Kekerasan TNI di Kawasan Urut Sewu-Kebumen: Bukti Kuat Langgengnya Impunitas Kekerasan

Siaran Pers ELSAM

Kekerasan TNI di Kawasan Urut Sewu-Kebumen:

Bukti Kuat Langgengnya Impunitas Kekerasan

Sabtu kelabu kembali terulang di Urut Sewu. Pada 22 Agustus 2015, TNI kembali melakukan tindakan kekerasan terhadap warga di kawasan Urut Sewu, Kebumen. Sedikitnya empat orang warga dikabarkan luka-luka akibat tindak kekerasan membabi-buta dari anggota TNI Angkatan Darat. Peristiwa ini mengulang tindakan serupa pada 4 tahun silam, Sabtu, 16 April 2011. Akar persoalan yang menjadi penyebab dari peristiwa ini pun belum berubah, konflik kepemilikan tanah antara warga setempat dengan TNI AD. Pasca-tragedi kekerasan 2011, bukannya ada penyelesaian tuntas atas konflik berkepanjangan ini, TNI justru melakukan pemagaran terhadap tanah-tanah, yang selama ini menjadi ladang pencaharian bagi warga setempat.

Parahnya lagi, pada peristiwa 2011, pun tidak ada tindakan hukum terhadap anggota TNI, yang menjadi pelaku kekerasan terhadap warga, yang mengakibatkan setidaknya 14 orang warga sipil menderita luka-luka. Saat itu, pemeriksaan yang dilakukan oleh Pomdam IV Diponegoro malah menyebutkan tidak ada pelanggaran apa pun yang dilakukan oleh pasukan TNI AD dalam kasus Kebumen. Tiadanya penghukuman yang layak bagi para pelaku kekerasan saat itu, telah memperkuat tali impunitas bagi TNI, sehingga mereka tidak ragu untuk kembali melakukan tindakan kekerasan terhadap warga masyarakat. Justru warga yang mencoba mempertahankan hak mereka, diganjar dengan hukuman lima hingga enam bulan penjara.

Selain menunjukan bukti puat langgengnya impunitas, tindakan yang dilakukan aparat TNI di Kebumen, lagi-lagi menunjukan brutalitas TNI sebagai alat opresif negara. Salah satu bentuk penggunaan kekuatan yang berlebihan (the excessive use of force) dalam ruang yang keliru. Tindakan ini tidak sepatutnya dilakukan oleh TNI, karena jelas bertentangan dengan tugas dan fungsi anggota TNI sebagaimana diatur dalam UU No. 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Aksi kekerasan terhadap warga sipil, jauh dari doktrin TNI sebagai tentara pejuang, tentara nasional, apalagi sebagai tentara rakyat. Peristiwa ini sekali lagi menunjukkan bagaimana tentara telah kehilangan profesionalitasnya, karena merespon tuntutan-tuntutan warga masyarakat dengan tindakan represif dan tidak manusiawi.

Oleh karena itu, sudah semestinya dilakukan tindakan tegas terhadap mereka yang terlibat dalam tindakan kekerasan ini, baik berupa tindakan disiplin maupun tindakan hukum, demi menjaga profesionalitas TNI itu sendiri. Tanpa tindakan hukum yang tegas, rantai impunitas dalam tubuh TNI akan bertambah kokoh, sehingga sulit kiranya untuk menjadikan TNI sebagai institusi yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi, sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2 huruf d UU TNI. Lebih jauh, merespon situasi yang terjadi di kawasan Urut Sewu-Kebumen, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), memberikan sejumlah rekomendasi berikut ini:

  1. Panglima TNI memerintahkan penyelidikan secara terbuka dan profesional kepada para pelaku; mengajukan para pelaku ke pengadilan dan membuka akses kepada masyarakat sipil dalam pemantauan proses peradilannya;
  2. Menteri Pertahanan sebagai penanggung jawab kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi, segera melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap aktivitas TNI-AD di kawasan Urut Sewu, Kebumen;
  3. Kepolisan memberikan perlindungan yang layak bagi warga, termasuk perlindungan hukum, apalagi dalam hal ini warga yang menjadi korban tindak kekerasan anggota TNI, tengah menyampaikan pendapat dan aspirasi secara damai, sebagaimana dilindungi oleh UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya.
  4. Gubernur Jawa Tengah dan Bupati Kebumen, bersama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, untuk segera mengambil inisiatif guna penyelesaian tuntas konflik tanah yang sudah berlangsung lebih dari 30 tahun ini;
  5. Komnas HAM segera melakukan proses pemantauan dan penyelidikan secara menyeluruh, termasuk melihat semua rentetan konflik dan kekerasan yang terjadi di wilayah ini, untuk melihat ada tidaknya indikasi pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan aparat TNI;
  6. Presiden dan DPR Presiden, segera mengambil inisitaif untuk merevisi UU No. 31/1997 tentang Peradilan Militer, untuk tidak melanggengkan impunitas di tubuh TNI, sehingga anggota TNI tidak terus menjadi warga negara yang kebal dari proses hukum, sebagaimana termaktub di dalam Nawacita.

Jakarta, 23 Agustus 2015

Untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi Wahyudi Djafar (Peneliti ELSAM), telepon 081382083993.