Identifikasi Modalitas dan Hambatan Kepatuhan Pertamina sebagai Aktor Pemajuan Hak Asasi Manusia dan Produk Berkelanjutan

Dualitas peran PT. Pertamina untuk meraih keuntungan dan menjalani kepentingan publik termuat dalam UU No. 19 Tahun 2003 tentang Bada Usaha Milik Negara (BUMN). Menurut undang-undang ini juga, pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN.

Salah satu penugasan kepada PT. Pertamina berkaitan dengan program pengembangan Bahan Bakar Nabati (BBN). Hal ini sejalan dengan misi pemerintah yang tengah menerapkan program mandatori Biodiesel 20% atau dikenal dengan istilah B20, bahkan telah ditingkatkan statusnya menjadi B30 terhitung sejak 1 Januari 2020.

Penugasan PT. Pertamina untuk mengelola Bahan Bakar Nabati melalui program B20 berbasis minyak sawit tersebut, mengemukan isu pembangunan berkelanjutan (sustainability issues) yang bersinggungan dengan isu hak asasi manusia (human rights issues). Oleh karenanya, untuk memastikan komitmen pembangunan berkelanjutan yang bersinggungan dengan isu hak asasi manusia tersebut, terutama dalam memastikan implementasi kebijakan mandatori B20 dilaksanakan secara berkelanjutan, sudah seharusnya PT. Pertamina berupaya meningkatkan komitmen berkelanjutan melalui apa yang disebut sebagai Kebijakan Tanpa Deforestasi, Tanpa Gambut, Tanpa Eksploitasi (No Deforestation, No Peat, No Exploitation). Komitmen NDPE memiliki fokus utama pada tujuan pelestarian lingkungan dan hak asasi manusia, khususnya mengenai permasalahan deforestasi, konversi lahan gambut dan hak-hak pekerja dan masyarakat

Untuk membaca buku ini, silahkan klik unduh