Kebijakan PPDB DKI Jakarta Mengebiri Hak Pendidikan Anak

ELSAM, Jakarta—Pada 8 Januari 2021 yang lalu, ELSAM bekerja sama dengan PILNET Indonesia dan Perkumpulan Wali Murid Koloni 8113 menggelar sebuah diskusi publik bertajuk “Kebijakan PPDB DKI Jakarta Mengebiri Hak atas Pendidikan Anak” secara daring.

Diskusi publik ini bertujuan untuk mengkampanyekan pemenuhan hak atas pendidikan khususnya bagi anak dan menyebarkan pengetahuan mengenai proses pemulihan hak asasi manusia melalui jalur hukum khususnya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Diketahui, Perkumpulan Wali Murid Koloni 8113 dan beberapa wali murid menggugat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dan Gubernur DKI Jakarta ke PTUN karena dianggap telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum. Hal ini terkait Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) DKI Jakarta 2020 yang menerapkan syarat usia untuk potensi diterima di sekolah negeri dan tidak berbasis pada pertimbangan pendidikan, yakni kualitas akademik. Setelah empat bulan berjalan, sidang Perkara Nomor: 161/TF/2020/PTUN-JKT akan sampai dalam tahap Putusan pada 13 Januari tahun 2021 ini.

Diskusi menghadirkan pembicara Beka Ulung Hapsara (Komisioner Komnas HAM), Judianto Simanjuntak (PILNET – Kuasa Hukum Para Penggugat), Muhammad Irwan (PILNET – Kuasa Hukum Para Penggugat), Shandra Pratiwi (Wali Murid Korban PPDB DKI Jakarta) dan Herunarsono (Ketua Perkumpulan Wali Murid 8113).

Kebijakan PPDB DKI Jakarta dianggap mengebiri hak atas pendidikan karena telah menyebabkan banyak calon peserta didik tidak diterima di sekolah negeri. Adapun kebijakan PPDB DKI yang dimasalahkan adalah sebagai berikut: (a) Usia sebagai penentu utama untuk jalur zonasi dan jalur afirmasi; (b) Pembatasan usia untuk jalur inklusi; (c) Kuota minimum 40% untuk jalur zonasi jenjang SMP dan SMA/SMK; dan (d) Mekanisme seleksi untuk jalur prestasi akademik dengan mendasarkan hitungan perkalian nilai rerata rapor semester pada kelas 4, kelas 5 dan semester 1 kelas 6 SD (5 semester) untuk masuk  SMP dengan nilai akreditasi sekolah; dan hitungan perkalian nilai rerata rapor kelas 7, kelas 8 dan semester 1 kelas 9 (5 semester) untuk masuk SMA/SMK dengan nilai akreditasi sekolah.

Sejumlah regulasi menjadi dasar para penggugat untuk memperkarakan kebijakan PPDB DKI ke PTUN, yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang terakhir diubah melalui Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) dikaitkan dengan Penjelasan Umum Alinea ke 5 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo.

Regulasi lainnya adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad). Hal ini selaras dengan ketentuan bahwa apabila dalam tugasnya berdasarkan undang-undang, pemerintah masih melanggar hak asasi (campur tangan pemerintah dalam kehidupan pribadi seseorang), maka ada pengadilan administrasi yang akan menyelesaikannya (W. Riawan Tjandra, 2011: 1).

“Dalam konteks HAM, apabila warga negara dilanggar haknya maka Negara harus memulihkan hak-haknya. Haknya dalam konteks ini contohnya bukan semata yang bersangkutan disekolahkan lagi atau tidak tetapi dipulihkan pula traumanya. Artinya, jika ada tindakan Negara yang mengarah pada diskriminasi dan membatasi hak maka harus ada pendampingan untuk memulihkan trauma. Pemulihan juga harus disertai perbaikan sistem atau koreksi kebijakan sehingga pelanggaran tidak terulang lagi,” terang Beka Ulung Hapasara dalam menjelaskan konteks pemulihan hak atas pendidikan dengan contoh kasus PPDB DKI Jakarta ini.

Sekar Banjaran Aji

WebinarKebijakan PPDB DKI Jakarta Mengebiri Hak atas Pendidikan Anak” masih dapat diikuti di Youtube Perkumpulan ELSAM