Kawal Pembahasan RUU Pelindungan Data Pribadi, Koalisi Advokasi RUU PDP serahkan usulan DIM Alternatif kepada DPR RI

ELSAM, Jakarta—Koordinator Koalisi Advokasi Perlindungan Data Pribadi (Koalisi Advokasi PDP) Wahyudi Djafar menyampikan sejumlah catatan terkait muatan RUU Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP), dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar Komisi I DPR RI, Kamis (9/7/2020) lalu.

Beberapa poin yang disampaikan Wahyudi antara lain terkait pentingnya lembaga pengawas independen UU PDP, sanksi pidana, ruang lingkup material RUU PDP, pengecualian, data anak, dan data sensitif.

Terkait otoritas pelindungan data pribadi Wahyudi mengatakan lembaga pengawas pelaksanaan UU PDP sangat penting dibentuk.

“Keberadaan otoritas independen pelindungan data merupakan salah satu pra-syarat penting yang menentukan tingkat kesetaraan undang-undang ini, dengan undang-undang serupa di negara lain,” ujar Wahyudi.

Dalam kesempatan tersebut, Wahyudi juga mengatakan Koalisi Advokasi PDP juga sudah menyiapkan dan menyerahkan daftar inventaris masalah RUU PDP kepada DPR untuk dijadikan masukan dalam pembahasan RUU PDP.

Selain Koalisi Advokasi PDP, RDPU RUU PDP juga dihadiri Direktur Eksekutif Yayasan Tifa, perwakilan dari Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) dan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). 

RUU PDP sendiri telah disusun oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemkominfo) sejak tahun 2014. Selama periode 2014-2019, Pemerintah bersama-sama dengan DPR-RI telah mengupayakan agar RUU PDP disahkan menjadi undang-undang. Namun hingga akhir masa legislasi 2014-2019, RUU PDP tidak kunjung disahkan menjadi undang-undang.

Selanjutnya pada periode legislasi 2019-2024, RUU PDP Kembali diusulkan oleh Pemerintah pada 17 Desember 2019 dan masuk dalam jajaran Prolegnas Prioritas tahun 2020.

Menyusul usulan tersebut, Presiden Joko Widodo secara resmi menyerahkan Naskah RUU PDP kepada Ketua DPR-RI melalui Surat Presiden No. R-05/Pres/01/2020 bertanggal 24 Januari 2020. Surat tersebut menjadi titik anjak dimulainya proses pembahasan bersama antara Pemerintah dengan DPR-RI.

Dengan berakhirnya masa reses DPR RI pada 14 Juni 2020 lalu, DPR RI bersiap untuk memulai sidang paripurna guna membahas lebih lanjut berbagai RUU yang masuk ke dalam Daftar Prolegnas 2020, termasuk di dalamnya RUU PDP.

Terhitung mulai 17 Juli 2020 sampai dengan 13 Agustus 2020 DPR memasuki masa reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2019-2020. Pembahasan RUU PDP akan dilanjutkan kembali setelah masa reses berakhir pada 14 Agustus 2020 mendatang.

Penulis: Alia Yofira Karunian