Jaksa Agung Mengembalikan Berkas Perkara Paniai: Kejaksaan Agung Jangan Jadi ‘Kuburan’ Bagi Kasus Paniai Berdarah

Pernyataan Pers ELSAM
Jaksa Agung Mengembalikan Berkas Perkara Paniai: Kejaksaan Agung Jangan Jadi ‘Kuburan’ Bagi Kasus Paniai Berdarah

Jaksa Agung mengembalikan berkas hasil penyelidikan KOMNAS HAM RI kasus Paniai. Tim jaksa penyidik pada Direktorat HAM Berat Kejaksaan Agung menyatakan berkas belum memenuhi kelengkapan atau syarat-syarat  suatu peristiwa dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan pelanggaran HAM berat, baik pada syarat-syarat formiil maupun pada syarat-syarat materiil. Jaksa Agung tidak menyebutkan secara rinci mengenai syarat formil dan materiil yang tidak dapat dipenuhi dalam hasil penyelidikan Komnas HAM.

Selama ini, berkas hasil penyelidikan Komnas HAM RI selalu dikembalikan oleh Kejaksaan Agung dengan alasan yang kurang lebih sama. Narasi repetitif seperti ini sama persis dengan pola mandegnya 13 kasus pelanggaran HAM masa lalu yang diselidiki oleh Komnas HAM RI. Dalam kasus-kasus itu, berkas penyelidikan KOMNAS HAM berulang kali bolak balik berkas dan dinyatakan tidak lengkap oleh Kejaksaan Agung dengan alasan kurangnya bukti wawancara, kurang jelasnya konstruksi peristiwa, dan masih kurangnya bukti-bukti lain. Alasan tersebut juga tidak berbeda dari petunjuk-petunjuk pengembalian berkas kasus-kasus HAM yang lain. Perdebatan yang belum jelas ujungnya selalu muncul, hingga akhirnya kasus HAM lagi-lagi tenggelam di meja kejaksaan.

Kejaksaan Agung sendiri sudah mengulur waktu yang cukup lama menyikapi berkas masuk Kasus Paniai, terhitung 5 pekan sejak tanggal 11  Februari 2020. Sebelumnya Kejaksaan Agung telah 2 kali menjanjikan akan menjawab dan memberi sikap serta tanggapan atas berkas tersebut pada tanggal 18 dan 24 Februari 2020. Alasan Kejaksaan Agung tersebut seharusnya tidak perlu muncul, jika Kejaksaan Agung memiliki kemauan (willingness) dengan memberikan supervisi terhadap Komnas HAM dalam proses penyelidikan sejak awal.

Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (1) Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Komnas HAM telah menjalankan mandatnya dengan menemukan bukti permulaan yang cukup bahwa peristiwa Paniai Berdarah merupakan pelanggaran HAM berat. Pengembalian berkas hasil penyelidikan Komnas HAM oleh Kejagung tersebut mesti disertai petunjuk yang lengkap dan jelas. Namun, sayangnya Kejagung pada posisi institusi yang ingin mengubur kasus-kasus HAM di mejanya. Hal ini justru memperlihatkan keengganan Pemerintahan Joko Widodo untuk menyelesaikan Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia yang terjadi pada masa lalu.

Persoalan Pelanggaran berat Hak Asasi Manusia merupakan persoalan politik Negara, yang diakibatkan karena adanya ketidakseimbangan kekuatan, dan dalam posisi ini proses penyelesaiannya sangat penting kehadiran dan itikad baik dari Negara. Sikap Kejagung yang  menjadikannya sekedar remeh temeh prosedural hanya akan membebani komitmen Negara dalam penyelesaian Pelanggaran Berat HAM.

Di satu sisi, Komnas HAM juga harus melengkapi bukti-bukti yang dianggap kurang lengkap oleh Jaksa Agung. Komnas HAM harus melalukan komunikasi yang intensif dengan Jaksa Agung dalam menangani kasus Paniai. Diperlukan terobosan dan keinginan yang kuat dari Komnas HAM untuk mendorong proses penyelesaiaan kasus Paniai secara adil dan bermartabat.

Berkaitan dengan hal tersebut, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) merekomendasikan agar :

  1. Jaksa Agung memberikan arahan yang jelas dan tepat mengenai kekurangan hasil penyelidikan Komnas HAM;
  2. Komnas HAM melakukan komunikasi secara intensif dengan Jaksa Agung untuk melengkapi bukti-bukti yang diperlukan dalam penyelesaian peristiwa Paniai;

Jakarta, 25 Maret 2020

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

Untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi Wahyu Wagiman (Direktur Eksekutif ELSAM), telepon: 081285586524; Andi Muttaqien (Deputi Direktur Advokasi HAM ELSAM), telepon: 08121996984, atau Achmad Fanani Rosyidi (Staff Advokasi HAM) telepon: 085755333657