Keberatan dan Penolakan Masyarakat Sipil Terhadap Penilaian ADB di Sektor Energi Indonesia (PLN), Konsultasi Palsu, dan Usulan Penggunaan Sistem Negara untuk Sektor Energi Indonesia

Keberatan dan Penolakan Masyarakat Sipil Terhadap Penilaian ADB di Sektor Energi Indonesia (PLN), Konsultasi Palsu, dan Usulan Penggunaan Sistem Negara untuk Sektor Energi Indonesia

Sebanyak 111 organisasi masyarakat sipil dari 31 negara dan daerah yang bekerja bersama masyarakat -untuk mendorong dan memastikan agar proses pembangunan di Indonesia mewujudkan keadilan ekologis, keadilan sosial, keadilan gender dan menghormati hak asasi manusia- menyatakan keprihatinan mendalam atas upaya Asian Development Bank untuk mengganti persyaratan perlindungan lingkungan dan sosial ADB dengan sistem peminjam yang tidak memberikan perlindungan yang setara dengan yang diminta oleh ADB.

Dengan hasil kajian yang buruk terhadap Country Safeguard System (CSS) Indonesia pada Maret 2017 lalu, dan belum adanya draft terbaru setelah konsultasi publik sebelumnya, kini ADB berusaha membuat penilaian terhadap Perusahaan Energi Nasional (PLN) yang cukup sering didengar dan memiliki rekam jejak perusakan lingkungan, pelanggaran hak asasi manusia dan dengan rencana untuk mengembangkan lebih dari 40 pembangkit listrik tenaga batubara.

Berkaitan dengan Konsultasi publik Para Pemangku Kepentingan dalam Kajian Penggunaan Sistem Perlindungan Negara untuk Lingkungan Hidup dan Sosial Untuk Sektor Energi, pada Desember 2017. Dalam penilaian CSS Indonesia oleh ADB yang dikembangkan untuk sektor energi di Indonesia kembali ditemukan pelanggaran terhadap persyaratan konsultasi yang bermakna (Meaningful consultation) dan pengungkapan informasi ADB. Seperti halnya konsultasi ADB pada bulan Maret 2017, pada Desember 2017 terdapat pelanggaran persyaratan ADB untuk konsultasi bermakna serta keterbukaan informasi (tidak ada satupun dari 18 studi lapangan yang mendasari analisis tersebut dipublikasikan). Dengan demikian kegiatan yang diadakan pada bulan Desember 2017 tidak bisa disebut konsultasi publik yang bermakna. ADB telah mengatur “pertemuan” lainnya pada 12 Januari 2018 yang diumumkan selama musim liburan dan dimana 18 studi lapangan masih belum diumumkan, oleh karena itu hal ini bukanlah konsultasi yang bermakna.

Hal ini juga menjadi perhatian yang mendalam mengingat proses penilaian yang cacat oleh ADB, yang melanggar persyaratan Upaya Perlindungan ADB, kemungkinan akan digunakan sebagai contoh oleh institusi internasional lainnya seperti Bank Dunia, Asian Infrastructure Investment Bank, dan lainnya, yang mengarah ke sebuah “Berlomba ke bawah” dan kegagalan untuk melindungi masyarakat dan lingkungan yang terkena dampak dari dampak proyek yang didanai secara internasional tersebut.

Sistem Negara Peminjam hanya dapat digunakan untuk proyek ADB jika dapat dibuktikan bahwa Sistem Negara Setara dengan persyaratan Perlindungan Lingkungan dan Sosial ADB dan bahwa Peminjam memiliki rekam jejak yang dapat diterima mengenai pelaksanaan perlindungan lingkungan dan pemukiman kembali.

ADB sendiri pada bulan November 2017 mengakui bahwa Sistem Negara Indonesia hanya setara dengan 25% dari kebijakan pemukiman kembali ADB yang penting dan sepenuhnya setara dengan kurang dari separuh persyaratan Environment and Resettlement ADB digabungkan.

