Kasus Pelanggaran HAM Meningkat Akibat Regulasi Diskriminatif

Rabu, 24 Desember 2014

JAKARTA, GRESNEWS.COM – Kasus pelanggaran kebebasan beragama cenderung meningkat tiap tahun. Dalam rentang 2013-2014 Komnas HAM mencatat peningkatan laporan masyarakat dari 39 kasus ke 67 kasus. Salah satu sebab terus meningkatnya persoalan ini, diduga aturan yang justru seringkali tidak memihak terhadap minoritas kelompok agama dan kepercayaan.

Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Imdadun Rahmat membenarkan tingginya tindak pelanggaran kebebasan Beragama dan berkeyakinan sangat terkait erat dengan kebijakan yang diskriminatif.

Misalnya keberadaan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tahun 2006 soal pendirian rumah ibadah dan Penetapan Presiden Republik Indonesia nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

Lalu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri momor 3 tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah pada penganut, anggota, dan pengurus jemaat Ahmadiyah Indonesia untuk larangan kegiatan.

“Regulasi-regulasi ini jelas melanggar HAM karena negara membatasi dan melarang warga negara meyakini agama dan kepercayaanya,” ujar Imdadun dalam laporan akhir tahun Komnas HAM soal hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan 2014 di kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (23/12).

Ia menjelaskan Komnas HAM telah mengkaji sejumlah regulasi terkait pelanggaran kebebasan beragama dan merekomendasikan agar peraturan perundang-undangan yang diskriminatif direvisi baik di tingkat nasional dan daerah. Tapi sayangnya rekomendasi Komnas HAM hanya menjadi catatan dan tidak dilaksanakan.

Atas dasar pembiaran terhadap rekomendasi dan tingginya kasus pelanggaran kebebasan beragama, Komnas HAM berharap pemerintahan saat ini bisa menjawab komitmennya untuk memperkuat penegakan HAM. Komnas HAM pun merekomendasikan sejumlah poin pada Presiden Joko Widodo agar menjawab komitmen dalam bentuk tindakan nyata.

Tindakan nyata yang diharapkan diantaranya memberikan kepastian hukum dengan perlindungan melalui pemulihan dan akses keadilan bagi korban kasus lama pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. Lalu merevisi atau mencabut regulasi yang diskriminatif, menimbang perlu adanya Undang-Undang Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan dan membentuk panitia khusus penyelesaian kasus pelanggaran HAM lama.

Pada kesempatan yang terpisah, Deputi Direktur Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Indriaswati Saptaningrum menuturkan peraturan bersama menteri soal pendirian rumah ibadah sejak lama memang menjadi sumber kritik. Sebab peraturan pendirian rumah ibadah mensyaratkan kartu tanda penduduk masyarakat sebanyak 60 orang.

Seolah-olah mendasarkan pemenuhan kebebasan warga untuk memiliki akses terhadap rumah ibadah digantungkan pada kerelaan warga lain. Kalau warga lain tidak setuju, maka mereka tidak berhak, ujar Indriaswati saat dihubungiGresnews.com, Selasa (23/12).

Ia menjelaskan dalam situasi intoleransi tinggi dipastikan warga minoritas tidak akan memperoleh akses karena gagal mendapatkan ijin dari warga setempat. Sehingga seharusnya pemerintah mengambil perannya untuk menjamin hak kebebasan beragama warga negaranya. Misalnya dengan memastikan zonasi ruang dan alokasi tata ruang serta wilayah untuk rumah ibadah dengan standar prosedur yang jelas.

Menurutnya, standar zonasi dan tata ruang yang jelas bagi rumah ibadah akan menghindarkan dari kesewenangan kelompok dominan atas akses rumah ibadah kelompok lain. Pasalnya rumah ibadah merupakan bagian dari l. Ia menilai ketika bicara soal minoritas jangan hanya menghitung 6 agama formal. Perlu juga mempertimbangkan kelompok keyakinan dan kepercayaan yang justru sering menjadi korban akibat regulasi yang ada.

Ia menyatakan salah regulasi yang diskriminatif terhadap kebebasan uran penodaan agama pernah dijudicial review di Mahkamah Konstitusi (MK). Tapi MK malah mempertahankan aturan tersebut. Sehingga pasal elastis yang terdapat dalam regulasi pelanggaran kebebasan beragama seringkali ditarik ulur. Akibatnya, pasal dalam regulasi tersebut malah mengkriminalkan kelompok minoritas.

Reporter : Lilis Khalisotussurur
Redaktur : Ramidi