Intrusi Data Pribadi Meningkat, Kebijakan Perlindungan Mutlak Diperlukan

ELSAM, Jakarta – Intrusi terhadap data privasi akhir-akhir ini semakin meresahkan. Baru-baru ini media sosial dihebohkan dengan berbagai laporan pengguna jasa layanan Go-Jek yang merasa terganggu akibat nomor ponsel yang disalahgunakan oleh pengendara Go-Jek. Peristiwa ini merupakan rangkaian dari berbagai tindakan pengabaian terhadap perlindungan privasi yang dilakukan oleh institusi baik privat maupun publik yang sebelumnya juga pernah terjadi. Masyarakat modern saat ini dikelilingi oleh berbagai macam layanan yang mengharuskan penggunanya untuk menyerahkan data privasinya tanpa disertai dengan mekanisme perlindungan yang memadai.

Hal di atas mendorong SAFENET dan Engagemedia untuk menyelenggarakan roundtable discussion bertajuk “Mengukur Kepedulian Netizen Pada Keamanan Privasi” yang diadakan pada 28 September 2015 di Jakarta. Diskusi terfokus ini menghadirkan sejumlah pegiat Information, Communication, and Technology (ICT) dari masyarakat sipil, termasuk Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM). Diskusi ini bertujuan untuk menguraikan berbagai tantangan yang dihadapi oleh masyarakat sipil dalam mengadvokasi perlindungan data privasi ke masyarakat dan menentukan model konsolidasi yang tepat untuk mendorong pencegahan terhadap intrusi privasi.

Salah satu tantangan yang dihadapi, menurut Damar Juniarto dari SAFENET, adalah isu privasi sulit menarik perhatian publik karena masyarakat tidak aware dengan data-data pribadinya.

“Meskipun masyarakat tahu bahwa data-data pribadi mereka digunakan, masyarakat belum melihat hal tersebut sebagai sesuatu yang berbahaya,” ungkapnya

Lita, pegiat isu-isu privasi bagi kelompok LGBT dari Engagemedia, menuturkan bahwa di samping awareness yang minim di masyarakat, konsolidasi di tingkat masyarakat sipil juga mengalami dilema.

“Masyarakat sipil tidak meletakkan isu privasi sebagai isu utama dalam usaha advokasi mereka karena masing-masing memiliki agendanya sendiri-sendiri. Di sinilah letak kesulitannya, bagaimana cara menemukan koneksi antara satu isu dengan isu lainnya sehingga isu privasi bisa menjadi isu bersama,” katanya

Sementara menurut Fadhli dari ELSAM, untuk memunculkan awareness di tingkat masyarakat dibutuhkan konsolidasi pengalaman dari cerita-cerita netizen yang mengalami pelanggaran.

“Meskipun masyarakat tahu bahwa persoalan itu ada, tapi masalah itu belum dilihat sebagai sesuatu yang mencemaskan. Oleh karena itu, perlu ada upaya khusus untuk mengumpulkan pengalaman-pengalaman ini agar muncul sebagai peristiwa yang sistematis dan masif,” ujarnya

Upaya mendorong pembentukan UU Perlindungan Data Pribadi juga menjadi salah satu pembahasan di diskusi tersebut, mengingat rencana pembentukan UU ini sudah masuk dalam prolegnas prioritas 2016.

“Yang perlu ditekankan adalah model pengaturan privasi harus memperhatikan kategori privasi yang sangat spesifik dan mekanisme pemulihan yang memadai bagi individu yang privasinya terlanggar. Selain itu, perlu ada pertimbangan untuk membentuk badan independen yang berwenang dalam penyelesaian sengketa privasi,” tambah Fadhli

Diskusi ini menyimpulkan bahwa kampanye publik terkait isu privasi harus menyasar pada pembentukan kesadaran publik akan pentingnya privasi. Pendekatan “kebutuhan” sebagai model komunikasi publik merupakan hal yang vital untuk menegaskan betapa pentingnya privasi untuk dilindungi. Selain itu, konsolidasi masyarakat sipil harus terus dilakukan agar isu privasi dapat menjadi isu bersama.

Editor: Ari Yurino