Intervensi Terhadap Legislasi

AS4506-2016Intervensi Terhadap Legislasi

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Indriaswati Dyah Saptaningrum

Redaktur Pelaksana: Widiyanto

Dewan Redaksi: Widiyanto, Indriaswati Dyah Saptaningrum, Otto Adi Yulianto

Redaktur: Ikhana Indah, Betty Yolanda, Indriaswati DS, Otto Adi Yulianto, Triana Dyah, Wahyu Wagiman

Sekretaris Redaksi: Triana Dyah

Sirkulasi/Distribusi: Khumaedy

Desain & Tata Letak: alang-alang

Penerbit: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

Dalam Sandera Politik Transaksional Alih-alih berfungsi sebagai pilar perlindungan, dalam banyak kasus, DPR justru menjadi bagian dari ancaman terhadap pemajuan hak asasi itu sendiri.

Sebagai catatan awal, 70 RUU dalam Prolegnas 2011 berupa daftar judul RUU saja. Ini artinya, belum semua RUU telah dilengkapi dengan naskah akademik dan draft RUU; dua syarat utama yang harus disiapkan agar suatuRUUdapat dibahas dalam proses legislasi di DPR.

Dari 70 RUUutama, terdapat 12RUUyang bertautan erat dengan agenda penegakan hak asasi manusia. Tulisan ini akan mencoba membantu pembaca dalam melihat peta konfigurasi penyusunan RUU, terutama yang terkait langsung dengan persoalan penegakanHAM di Indonesia.

Pergulatan Kekayaan Alam untuk Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat. Setahun kedepan, DPR dan Pemerintah Indonesia, memiliki agenda pembahasan RUU yang terkait sumber daya alam atau sumber-sumber agraria (bumi, air, dan kekayaan di dalamnya serta ruang angkasa). Di dalam pembahasannya – baik ketika menjadikan RUU menjadi agenda Prolegnas maupun ketika membahas materi RUU- tentu dihadapkan sejauhmana tingkat akomodasi terhadap konstitusi, HAM dan kepentingan rakyat serta seberapa pentingnya dalam menghadapi tantangan zaman dewasa ini.

Untuk membaca lebih lanjut, silahkan unduh