Industri Pariwisata Terpuruk, Program Pemerintah harus Tepat Sasaran

ELSAM, Jakarta—Industri pariwisata menjadi sektor paling terdampak dari wabah COVID-19. Salah satu kota yang paling terpuruk di sektor pariwisata adalah Bali. Menurut Disnaker Bali, sedikitnya ada 60.000 pekerja terdampak COVID-19 di provinsi yang menggantungkan ekonominya dari sektor pariwisata tersebut.

Dalam rangka mendiskusikan dampak covid-19 terhadap industri pariwsata, ELSAM menyelenggarakan talkshow daring bertema “Dampak Covid-19 Terhadap Industri Pariwisata dan Upaya Penanggulangan dari Berbagai Pihak” pada Kamis (14/5) lalu.

Talkshow yang disiarkan langsung melalui saluran Youtube ELSAM itu dimoderatori oleh Vita Yudhani dan diisi oleh empat narasumber, yaitu Direktur Kajian Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Wawan Rusiawan, Wakil Ketua Umum PHRI Bidang Kebijakan Publik Sutrisno Iwantono, Dewan Nasional Walhi I Wayan Suardana, dan Deputi Direktur Advokasi ELSAM Andi Muttaqien.

Gendo, panggilan akrab dari I Wayan Suardana, menjelaskan kondisi dan situasi pariwisata di Bali saat ini. Menurutnya saat ini sudah banyak hotel yang tutup, karyawan dirumahkan, dan banyak masyarakat beralih ke pertanian.

Hal senada juga disampaikan oleh Wawan Rusiawan. Menurutnya jumlah pekerja yang terdampak di sektor pariwisata hampir mencapai dua juta orang.

Untuk mendukung penanggulangan dampak COVID-19 Wawan mengkliam Kemenparekraf sudah melakukan beberapa langkah, salah satunya melakukan pelatihan online. Kemenparekraf, lanjut Wawan, juga turut mendukung Kementerian Kesehatan dan Gugus Tugas Covid-19 dengan menyedikan hotel bagi tenaga medis.

Sutrisno Iwantono membeberkan lebih jauh tentang kondisi industri pariwisata saat ini. Menurutnya pandemi COVID-19 telah menyebabkan belasan ribu hotel dan restoran tutup.

“Jumlah hotel di Indonesia sebanyak lebih dari 31.000. Saat ini sudah tutup 17.000 hotel dan restoran. Kebijakan hotel menutup dikarenakan biaya operasional yang dikeluarkan pihak hotel akan lebih besar daripada pemasukan,” jelas Sutrisno.

Dalam kondisi terpuruk tersebut, para pengusaha menurutnya memerlukan stimulus sehingga dapat meringankan beban perusahaan. Adapun stimulus yang diperlukan menurutn Sutrisno mencakup pembebasan pajak, iuran BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, relaksasi pembayaran listrik dan gas.

Selain itu, Sutrisno juga menekankan perlunya perluasan jaring pengaman sosial bagi pekerja formal dan penyediaan tambahan modal kerja untuk memulai produksi kembali. 

Andi Muttaqien mencoba melihat dampak COVID-19 terhadap industri pariwisata dengan membandingkan dengan persentase penurunan yang terjadi sebelumnya.

“Pada tahun 2003 ada penurunan 0,4% yang diakibatkan oleh SARS. Kedua, tahun 2009 ketika global economy crisis mengalami penurunan 4%. Lebih parah lagi, tahun 2020 hanya dalam hitungan 3 bulan terjadi penurunan 30-40%,” tutur Andi.

Penurunan drastis kinerja sektor pariwisata akibat COVID-19 memiliki dampak yang besar, mulai hilangnya devisa sekitar 140 triliun rupiah hingga pengangguran massal. Karena itu pemerintah perlu mengambil langkah yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut.

Paling penting menurutnya bagaimana segala program yang disampaikan pemerintah dapat menjangkau sampai lapisan terbawah. Kebijakan yang telah disusun juga diharapkan dapat mengenai aspek perempuan.

“Koordinasi, pendataan. Pemerintah harus melihat bagaimana sektor pariwisata sangat beragam dan berbeda, bagaimana pemerintah melihat secara utuh. Sebisa mungkin kemenparekraf mengidentifikasi siapa yang paling berhak mendapatkan stimulus dari pemerintah,” lanjutnya.

Andi juga menyebut bahwa program yang dikeluarkan pemerintah ternyata tidak tepat seperti Kartu Prakerja yang menurutnya tidak sesuai kebutuhan. Terlebih, video pelatihan tersebut banyak ditemukan di Youtube.

Diskusi lengkap tentang tema ini dapat diikuti melalui saluran Youtube Perkumpulan ELSAM

Putri Nidyaningsih