Ke Mana Arah Kebijakan RANHAM 2020-2024?

ELSAM, Jakarta—Pengesahan Ranperpres RANHAM generasi kelima (2020-2024) terus mengalami kemunduran dari jadwal yang semestinya. Akibatnya, hingga akhir tahun 2020 pemerintah pusat maupun daerah masih bergantung pada rencana aksi HAM untuk periode pelaksanaan 2015-2019.

Kemunduran ini membuat sejumlah kelompok masyarakat sipil ragu dengan komitmen pemerintah untuk mengatasi berbagai persoalan HAM yang terjadi. Kelompok masyarakat sipil juga mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam mengatasi berbagai tantangan dan kekurangan yang terjadi dalam penyelenggaraan RANHAM pada periode sebelumnya.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) menyelenggarakan webinar dengan tajuk Arah Kebijakan RANHAM di Indonesia pada 21 Desember 2020 untuk merespon berbagai keterlambatan dalam pengesahan RANHAM tersebut.

Webinar diisi oleh lima narasumber, yaitu Hajerati (Direktorat Kerjasama HAM Kemenkumham), Tanti Dian Ruhama (Direktorat Hukum dan Regulasi Bappenas), Sunarman Sukamto (Kedeputian V Kantor Staf Presiden), dan Heribertus Jaka Triyana (FH Universitas Gadjah Mada), dan dari ELSAM sendiri yang diisi oleh Wahyudi Djafar.

Tanti Dian Ruhama mengatakan, pelaksanaan RANHAM generasi kelima akan diselaraskan dengan prioritas implementasi RPJMN 2020-2024 yang berfokus pada peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing.

Ada tujuh rencana kebijakan pembangunan yang akan mendapatkan dukungan dari penyelenggaraan RANHAM 2020-2024. Ketujuh rencana tersebut menurutnya akan mencakup mulai dari kebijakan administrasi kependudukan hingga program peningkatan kualitas hidup perempuan di berbagai aspek pembangunan.

Sementara itu, Hajerati mengungkapkan, tingkat partisipasi pemerintah daerah dalam pelaporan RANHAM selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan secara kuantitatif. Pada awal pelaksanaan RANHAM 2015-2019, hanya terdapat 44 pemerintah kabupaten/kota yang melaporkan pelaksanaan RANHAM di daerahnya. Jumlah tersebut meningkat drastis pada 2019 di mana terdapat 445 pemerintah kabupaten/kota yang melakukan pelaporan.

Terkait arah kebijakan RANHAM generasi kelima sendiri Hajerati mengatakan akan berfokus pada pemenuhan hak dari empat kelompok sasaran yaitu anak, perempuan, masyarakat adat, dan kelompok disabilitas.

Heribertus Jaka Triyana mengusulkan agar penyusunan dan pelaksanaan RANHAM melibatkan berbagai unsur dari masyarakat.

“RANHAM selama ini telah digunakan sebagai alat untuk melawan diskriminasi, segregasi, dan impunitas. Oleh karena itu, penting untuk mencatat agar RANHAM melibatkan unsur-unsur masyarakat dan partisipasi aktif kelompok yang menjadi subyek hak,” tutur Jaka Triyana.

Implementasi RANHAM perlu didukung oleh beberapa hal. Sunarman Sukamto mengatakan, selain adanya payung hukum dan regulasi yang kuat, RANHAM juga harus dibahas secara matang. Tak kalah penting menurutnya komitmen kuat dari pemerintah dalam melaksanakan ratifikasi konvensi HAM internasional.

Miftah Fadhli