Ke Arah Ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan: Kajian Kasus-kasus Penyiksaan Belum-Terselesaikan

199512_BUK_Ke-arah-ratifikasi-konvensi-anti-penyiksaan-kajian-kasus-kasus-penyiksaan-belum-terselesaikan_CFKe Arah Ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan: Kajian Kasus-kasus Penyiksaan Belum-Terselesaikan

Tim Penulis; Tim Studi ELSAM
Cetakan pertama, Desember 1995
Gambar Cover: Agung Kurniawan
Penerbit: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

ELSAM memprakarsai studi mengenai penyiksaan oleh pejabat publik ini, berangkat dari kenyataan semakin merebaknya penggunaan metode penyiksaan dan eksekusi langsung di luar proses hukum dalam lima tahun terakhir ini. Tampak mulai dari penanganan ketidakpuasan rakyat di daerah-daerah seperti Aceh, Sei Lepan (Sumatera Utara), Nipah (Madura), Kedung Ombo (Jawa Tengah), begitu pula dalam penanganan sengketa-sengketa industrial (kasus Marsinah dan pemogokan buruh Medan), dan sengketa intern organisasi keagamaan (kasus HKBP), hingga ke penggunaan operasi-operasi militer seperti yang terjadi di Timor Timur. Segi-segi dari penggunaan kekerasan dalam kasus-kasus inilah yang direkonstruksi dan dianalisis dalam studi ini.

Studi ini dilakukan dengan tujuan mendorong pemerintah menyiapkan instrumen-instrumen hukum mengendalikan, mencegah dan mengurangi penggunaan kekerasan oleh pejabat publik. Untuk tujuan ini, ELSAM mengintrodusir kaidah-kaidah internasional hak asasi manusia untuk diratifikasi pemerintah Indonesia menjadi bagian dari hukum nasional. Kaidah internasional yang perlu diratifikasi itu adalah Convention Againts Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. Ratifikasi terhadap konvensi PBB ini perlu dilengkapi pula dengan mengadopsi prinsip-prinsip yang terkandung dalam kaidah-kaidah internasional yang lain, seperti (i) Code of Conduct for Law Enforcement Officials; (ii) Basic Principles on the Use of Force and Firearm by Law Enforcement Officials; (iii) Effective Prevention and Investigation of Extra-Legal, Arbitrary and Summary Executions;  dan (iv) Declaration of Basic Principles of Justice for Victim of Crime and Abuse or Power.

Untuk membaca buku ini, silakan klik unduh