Kelambanan Jaksa Agung Menangani Kasus Paniai Membebani Presiden Jokowi

Siaran Pers

Kelambanan Jaksa Agung Menangani Kasus Paniai Membebani Presiden Jokowi

Jaksa Agung Republik Indonesia harus segera menindaklanjuti kesimpulan dan rekomendasi penyelidikan Komnas HAM yang menyatakan peristiwa Paniai sebagai peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Tanggung jawab Jaksa Agung untuk segera melakukan penyidikan ditetapkan dalam Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (1) UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang menegaskan “dalam hal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berpendapat bahwa terdapat bukti permulaan yang cukup telah terjadi peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat, maka kesimpulan hasil penyelidikan disampaikan kepada penyidik.  Penyidikan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Jaksa Agung”. Apabila Jaksa Agung berpendapat hasil penyelidikan Komnas HAM dianggap kurang lengkap, Jaksa Agung segera mengembalikan hasil penyelidikan Komnas HAM tersebut disertai petunjuk untuk dilengkapi.

Sayangnya, sampai dengan hari ini Jaksa Agung belum juga memberikan keterangan yang jelas dan lengkap mengenai hasil kesimpulan dan rekomendasi Komnas HAM yang ditetapkan sidang Paripurna Khusus pada 3 Februari 2020. Jaksa Agung belum juga memastikan apakah peristiwa Paniai akan dilanjutkan dengan penyidikan atau tidak.

Pernyataan Jaksa Agung mengenai banyaknya berkas yang diserahkan Komnas HAM, bukanlah alasan yang tepat untuk tidak segera melakukan langkah-langkah menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM tersebut.

Peristiwa Paniai terjadi pada 7 dan 8 Desember 2014, ketika itu aksi represif aparat membuat empat warga Papua meninggal dunia dan 11 lainnya mengalami luka tembak. Peristiwa tersebut terjadi mulai pukul 20.00 WIT di Pondok Natal, KM 4 Jalan Poros Madi – Enarotali, Distrik Paniai Timur. Sejumlah anak ditembaki oleh orang tak dikenal. Salah satu korban bernama Yulianus Yeimo. Kemudian, pada 8 Desember, saat hari masih pagi, terjadi aksi blokade jalan utama Madi-Enarotali KM4 oleh warga sebagai bentuk protes atas penembakan aparat. Warga lantas menggelar aksi ke lapangan Karel Gobay dan menggelar tarian adat serta melempar batu ke markas Koramil paniai Timur, yang mereka duga sebagai dalang penembakan. Oleh TNI, aksi massa itu dibalas dengan tindakan represif.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) berpendapat kelambanan Jaksa Agung dalam merespon hasil penyelidikan Komnas HAM akan membebani pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Jokowi. Peristiwa Paniai merupakan peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang pertama kali terjadi dalam era pemerintahan Presiden Jokowi. Keseriusan dalam merespon peristiwa Paniai akan menjadi salah satu indikator apakah Pemerintahan Presiden Jokowi benar-benar serius dalam menyelesaikan peristiwa pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, khususnya yang terjadi di Papua.

Bedasarkan pada hal tersebut, kami mendesak agar:

  1. Presiden Joko Widodo memerintahkan Jaksa Agung segera melakukan penyidikan terhadap peristiwa Paniai;
  2. Jaksa Agung segera membentuk Tim Penyidik untuk melakukan langkah-langkah dan tahapan penyidikan terhadap peristiwa Paniai;

 

 Jakarta, 5 Maret 2020

 Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

Untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi Wahyu Wagiman (Direktur Eksekutif ELSAM), telepon: 081285586524; Andi Muttaqien (Deputi Direktur Advokasi HAM ELSAM), telepon: 08121996984, atau Achmad Fanani Rosyidi (Staff Advokasi HAM) telepon: 085755333657