Kasus Rapid Test Antigen Bekas di Bandara Kualanamu: Mendesak Pemerintah dan Kimia Farma,Tbk Benahi Tata Kelola Industri Farmasi

Siaran Pers

Kasus Rapid Test Antigen Bekas di Bandara Kualanamu: Mendesak Pemerintah dan Kimia Farma,Tbk Benahi Tata Kelola Industri Farmasi

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

Selama ini industri farmasi diketahui memiliki peran signifikan bagi hak asasi manusia (HAM), khususnya hak atas kesehatan. Kesehatan merupakan aspek penting dari HAM, oleh karenanya penyelenggaraan/penyediaan jasa layanan dan alat kesehatan baik yang disediakan oleh negara (termasuk BUMN) maupun sektor swasta sudah barang tentu harus menerapkan standar yang ketat dan tinggi, terlebih disaat dunia sedang dilanda Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Tanpa adanya kualifikasi standar yang demikian, penyelenggaraan dan penyediaan jasa layanan dan alat kesehatan tersebut berisiko terhadap HAM.

Pada akhir April 2021, publik dikejutkan dengan ditemukannya praktik jasa daur ulang alat kesehatan rapid test antigen di Bandara Internasional Kualanamu yang proses daur ulangnya dilakukan di kantor Kimia Farma di Jalan RA Kartini, Medan. Praktik ini ditindak oleh personel kepolisian Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara pada 27 April 2021.telah menetapkan beberapa tersangka, diantaranya  Plt. Branch Manager Laboratorium Kimia Farma Medan yang juga bertugas sebagai Kepala Layanan Kimia Farma Diagnostik Bandara Kualanamu dan empat orang pegawai tetap, kontrak dan tenaga harian lepas Kimia Farma Medan.

Berdasarkan pemberitaan sejumlah media, praktik tersebut telah dilakukan sejak bulan Desember 2020, artinya sudah berlangsung sejak pertama kali pemerintah pusat mengganti aturan perjalanan yang sebelumnya menggunakan rapid test antibodi pada 18 Desember 2020.

Kasus tersebut berdampak serius dengan terlanggarnya sejumlah hak, seperti hak atas kesehatan, hak atas informasi dan hak-hak konsumen seperti keselamatan dan keamanan konsumen. Hak atas kesehatan misalnya, korban tidak hanya terbatas pada pengguna jasa kesehatan, namun juga berisiko besar pada meluasnya penyebaran virus sehingga menyebabkan jumlahnya kian tidak terkendali. Pasalnya, selama masa pandemi Covid-19, rapid test antigen dan tes RT-PCR digunakan sebagai syarat administrasi utama untuk sebagian besar moda transportasi.

Kasus tersebut sekaligus menjadi penanda buruknya tata kelola industri farmasi dan lemahnya pengawasan yang harus dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan RI. Padahal industri farmasi memiliki peran penting dalam memajukan hak atas kesehatan dan diharapkan dapat memitigasi potensi dampak HAM terhadap kegiatan bisnisnya. Hal ini termasuk diantaranya melakukan uji klinis, menjamin keaslian obat, kemudahan akses obat, rantai pasokan, menjamin alat kesehatan steril, adanya perlindungan data pribadi pasien dan dampak lingkungan.

Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM atau United Nation Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs), telah mengkerangkai bagaimana kewajiban negara dan tanggung jawab perusahaan dalam menghormati HAM, dengan melalui tiga pilar, (1) kewajiban negara/pemerintah untuk melindungi HAM, (2) tanggung jawab perusahaan untuk menghormati HAM dan (3) akses untuk memberikan pemulihan terhadap korban pelanggaran HAM terkait operasi perusahaan.