ADB juga mendokumentasikan rekam jejak luar biasa lemah dan tidak dapat diterima dari PLN – termasuk fakta bahwa PLN tidak hanya memiliki catatan panjang yang jelas akan kurangnya pemantauan dampak proyek-proyeknya terhadap mereka yang dimukimkan kembali, serta kegagalan untuk memastikan dampaknya terhadap kehidupan dan mata pencaharian mereka. Penilaian ADB juga berulang kali menyatakan bahwa PLN tidak ada perhatian khusus terhadap kelompok rentan, wanita, orang miskin dan mereka yang tidak memiliki hak atas tanah. Catatan rekam jejak yang buruk tentang kehidupan dan mata pencaharian masyarakat yang terdampak proyek, yang menyebabkan pemiskinan, kekerasan terhadap masyarakat lokal, hilangnya mata pencaharian dan kerusakan lingkungan, secara jelas mendiskualifikasi PLN dari penggunaan “sistem negara” sebagai ganti persyaratan SPS ADB. Mengherankan bahwa “penilaian” ADB tersebut menyimpulkan sebaliknya dan merekomendasikan penggunaan “sistem negara” untuk PLN.

Ulasan CSS yang terbaru untuk PLN harus ditolak dan rencana untuk menggunakan “system Negara” peminjam untuk proyek-proyek yang dibiayai oleh luar negeri seperti ADB harus diperbaiki. Standar perlindungan tertinggi harus digunakan. Hal ini didasarkan pada alasan berikut:

  1. Adanya Pelanggaran Persyaratan ADB untuk Konsultasi bermakna dan Pengungkapan Informasi;
  2. Tidak Adanya Kesetaraan antara Sistem Perlindungan Negara dan syarat-syarat Safeguard Policy Statement dari ADB;
  3. Kesalahan Fatal dalam CSS: Tidak Adanya Konsultasi Bermakna dan Perhatian terhadap Perempuan, Orang Miskin, Kelompok Rentan dan Yang tidak memiliki sertifikat tanah;
  4. ADB Tidak Kredibel karena menyatakan Persoalan-persoalan Besar sebagai “Kesenjangan Kecil/minor”, mudah untuk “diatasi”;
  5. “Gap-filling” tidak kredibel. Langkah-langkah pengisian tidak masuk akal dan menambah pelanggaran terhadap peraturan undang-undang;
  6. ADB Melanjutkan Kegagalan Dalam Memberi Perhatian Terhadap Penggunaan Tenaga Pengamanan dengan Kekerasan pada Kajian CSS di bulan Maret dan November 2017;
  7. Tidak Adanya Hirarki Mitigasi untuk mengatasi dampak. Contohnya: Pembebasan Lahan dan Penggusuran;
  8. Perampasan Tanah: Tidak Adanya Ganti Kerugian pada nilai pengganti sebelum penggusuran;
  9. Membuat kesetaraan palsu dengan membagi persyaratan kebijakan ADB menjadi potongan-potongan kecil dan mencoba menemukan frase “setara” meskipun secara keseluruhan tidak memiliki kesetaraan;
  10. Lemahnya Kepatuhan Terhadap SPS – dengan Menciptakan Tindakan Baru Yang Lemah: “Penyesuaian Secara Luas” dan bukan yang Disyaratkan  SPS tentang “Kesetaraan”. Contoh:  Tidak adanya  Kesetaraan dengan Tujuan Pemukiman Kembali ADB
  11. Pemalsuan Tingkat Akseptabilitas – Dimana “Moderate” adalah kode  untuk  “Lemah/Tidak dapat Diterima”
  12. Perantaraan Keuangan – ADB menemukan bahwa kewajiban AMDAL Indonesia tidak berlaku bagi Perantara Keuangan.

Tuntutan:

