Internet Shut down Papua: Bentuk Represi Digital dan Menyalahi Prinsip Keadaan Darurat

Siaran Pers ELSAM

Internet Shutdown Papua: Bentuk Represi Digital dan Menyalahi Prinsip Keadaan Darurat

 

Setelah gelombang unjuk rasa terkait rasisme terhadap masyarakat Papua meningkat, pemerintah Indonesia memutuskan untuk melakukan internet shutdown di Papua dan Papua Barat pada 21 Agustus 2019. Melalui siaran pers No. 155/HM/KOMINFO/08/2019 menyebutkan adanya pemblokiran layanan data telekomunikasi di Papua dan Papua Barat dengan alasan untuk mempercepat proses pemulihan situasi keamanan dan ketertiban. Penutupan internet dilakukan hingga batas waktu yang tidak ditentukan, sampai kondisi Papua dan Papua Barat dinilai kondusif dan normal kembali. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) menilai tindakan yang diambil pemerintah merupakan bentuk represi digital, jauh dari prinsip-prinsip keadaan darurat, kendati tindakan tersebut dilakukan oleh pemerintah dengan alasan kedaruratan.

Pertama, pemberlakukan internet shutdown di Papua merupakan pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara Indonesia untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang dijamin dalam Pasal 28F UUD 1945 dan Pasal 19 Deklarasi Umum HAM.  Internet Shutdown atau penutupan internet adalah gangguan disengaja terhadap akses internet atau komunikasi elektronik yang menyebabkan tidak dapat diakses atau tidak dapat digunakannya secara efektif, untuk populasi tertentu atau dalam suatu lokasi untuk melakukan kontrol atas aliran informasi.[1]

Internet shutdown di Papua merupakan praktik total internet shutdown pertama di Indonesia, yakni penghentian layanan akses internet secara menyeluruh di suatu daerah. Sebelumnya dalam Aksi Massa 21-22 Mei 2019 di depan Badan Pengawas Pemilu, Jakarta adalah bentuk internet shutdown secara parsial, karena bentuknya adalah penurunan kecepatan serta membatasi akses situs atau aplikasi untuk menghambat orang berkomunikasi atau berbagi informasi, yakni distribusi gambar dan video melalui sejumlah platform media sosial tertentu. Rentetan tindakan penutupan internet tersebut merupakan catatan buruk dalam tata kelola internet di Indonesia, yang seharusnya konsisten dengan penghormatan hak asasi manusia dan demokrasi.

Mengingat dampaknya yang disproporsional, Dewan HAM PBB pun kemudian mengecam praktik penutupan internet sebagai tindakan disruptif terhadap akses terhadap informasi online yang dilakukan negara.[2] Beberapa contoh dampak penutupan internet adalah, terputusnya akses masyarakat untuk bertukar informasi penting terkait keamanan, menghalangi masyarakat untuk berkomunikasi dengan satu sama lain dalam hal darurat, terhambatnya kerja-kerja jurnalisme, dan tingginya dampak negatif penutupan internet terhadap ekonomi sebuah negara.[3]

Terlebih dalam situasi yang dialami Papua saat ini, guna menghindari adanya tindakan kesewenang-wenangan aparat (keamanan), akses informasi seharusnya dibuka dengan lebar untuk menjamin tidak adanya pelanggaran HAM dalam penanganannya. Tindakan pemerintah justru memperkuat tesis dari hasil studi yang menyatakan tindakan penutupan internet justru menunjukan tingkat represi negara yang tinggi.[4] Belajar dari India, alih-alih mengembalikan keadaan menjadi kondusif dan normal, internet shutdown justru menyebabkan meningkatnya intensitas kekerasan saat berlangsungnya unjuk rasa.[5]

Kedua, tindakan penutupan internet di Papua tidak sesuai dengan prinsip pembatasan hak sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang telah diaksesi oleh Indonesia, melalui UU No. 12/2005. Ketidaksesuaian ini karena gagal menerjemahkan unsur pembatasan, terutama dengan alasan ‘keadaan darurat’. Dalam syarat Legitimate Aim untuk membatasi hak, disebutkan bahwa tujuan sah untuk membatasi hak merupakan syarat penting, salah satu bentuknya adalah keamanan nasional atau terdapat ancaman langsung yang dampaknya mengancam kehidupan bangsa. Dalam kasus Papua, pemerintah Indonesia belum secara resmi mendeklarasikan Keadaan Darurat. Siaran Pers Kominfo juga tidak menjelaskan keadaan daruratnya secara gamblang. Perlu digarisbawahi, tidak semua peristiwa unjuk rasa dapat dikualifikasikan sebagai ‘Keadaan Darurat’ yang mengancam kehidupan bangsa. Dalam hal ini, negara memiliki kewajiban untuk memberikan penjelasan kepada publik mengenai alasan mengapa tindakan pembatasan tersebut sah dan diperlukan dalam keadaan darurat tersebut. Termasuk menjabarkan kaitannya peristiwa unjuk rasa di Papua merupakan keadaan darurat yang dapat mengancam kehidupan bangsa Indonesia. Hal ini guna menjawab alasan bahwa pemutusan akses internet harus dilakukan atau memenuhi prinsip Necessity.

