Kebijakan Pemulihan untuk Lansia Korban Pelanggaran HAM Masa Lalu di Kabupaten Karanganyar

ELSAM, Karanganyar- Pemerintah Kabupaten Karanganyar menetapkan dua peraturan penting pada 2018, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia dan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan HAM.

Dalam analisis awal yang dilakukan oleh ELSAM, kedua peraturan daerah tersebut membuka peluang terhadap pembentukan mekanisme pemulihan korban pelanggaran HAM masa lalu yang tinggal di Karanganyar. Hari ini, korban pelanggaran HAM masa lalu di Karanganyar telah menginjak usia lanjut sehingga dibutuhkan tidak hanya format kebijakan yang mengakomodir kebutuhan mereka sebagai korban namun juga sebagai kelompok lansia yang mengalami diskriminasi sistemik di masa lalu.

Bekerja sama dengan Bapperlitbang Kabupaten Karanganyar dan Sekretariat Bersama 65, ELSAM menyelenggarakan diskusi kelompok terfokus. Diskusi yang digelar di Aula Bapperlitbang Karanganyar, Senin (17/6/2019), itu dihadiri oleh perwakilan dari berbagai perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Karanganyar, di antaranya perwakilan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, DP3APPKB, Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga, dan lainnya. Diskusi bertujuan untuk mengkoordinasikan kewenangan penyelenggaraan kebijakan lansia yang ada di berbagai perangkat daerah untuk mengimplementasikan Perda 13/2018 dan Perda 14/2019 secara simultan.

Dalam paparannya, Deputi Direktur Riset ELSAM, Wahyudi Djafar, mengatakan Kabupaten Karanganyar memiliki struktur penduduk tua di mana populasi lansia berada di atas 7%.

“Kebijakan khusus bagi lansia bertujuan untuk menghapus stereotip negatif yang ada pada kelompok usia tua. Dengan mengidentifikasi berbagai bentuk diskriminasi yang terjadi pada lansia, kebijakan ini dapat memberikan kesempatan bagi kelompok lansia untuk mandiri dan menyumbangkan ide dan pikiran mereka,” ujar Wahyudi.

Any Indrihastuti dari DP3APPKB Karanganyar mengatakan, meskipun sudah ada Perda, keberadaan peraturan petunjuk pelaksana sangat penting bagi perangkat daerah untuk melaksanakan isi yang diatur di dalam Perda. Dia menuturkan ada banyak pasal di dalam Perda yang perlu dimasukkan apabila akan dibuatkan peraturan bupatinya.

Beberapa pasal tersebut antara lain Pasal 20 tentang kemudahan pelayanan, Pasal 27 tentang aksesibilitas, dan Pasal 41 tentang kriteria pemberdayaan lansia.

“Selama ini kita sudah mengerjakan program-program lansia yang berasal dari BKKBN dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak namun anggarannya sangat minim,” aku Any.

Pemerintah Kabupaten Karanganyar berkomitmen untuk menghapus stigma negatif yang melekat pada kelompok lansia. Hal ini yang mendasari tidak adanya panti wreda atau panti jompo di kabupaten tersebut karena pemerintah daerah ingin membangun pendekatan pemberdayaan lansia berbasis masyarakat. Namun demikian, pelaksanaan program-program lansia di daerah tersebut masih kurang optimal karena dananya yang minim. Hal ini diakui pula oleh Sriyadi dari Dinas Sosial. Keberadaan Komda Lansia sejak 2014 juga belum dimaksimalkan dengan baik oleh pemerintah daerah.

“Komda lansia memang sudah bekerja sejak 2014 namun kami belum berani menganggarkan biaya untuk pekerja harian (karena kekurangan dana),” ungkap Sriyadi.

Tantangan pelaksanaan Perda 13/2018 adalah bagaimana mengharmonisasikan kebijakan lansia dengan kebijakan penyelenggaraan HAM yang diatur di dalam Perda 14/2018. Salah satu prinsip yang diutamakan sebagaimana tertuang dalam Perda 14/2018 adalah prinsip nondiskriminasi dan afirmasi serta hak atas pemulihan.

Berdasarkan hal tersebut kebijakan lansia harus mempertimbangkan aspek keragaman persoalan yang dihadapi oleh kelompok lansia termasuk keberadaan lansia korban pelanggaran HAM masa lalu yang mengalami diskriminasi sistemik hingga hari ini.

Didik Dyah dari Sekber 65 menekankan pentingnya untuk mengidentifikasi institusi utama yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan seluruh kewenangan perangkat daerah dalam mengimplementasikan kebijakan afirmasi bagi lansia. Menurutnya, Kabupaten Karanganyar perlu belajar dari Kota Surakarta yang telah terlebih dahulu melaksanakan kebijakan lansia yang inklusif.

Penulis: Miftah Fadli