Inkonsistensi Kebijakan Persulit Target Pengurangan Emisi

ELSAM, Jakarta—Pemutusan kerja sama Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (Reducing Greenhouse Gas Emissions from Deforestation and, Forest Degradation/REDD+) antara Indonesia dan Norwegia pada 10 September 2021 lalu diakui pemerintah tidak mempengaruhi komitmen mencapai target pengurangan emisi gas rumah kaca.

Direktur Madani Berkelanjutan Nadia Hadad mengatakan, target tersebut akan sulit dicapai mengingat pemerintah juga mengeluarkan sejumlah kebijakan yang tidak mendukung perwujudan target penurunan emisi.

“Bagaimana mencapai target (pengurangan emisi) itu sementara ada kebijakan yang bertentangan. Ada target tersebut, tapi di sisi lain ada kebijakan pemerintah seperti kebijakan Omnibuslaw yang bisa mengancam untuk upaya menuju net zero emission,” kata Nadia dalam diskusi bersama Peneliti ELSAM Putri Nidyaningsih dan Direktur JPIC Kalimantan Sani Lake, Jumat (24/9/2021) lalu.

Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan food estate yang berarti akan berdampak pada pengurangan hutan.

Pemerintah lanjut Nadia sebenarnya memiliki berberapa kebijakan yang dapat mendukung pengurangan emisi, salah satunya kebijakan moratorium sawit. Sayangnya, Inpres Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit berakhir itu berakhir masa berlakunya pada 19 September 2021.

“Di satu sisi banyak inisiatif bagus, tapi di sisi lain masih ada banyak kebijakan-kebijakan masih berkonlfik,” tambah Nadia.

Menganggapi langkah pemerintah mengakhiri REDD+, Sani mengatakan tindakan tersebut merupakan sesuatu yang wajar. Upaya penurunan emisi menurutnya tidak boleh terpengaruh adanya kerja sama dengan negara lain.

“Kita berjuang lagi untuk mempertahankan hutan hujan, mengurangi deforestasi, menghambat degradasi hutan dan lain sebagainya. Saya kita Indonesia cukup punya kekuatan di situ,” kata Sani.

Sani mendorong agar pemerintah mendukung inisiatif warga untuk melindungi hutan. Salah satunya dengan meningkatkan pengakuan terhadap hutan adat yang menurutnya masih minim.

Sani juga mengingatkan tentang pentingnya memperbaiki tata kelola hutan dan peningkatan pelibatan warga untuk melindungi kawasan hutan.

Transparansi dalam pelibatan masyarakat adat dalam pengelolaan hutan menurutnya juga belum maksimal. Begitu juga dengan soal transparansi pemberian ijin di bidang industri ekstraktif yang masih sangat tertutup.

“Tiba-tiba kita dikagetkan dengan beberapa fakta. KLHK sempat mengonfirmasi tentang 113 perijinan di Kalimantan Tengah bermasalah,” lanjut Sani.

Sani menekankan mestinya dalam semangat pengurangan emisi pemerintah dapat mencegah perijinan yang bermasah tersebut dari awal.

Menggaris bawahi kekhawatiran Nadia tentang pengaruh Omnibuslaw terhadap pengelolaan hutan, Sani mengatakan Omnibuslaw dapat melegitimasi praktik deforestasi.

“Ke depan kita akan menghadapi berbagai persoalan besar terkait tata kelola hutan maupun lahan. lebih dari itu ambisi untuk mencapai target pengurangan emisi tetap menjadi pertanyaan,” ujarnya.


Sueb

Simak diskusi selengkapnya di sini