  • Penilaian ADB terhadap CSS bulan Maret 2017 dan penilaian PLN pada November 2017 penuh dengan kesalahan dan kesimpulan palsu, yang tidak terkait dengan penelitian lapangan ADB sendiri, yang telah mendokumentasikan secara rinci oleh masyarakat sipil atas pengajuan yang dibuat ke ADB. Meski ada bukti dari ADB sendiri, sebaliknya (lihat lampiran terlampir) penilaian bulan Maret 2017 ADB secara keliru menyimpulkan bahwa sektor energi Indonesia adalah kandidat yang sesuai untuk penggunaan CSS menggantikan perlindungan ADB. Data ADB sendiri menunjukkan bahwa proyek Sektor Energi oleh PLN terlibat dalam pelanggaran yang rutin berdampak terhadap persyaratan upaya perlindungan ADB yang mendasar dan memiliki catatan buruk yang panjang. Dengan adanya bukti yang jelas tentang kurangnya kesetaraan dengan persyaratan SPS ADB dan mencatat dengan jelas catatan buruk tentang pelaksanaan tindakan pemukiman kembali dan perlindungan lingkungan, kami menyatakan penolakan penggunaan Sistem Perlindungan Negara sebagai ganti Sistem Perlindungan ADB di Indonesia, termasuk di sektor energi untuk proyek PLN. Penggunaan CSS di Indonesia akan mewakili pelanggaran yang jelas terhadap persyaratan SPS ADB untuk penggunaan CSS dan akan mengarah pada peningkatan pengusiran paksa, kekerasan, bahaya yang harus diderita oleh pemerintah, pelanggaran terhadap kelompok rentan, orang tanpa hak atas tanah, dan lingkungan Hidup.
  • Kajian tentang CSS Indonesia dan kajian selanjutnya khusus sector energy pada 2017 yang dirancang oleh ADB harus disusun kembali secara menyeluruh, memperbaiki banyak kesalahan, memastikan mencerminkan data lapangan yang dikumpulkan oleh ADB yang mendokumentasikan pelanggaran rutin terhadap sebagian besar persyaratan inti ADB tentang pemukiman kembali, dan dengan mempertimbangkan rincian komentar publik yang telah disampaikan kepada ADB.
  • ADB harus secara keseluruhan memaparkan studi lapangan yang menjadi dasar analisis sektor energi / PLN. Penilaian tersebut mengklaim bahwa ada 18 dari desk study dan lapangan ini;
  • Dokumentasikan -dalam bentuk matriks- semua komentar publik yang masuk dan cara komentar publik dimasukkan ke dalam (1) Draft CSS peninjauan Maret 2017, (2) Draft CSS PLN, (3) asesment draft ADB terbaru. Komentar yang signifikan telah diajukan ke ADB namun belum ada catatan yang dipublikasikan tentang diakomodirnya komentar-komentar tersebut.
  • Melaksanakan konsultasi publik yang bermakna dengan pengungkapan informasi secara lengkap. Kedua rancangan penilaian (keseluruhan CSS dan Sektor Energi) menampilkan “kesimpulan” yang berlawanan dengan data lapangan. Kedua rancangan tersebut gagal memenuhi persyaratan upaya perlindungan ADB dan dikembangkan karena melanggar persyaratan pengungkapan dan konsultasi. Akibatnya, tidak ada konsultasi yang berarti mengenai penilaian yang sepenuhnya diungkapkan dan diterjemahkan dengan benar, tersedia dengan cara yang dapat dimengerti oleh populasi yang akan terkena dampaknya. Konsultasi publik yang berarti dan penyampaian komentar tidak boleh dilakukan pada saat liburan besar, harus diumumkan jauh-jauh hari kepada publik (termasuk di situs ADB dengan pengumuman semua tanggal dan lokasi yang dikirim, sebagai tambahan, kepada semua pihak yang sebelumnya berkomentar mengenai proyek-proyek ADB, bukan proses sebagaimana dilakukan saat ini hanya dengan menggunakan email selektif yang dikirim ke daftar undangan yang seadanya).
  • Berikan waktu 120 hari untuk komentar publik mengenai draft apapun, mengingat dampak signifikan dari pemanfaatan sistem negara di mana hal ini menjadi persyaratan perlindungan ADB.