Berdasarkan pilar pertama, Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan berkewajiban memastikan bahwa perusahaan farmasi menghormati HAM mulai dari proses produksi hingga produknya dikonsumsi atau digunakan oleh pelanggan. Selain itu, Kimia Farma selaku perusahaan BUMN yang bergerak di bidang farmasi perlu melakukan mekanisme uji tuntas HAM sebagai inti dari tanggung jawab perusahaan terhadap HAM yang merupakan manifestasi dari Pilar Ke-2 UNGPs. Uji tuntas HAM melingkupi penilaian potensi dan dampak negatif aktual terhadap HAM, integrasi dan tindakan terhadap penilaian dampak HAM, pengukuran efektivitas hasil tindak lanjut dan komunikasi proses uji tuntas, khususnya bagi mereka yang terkena pelanggaran HAM. Hal ini dirancang agar dapat membantu perusahaan farmasi menjalankan kewajibannya terkait HAM salah satunya dengan mencegah dan mengatasi dampak HAM akibat perusahaan.

Status Kimia Farma yang juga merupakan BUMN, memiliki tanggung jawab besar untuk merealisasikan hal tersebut, pasalnya pelaksanaan kegiatan ekonomi melalui BUMN mempertemukan tugas publik dan kewajiban swasta. Dengan kata lain, tugas hukum negara bergabung dengan tanggung jawab tata kelola organisasi swasta.  Penempatan dualitas ini juga terbaca juga pada Prinsip ke-4 UNGPs. Komentar Prinsip ke-4 menyatakan bahwa BUMN harus berbuat lebih untuk menghormati HAM daripada perusahaan swasta. Dengan kata lain, BUMN idealnya menjadi garda terdepan dalam penghormatan HAM dari sektor bisnis. Sayangnya, Kimia Farma nampaknya tertinggal, mengingat beberapa perusahaan farmasi seperti telah memiliki praktik baik (best practices) di bidang bisnis dan HAM, salah satunya dengan berupaya untuk memetakan, mengidentifikasi, mengkomunikasikan dan menindaklanjuti HAM.

Menilik skema keterlibatan perusahaan terkait dampak HAM (SHIFT, 2016), yaitu kontribusi paralel (contribution in paralel), selain Kimia Farma Diagnostika, PT. Angkasa Pura juga harus bertanggung jawab. Hal ini didasarkan pada pengadaan alat kesehatan rapid test antigen merupakan bentuk kerja sama antara keduanya. Untuk itu, peristiwa ini mengharuskan adanya evaluasi terhadap kerja sama tersebut, apalagi keduanya merupakan BUMN, jika tidak peristiwa serupa tidak menutup kemungkinan terjadi di bandara-bandara lain.

Atas penjabaran di atas, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)  mendesak untuk:

  1. Aparat kepolisian, Komnas HAM maupun tim khusus yang telah dibentuk harus melakukan investigasi dan penyelidikan secara menyeluruh terhadap kasus daur ulang alat kesehatan rapid test antigen mengingat telah  berisiko besar terhadap terlanggarnya hak masyarakat atas kesehatan secara luas;
  2. Presiden Republik Indonesia memerintahkan Kementerian Kesehatan, Kementerian BUMN dan Ketua Satgas Pencegahan Covid-19 untuk mengevaluasi tata kelola industri farmasi, antara lain dan tidak terbatas pada evaluasi fasilitas penyediaan jasa pengecekan infeksi Covid-19 di sarana transportasi publik dan evaluasi kerja sama antara PT. Kimia Farma, Tbk dan PT. Angkasa Pura II terkait pengadaan alat kesehatan rapid test antigen; dan
  3. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan, Kementerian BUMN, Satgas Pencegahan Covid-19, PT. Kimia Farma, Tbk dan PT. Angkasa Pura, Tbk secara tanggung renteng harus melakukan langkah-langkah untuk memulihkan hak-hak korban berdasarkan prinsip seketika, memadai, dan efektif serta responsif.

Jakarta, 6 Mei 2021

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

Untuk informasi lebih lanjut silahkan menghubungi Wahyudi Djafar (Direktur Eksekutif ELSAM), telp: 081382083993, Andi Muttaqien (Deputi Direktur ELSAM), telp: 08121996984, Muhammad Busyrol Fuad (Manajer Advokasi ELSAM) telp: 085655004863, Vita R. Yudhani (Staf Advokasi ELSAM) telp: 081284972483