Ketiga, dalam keadaan darurat negara memang diperbolehkan adanya tindakan pembatasan (termasuk akses informasi), dalam rangka pemeliharaan keselamatan, kesehatan, dan ketertiban umum. Namun mengacu pada ketentuan Pasal 4 ICCPR, tindakan itu hanya bisa dilakukan jika terjadi situasi yang benar-benar mengancam kehidupan bangsa dan keberadaannya, atau suatu keadaan yang luar biasa—eksepsional dan bersifat temporer. Selain itu, hukum hak asasi manusia juga menekankan, keadaan darurat hanya dapat diberlakukan jika: ada ancaman bagi kehidupan bangsa dan eksistensinya; mengancam integritas fisik penduduk, baik di semua atau sebagian wilayah; mengancam kemerdekaan politik atau integritas wilayah; terganggunya fungsi dasar dari lembaga-lembaga pemerintah sehingga mempengaruhi kewajiban perlindungan hak-hak warga negara; ancamannya bersifat aktual atau akan terjadi; bersifat temporer atau dalam periode waktu tertentu; dan harus dinyatakan secara resmi melalui sebuah deklarasi keadaan darurat.[6] Kovenan juga menekankan, bahwa tindakan pembatasan atas nama keadaan darurat hanya boleh dilakukan, sepanjang tindakan tersebut tidak bertentangan dengan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan hukum internasional, dan tidak mengandung diskriminasi berdasarkan apapun (ras, warna kulit, agama, bahasa, jenis kelamin, dll).

Mengacu pada elemen-elemen tersebut, meski pemerintah mengatakan tindakan penutupan internet di Papua dilakukan dengan alasan untuk merespon situasi darurat, unsur-unsurnya sama sekali tidak terpenuhi, karena memang di Papua tidak pernah ada pernyataan resmi keadaan darurat, untuk jangka waktu tertentu sekali pun. Artinya tindakan pembatsan terhadap hak asasi manusia (termasuk hak atas informasi dan berkomunikasi di dalamnya), tidak mungkin bisa dilakukan dengan alasan keadaan darurat. Apalagi keputusan ini hanya diumumkan semata-mata hanya melalui medium Siaran Pers, yang tentu jauh dari sebuah deklarasi resmi. Artinya, tindakan ini tidak memiliki legalitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kesempatan masyarakat untuk menguji keputusan dari negara sama sekali tidak tersedia, dikarenakan Siaran Pers tentu tidak dapat dimaknai sebagai sebuah keputusan resmi dari negara.

Mencermati keputusan Pemerintah Indonesia untuk melakukan penutupan internet di Papua, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) memberikan respon sejumlah hal berikut ini:

1. Mendesak pemerintah, khususnya melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memulihkan akses terhadap informasi di Papua dan Papua Barat dengan menghentikanpenutupan internet di kedua wilayah tersebut;

2. Mendesak Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memberikan dan mempublikasikan penjelasan yang memadai terkait alasan hukum, yang menjadi dasar bagi tindakanpenutupan internet di Papua dan Papua Barat;

3. Menekankan kepada pemerintah, khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk tidak lagi melakukan tindakan penutupan internet di Papua dan Papua Barat, maupun di daerah lainnya di Indonesia, tanpa suatu kerangka hukum yang konstitusional, jelas, dan tegas, serta sejalan dengan hukum hak asasi manusia, terutama yang terkait dengan tindakan pembatasan/pengurangan;

4. Menekankan pada pemerintah Indonesia, sebagai negara pihak dari ICCPR, untuk sepenuhnya konsisten pada kewajiban-kewajiban yang ditegaskan di dalam Kovenan, juga ketika akan menerapkan suatu keadaan darurat, yang akan berdampak pada adanya tindakan pembatasan terhadap penikmatan hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak atas akses internet. Pada saat akan menerapkan keadaan darurat, setiap negara pihak dari kovenan, harus memberitahukannya kepada negara pihak lain dan Sekjend PBB, mengenai ketentuan atau hak-hak yang dikuranginya, beserta alasan pemberlakuannya.

Jakarta, 22 Agustus 2019

 Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

Untuk informasi lebih lanjut silahkan menghubungi Wahyudi Djafar (Deputi Direktur Riset), telepon: 081382083993; atau Lintang Setianti (Peneliti ELSAM), telepon: 085711624684, atau Alia Yofira (Peneliti ELSAM), telepon: 081217015759.


[1] Lihat www.accessnow.org/keepiton/

[2] UN Doc. A/HRC/38/L.10/Rev.1, The Promotion, Protection and Enjoyment of Human Rights on the Internet, https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/G18/203/73/PDF/G1820373.pdf?OpenElement.

[3] CNBC, “Government shutdown threatens to have bigger impact on economy”, 2019, https://www.cnbc.com/2019/01/10/government-shutdown-could-start-to-hit-economy-as-it-moves-into-uncharted-territory.html.

[4] Anita R. Gohdes,“Pulling The Plug Network disruptions and violence in civil conflict”, Journal Of Peace Research, Vol.52, No.3, (2015): Hlm.352-367. DOI:10.1177/0022343314551398. Diakses pada 21 Agustus 2019.

[5]  Rydzak, J. “Of Blackouts and Bandhs: The Strategy and Structure of Disconnected Protest in India.” Global Digital Policy Incubator Stanford University, Working Paper, (2019): Hlm.44. https://ssrn.com/abstract=3330413. Diakses pada 21 Agustus 2019.

[6] Lihat: General Comment No. 29 ICCPR, didopsi pada 31 Agustus 2001, dan Prinsip 39 dari Prinsip-prinsip Siracusa tentang Pembatasan dan Pengecualian pelaksanaan Hak-hak Sipil dan Politik. Lihat pula Paris Minimum Standards of Human Rights Norms in a State of Emergency (Paris Standards).