut menjadi korban jiwa.

Dalam perspektif jenis usaha, kedua pabrik ini termasuk bagian dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Menurut Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), pertumbuhan perekonomian Indonesia secara signifikan juga mendapat dukungan dari UMKM. Sektor ini telah menguasai  sekitar 99% aktivitas bisnis di Indonesia, dengan lebih dari 98% berstatus usaha mikro dan penyerapan tenaga kerja mencapai 97 persen. Hal ini diperkuat oleh pandangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bahwa kontribusi UMKM terhadap PDB tumbuh hingga 60,34%. Dalam konteks ini, Presiden Joko Widodo menurunkan pajak  UMKM menjadi 0,5 persen per tahun untuk mendukung komitmen politik pemerintah untuk mendukung UMKM.

Dengan kata lain, UMKM belum menjadi karakteristik utama atau kekuatan pendorong dalam penyusunan strategi bisnis dan HAM di Indonesia sesuai dengan Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945. Namun realita menunjukkan sebaliknya, tragedi kemanusiaan yang berulang pada peristiwa kebakaran pabrik mercon dan pabrik korek api gas menunjukkan  adanya pengabaian dan ketiadaan pengakuan UMKM sebagai bagian penting pelaku ekonomi dan agen yang dapat diandalkan untuk menghormati hak asasi manusia.

Fasilitasi pendekatan berbasis pasar yang saat ini dikedepankan oleh Presiden Joko Widodo semestinya diikuti komitmen untuk mendorong pemberdayaan UMKM untuk mematuhi nilai-nilai hak asasi manusia seperti telah diatur dalam Prinsip-Prinsip Panduan PBB.Lebih jauh Rekomendasi Organisasi Buruh Internasional (ILO) No.  204 (2014), tentang Transisi dari Informal ke Ekonomi Formal  (Transition from the Informal to the Formal Economy) berimplikasi  terhadap kemampuan pemerintah untuk melindungi, mempromosikan dan memenuhi hak asasi manusia dan kemampuan bisnis, khususnya UMKM untuk menghormati hak asasi manusia dalam Pemberdayaan menjadi strategis dilakukan karena UMKM kekurangan sumber daya dan keahlian untuk mengelola masalah hak asasi manusia. Hal ini berarti UMKM menghadapi kesulitan (hambatan) yang lebih besar untuk menghormati hak asasi manusia  daripada korporasi besar atau multinasional.

Berkaitan dengan peristiwa kebakaran pabrik korek gas di Binjai, ELSAM mengapresiasi langkah hukum yang telah diambil oleh  Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Binjai yang telah menangkap pelaku yang dianggap bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. Langkah ini sesuai dengan Prinsip-Prinsip Panduan PBB yang menetapkan kewajiban negara  untuk melindungi hak asasi manusia  melalui langkah  investigasi  dalam rangka memberikan sanksi kepada pelaku.  Namun demikian,  ELSAM memandang perlu ada langkah-langkah strategis lain yang perlu diambil, sebagai berikut:

  1. Setiap korban kebakaran pabrik korek api gas di Binjau harus mendapatkan pemulihan  yang dapat mencakup permintaan maaf, restitusi, rehabilitasi, kompensasi finansial atau non-finansial dan sanksi hukuman, baik pidana, perdata atau administratif, seperti denda,  serta  ada jaminan tidak akan terjadi pengulangan peristiwa yang serupa di masa mendatang;
  2. Pemerintah harus segera mulai melakukan pemberdayaan untuk mendorong UMKM sebagai agen yang penting dalam penghormatan dan pengintegrasian  nilai-nilai hak asasi manusia dalam operasi, layanan, maupun produk mereka melalui pengembangan kebijakan afirmasi;
  3. Pemerintah harus mulai mendorong pemerintah daerah untuk mengintegrasikan uji tuntas hak asasi manusia sebagai bagian dari mekanisme perizinan dan pengawasan terhadap setiap entitas bisnis, termasuk UMKM agar kontribusi mereka terhadap pertumbuhan ekonomi dibarengi dengan penghormatan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia;
  4. Pemerintah harus mendorong fungsi pemerintah daerah untuk menyediakan layanan publik untuk memenuhi kebutuhan dan prioritas lokal terkait dengan realisasi hak asasi manusia di tingkat lokal (localizing human rights) melalui pemetaan kebutuhan khusus perlindungan para pekerja perempuan yang bekerja pada sektor UMKM untuk mencegah keberulangan peristiwa yang serupa di masa mendatang.

Jakarta,  26 Juni 2019

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM),

Wahyu Wagiman

Direktur Eksekutif

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi Andi Muttaqien (Deputi Direktur Advokasi) telepon 08121996984; Adzkar Ahsinin (Peneliti Senior) telepon: 085694103959; Sekar Banjaran Aji (Peneliti ELSAM) telepon 081287769880; dan Vita Yudhani (Peneliti ELSAM) telepon: 081284972483.