Jaksa Agung Harus Menelaah Peristiwa Paniai Secara Terbuka dan Akuntabel

Siaran Pers

Jaksa Agung Harus Menelaah Peristiwa Paniai Secara Terbuka dan Akuntabel

Komnas HAM harus berusaha lebih keras meyakinkan Jaksa Agung untuk melanjutkan kesimpulan dan rekomendasi Komnas HAM mengenai peristiwa Paniai yang ditetapkan sebagai pelanggaran HAM Berat. Data dan temuan penyelidikan Komnas HAM harus secara meyakinkan dapat mendorong Jaksa Agung melakukan penyidikan dan melakukan penuntutan terhadap orang-orang yang diduga terlibat dalam peristiwa pelanggaran HAM yang berat di Paniai pada 2014 yang lalu.

Jaksa Agung harus secara cermat dan teliti mempelajari dan mengidentifikasi data, kesimpulan dan rekomendasi Komnas HAM mengenai peristiwa Paniai. Jaksa Agung harus dapat mempertanggungjawabkan secara terbuka dan akuntabel mengenai hasil kajian atau kesimpulannya atas laporan Komnas HAM mengenai peristiwa Paniai. Keseriusan Jaksa Agung dalam menelaah hasil penyelidikan Komnas HAM akan menjadi salah satu indicator keseriusan Pemerintah Indonesia dalam mengungkap berbagai peristiwa yang dianggap sebagai peristiwa pelanggaran ham yang berat di Papua.

Presiden Jokowi juga harus menunjukkan political will dengan menindaklanjuti  keputusan Komnas HAM dengan mengeluarkan berbagai kebijakan yang mengarah pada pembentukan struktur Pengadilan HAM- yang mungkin akan menangani dan mengadili peristiwa Paniai. Salah satunya dengan menunjuk hakim-hakim yang akan mengadili peristiwa Paniai tersebut.

Langkah-langkah yang harus disiapkan Komnas HAM, Jaksa Agung dan Presiden Jokowi tersebut tidak terlepas dari temuan Komnas HAM yang menyatakan kasus penembakan di Paniai Papua pada 7-8 Desember 2014 sebagai kasus pelanggaran HAM berat. Kesimpulan tersebut didasarkan pada hasil temuan Tim Ad Hoc penyelidikan peristiwa Paniai, Komnas HAM yang ditetapkan dalam sidang Paripurna Khusus pada 3 Februari 2020.

Peristiwa Paniai terjadi pada 7 dan 8 Desember 2014, ketika itu aksi represif aparat membuat empat warga Papua meninggal dunia dan 11 lainnya luka tembak. Peristiwa tersebut terjadi mulai pukul 20.00 WIT di Pondok Natal, KM 4 Jalan Poros Madi – Enarotali, Distrik Paniai Timur. Sejumlah anak ditembaki oleh orang tak dikenal. Salah satu korban bernama Yulianus Yeimo. Kemudian, pada 8 Desember, saat hari masih pagi, terjadi aksi blokade jalan utama Madi-Enarotali KM4 oleh warga sebagai bentuk protes atas penembakan aparat. Warga lantas menggelar aksi ke lapangan Karel Gobay dan menggelar tarian adat serta melempar batu ke markas Koramil paniai Timur, yang mereka duga sebagai dalang penembakan. Oleh TNI, aksi massa itu dibalas dengan tindakan represif.

Selama melakukan penyelidikan, tim komnas HAM telah memeriksa 26 saksi, kemudian mengunjungi tempat kejadian perkara di Enarotali Kabupaten Paniai serta mengkaji dokumen dan meminta pendapat ahli. Peristiwa Pania merupakan kekerasan terhadap penduduk sipil yang mengakibatkan empat orang berusia 17-18 tahun meninggal dunia akibat luka tembak dan luka tusuk. Sedangkan 21 orang lainnya mengalami luka penganiayaan. Peristiwa ini telah memenuhi unsur kejahatan kemanusiaan. Hal ini dibuktikan dengan adanya pembunuhan dan penganiayaan yang sistematis terhadap penduduk sipil.

Pelaku yang bertanggungjawab diduga merupakan anggota TNI yang bertugas ketika peristiwa itu terjadi, baik dalam struktur komando Kodam XVII Cendrawasih maupun komando lapangan di Enarotali, Paniai.

Jakarta, 24 Februari 2020

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

Untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi Wahyu Wagiman (Direktur Eksekutif ELSAM), telepon: 081285586524; Andi Muttaqien (Deputi Direktur Advokasi HAM ELSAM), telepon: 08121996984, atau Achmad Fanani Rosyidi (Staff Advokasi HAM) telepon: 085755333657