Indonesia: Saatnya menerapkan moratorium eksekusi mati dan tinjau kembali semua kasus-kasus hukuman mati sebagai langkah pertama menuju penghapusan hukuman mati

10 Oktober 2016

Indonesia: Saatnya menerapkan moratorium eksekusi mati dan tinjau kembali semua kasus-kasus hukuman mati sebagai langkah pertama menuju penghapusan hukuman mati

Pernyataan bersama Amnesty International, ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat), HRWG (Human Rights Working Group), ICJR (Institute for Criminal Justice Reform), Imparsial, LBH Masyarakat, dan PKNI (Persaudaraan Korban Napza Indonesia)

Pada 10 Oktober, ketika orang-orang di seluruh dunia memperingati Hari Dunia Menentang Hukuman Mati, Amnesty International, ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat), HRWG (Human Rights Working Group), ICJR (Institute for Criminal Justice Reform), Imparsial, LBH Masyarakat, dan PKNI (Persaudaraan Korban Napza Indonesia) menegaskan kembali sikap kami bahwa tidak ada bukti meyakinkan hukuman mati memiliki efek jera yang unik terhadap semua kejahatan, termasuk kejahatan terkait narkotika. Hukuman mati melanggar hak atas hidup, yang diakui oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), dan merupakan penghukuman yang paling kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

Organisasi-organisasi kami sangat prihatin bahwa – meski ada fakta dari temuan-temuan riset yang dibuat oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Organisasi-Organisasi Non-Pemerintah) telah menunjukan adanya cacat sistemik dalam sistem peradilan di Indonesia dan pelanggaran hak atas peradilan yang adil, dan instrument perlindungan internasional lainnya yang seharusnya diterapkan secara ketat dalam semua kasus-kasus hukuman mati – Pemerintah Indonesia masih melakukan eksekusi mati terhadap empat orang pada 29 Juli 2016 untuk kejahatan narkotika. Ketiga dari mereka masih memiliki hak mengajukan grasi yang belum diputuskan ketika mereka dieksekusi mati. Pada hari yang sama pihak berwenang Indonesia juga memberikan penundaan eksekusi mati di saat-saat akhir kepada 10 terpidana mati agar pemerintah bisa meninjau kembali kasus-kasus mereka setelah menerima tekanan protes dari komunitas nasional dan internasional.

Kami juga prihatin bahwa banyak dari mereka lainnya yang sedang menghadapi eksekusi mati juga mungkin tidak memiliki bantuan hukum untuk bisa mengajukan banding atau upaya lainnya sebagai suatu peninjauan hukum kembali. Kami mendesak pihak-pihak berwenang untuk memperluas peninjauan kembali kasus hukuman mati ke semua terpidana mati. Hukum internasional menyediakan jaminan perlindungan bagi mereka yang menghadapi eksekusi mati yang harus dipatuhi di semua kasus. Jaminan-jaminan ini mencakup hak atas peradilan yang adil; hak untuk tidak mengalami penyiksaan atau perlakuan buruk lainnya; dan hak untuk mengajukan grasi atau pengampunan. Lebih lanjut, Lebih lanjut, kejahatan-kejahatan terkait narkotika tidak memenuhi ambang batas “kejahatan-kejahatan paling serius” yang mana penggunaan hukuman mati dibatasi di bawah Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, traktat yang diratifikasi Indonesia pada 2006.

Penggunaan terus hukuman mati di Indonesia juga dapat mengurangi upaya Pemerintah Indonesia untuk melindungi warga negaranya dari ancaman eksekusi mati di negara lain. Organisasi-organisasi kami menentang hukuman mati tanpa syarat, di semua kasus tanpa pengecualian, tanpa memandang konteks situasi kejahatannya, kebersalahan atau ketidakbersalahan dari pelaku, atau karakteristik lainnya dari pelaku, atau metode yang digunakan negara untuk melakukan eksekusi mati.

Hingga hari ini, 140 negara telah menghapuskan hukuman mati secara formal maupun secara praktik. Empat negara lagi – Fiji, Madagaskar, Republik Kongo, dan Suriname- menjadi negara abolisi hukuman mati untuk semua kejahatan pada 2015 dan Parliamen Mongolia mengadopsi Kitab Hukum Pidana baru pada akhir tahun lalu, yang akan berlaku pada mulai 2017, membuang hukuman mati sebagai sebuah bentuk penghukuman di negeri tersebut. Nauru menjadi negara ke-103 sebagai negara abolisi di tahun ini. Penerapan terus hukuman mati di Indonesia tidak hanya membuat negeri melanggar kewajiban internasionalnya, tetapi juga melawan arus kecenderungan menuju penghapusan bentuk hukuman yang paling kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat tersebut.

Organisasi-organisasi kami memperbaharui seruan kami kepada Pemerintah Indonesia untuk menerapkan moratorium hukuman mati sebagai langkah pertama menuju penghapusan hukuman mati. Kami juga menyerukan kepada pihak berwenang Indonesia untuk memastikan sebuah badan yang independen dan imparsial, atau memberikan mandat kepada lembaga yang ada, untuk meninjau kembali semua kasus hukuman mati, dengan pandangan untuk mengubah hukumannya atau menawarkan persidangan ulang yang sesuai dengan standar-standar internasional tentang peradilan yang adil, dan tidak menggunakan hukuman mati.

Latar Belakang

Hukuman mati telah menjadi bagian dari sistem hukum Indonesia sejak sebelum kemerdekaannya pada 1945, dan bisa dijatuhkan terhadap berbagai kejahatan. Namun demikian, hukuman mati biasanya hanya diterapkan pada kejahatan pembunuhan dengan kesengajaan dan perencanaan, kejahatan terkait narkotika, dan kejahatan terkait terorisme.

Telah terdapat 18 eksekusi mati – semuanya untuk kejahatan narkotika – dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko ‘Jokowi’ Widodo, yang menjabat pada Oktober 2014. Di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono antara 2004 dan 2014, terdapat 21 eksekusi mati.

Pada Desember 2014, ketika baru saja dilantik, Presiden Jokowi mengumumkan kepada publik bahwa ia tidak akan memberikan grasi kepada semua terpidana mati kasus narkotika, mengacaukan hak-hak terpidana tersebut untuk memohon ampunan atau pengurangan hukuman atas vonis mati mereka. Hingga hari ini, paling tidak masih ada 175 terpidana mati di Indonesia untuk kejahatan terkait pembunuhan, narkotika, dan terorisme.

Sebuah rancangan undang-undang revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) etlah diajukan kepada parlemen (DPR RI) oleh pemerintah pada Maret 2015. Rancangan ini akan memungkinan suatu hukuman mati diubah menjadi hukuman penjara seumur hidup (atau 20 tahun) dalam suatu keadaan tertentu dan terbatas. Lebih jauh, jika permohonan grasi ditolak dan eksekusi mati tidak dilakukan setelah 10 tahun, Presiden dapat mengubah hukuman mati ke penjara seumur hidup. Rancangan undang-undang ini masih dibahas di DPR RI.