Jakarta, 12 Januari 2018

Hormat Kami,

The Indonesian Legal Resource Center (ILRC); The Ecological Justice; Eksekutif Nasional WALHI; WALHI Jawa Barat; WALHI Sulawesi Selatan; Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM); debtWATCH Indonesia; Solidaritas Perempuan; Yayasan PUSAKA; TuK Indonesia; LinkAR Borneo; Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI); Jaringan Kerja Rakyat Papua (JERAT Papua); Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (KPRI); Partai Rakyat Pekerja (PRP); Konfederasi Serikat Nasional (KSN); Yayasan CAPPA Keadilan Ekologi; AURIGA; WALHI Kalimantan Tengah; JPIC Kalimantan; PROGRESS Kalimantan Tengah; Serikat Petani Pasundan (SPP); WALHI Jambi; WALHI Sumatera Barat; WALHi Kalimantan Barat; WALHI Sumatera Selatan; WALHI Nusa Tenggara Barat; Institute for National and Democracy Studies (INDIES); Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA); P3I (Persatuan Pergerakan Petani Indonesia); LPM Equator Kalbar; WALHI Kalimantan Selatan; WALHI Papua; WALHI Aceh; WALHI Jawa Tengah; WALHI Sulawesi Tengah; Sentra Advokasi Untuk Hak Pendidikan Rakyat (Sahdar); WALHI Maluku Utara; KRUHA; Trade Union Rights Center (TURC); WALHI Sulawesi Tenggara; WALHI Bali; Sawit Watch; Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA); Rimbawan Muda Indonesia (RMI); WALHI Bangka Belitung; WALHI Sumatera Utara; WALHI Bengkulu; WALHI Sulawesi Utara; Indonesia 350; KIARA; Jaringan Masyarakat Gambut – Jambi, Indonesia. Asia Pacific Forum on Women, Law and Development (Asia-Pacific), Oil Workers’ Rights Protection Organization Public Union (Azerbaijan), Ekomed, Public Union Organization (Azerbaijan), Center for Participatory Research and Development-CPRD (Bangladesh), CNCD-11.11.11 (Belgium), 11.11.11 (Belgium / Philippines), Social Justice Collective (Canada), Collectif Camerounais des Organisations des Droits de l’Homme et de la Démocratie (COCODHD) (Cameroun), The Observatoire d’Etudes et d’Appuie à la Responsabilité Sociale et Environnementale (OEARSE) (Democratic Republic of Congo, International Workgroup for Indigenous Affairs (Denmark), CEE Bankwatch Network (Europe), Worldview (The Gambia), Green Alternative (Georgia), Urgewald (Germany), Abibiman Foundation (Ghana), Greener Impact International (Ghana), International Rivers (Global), National Society of Conservationists – Friends of the Earth Hungary, Indigenous Perspectives (India), Rivers without Boundaries International Coalition (International), Friends of the Earth Japan, New Environmentally Safe Technologies (Kazakhstan), Japan Center for a Sustainable Environment and Society (JACSES),  IP Hub Africa (Kenya),  Jamaa Resource Initiatives (Kanya),Nash Vek PF  (Kyrgystan), Oyu Tolgoi Watch (Mongolia), Rivers without Boundaries Coalition (Mongolia), Centre for Human Rights and Development (Mongolia),People’s Coalition for Food Sovereignty (Mongolia), Development Observer (Mongolia),Community Empowerment and Social Justice Foundation (CEmSoJ) (Nepal), All Nepal Peasants’ Federation, Balkhu, Kathmandu (Nepal), National Women Peasants Association (Nepal), Nepal Youth Peasants Organization  (Nepal), Landless Farmers and Dalit Peasants Association  (Nepal), Nepal Agriculture Labour Association  (Nepal), National Alliance for Right to Food Networks  (Nepal),National Alliance for Tax and Fiscal Justice  (Nepal), South Asia Peasants Coalition, HQ, Kathmandu  (Nepal),South Asia Food Sovereignty Network, HQ, Kathmandu  (Nepal),Both ENDS (Netherlands), BIC Europe (Netherlands), Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (Peru), NGO Forum on ADB (Philippines), Sri Lanka Nature Group (Sri Lanka), Centre for Environmental Justice/FoE Sri Lanka, Friends with Environment (Uganda), Buliisa Initiative for Rural Development Organisation (BIRUDO) (Uganda), The Corner House (UK), Forest Peoples Programme (UK), The Bretton Woods Project (UK), Ulu Foundation (US), Friends of the Earth U.S., International Accountability Project (US), Bank Information Center (US), Center for International Environmental Law (CIEL) (US), Inclusive Development International (US), Gender Action (US),Crude Accountability (US)

Untuk membaca lebih lanjut, klik unggah

Leave a Reply

Your email address will not be published.