Pernyataan Pers Bersama Vonis JRX : Hakim Terjebak didalam Penafsiran “Pasal Karet” UU ITE ELSAM, debtWATCH Indonesia, LBH Pers, ICJR,…
CONSUMER AND DIGITAL RIGHTS GROUPS CALL ON THE INTERNATIONAL JOINT INITIATIVE ON E-COMMERCE TO SAFEGUARD DATA PROTECTION AND PRIVACY
Since January 2019, more than 80 countries of the World Trade Organization (WTO) have been negotiating a new rule book…
Penambangan Pasir Ancam Kehidupan Masyarakat Pesisir Makassar
ELSAM, MAKASSAR—Kehidupan nelayan Pulau Kodingareng, Makassar, terancam oleh penambangan pasir laut oleh Kapal Queen of The Netherlands, milik PT. Royal…
Bengkulu, Marak Pelanggaran Korporasi Tanpa Hukuman
ELSAM, BENGKULU—Banyak korban dampak aktivitas korporasi di Bengkulu belum mendapatkan pemulihan yang memadai. Warga bersama organisasi masyarakat sipil setempat terus…
Daftar Data Sensitif dalam RUU Pelindungan Data Pribadi Perlu Disempurnakan
ELSAM, Jakarta—Penentuan daftar data pribadi spesifik atau sensitif dalam RUU Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) belum memiliki pijakan dan pendekatan…
Executive Summary National Action Plan Business and Human Rights
Lessons from State Best Practices in Protecting Citizens from the Impact of Businesses Download File
Laporan kepada Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial PBB tentang Undang-Undang Cipta Kerja yang kontroversial yang baru saja diundangkan
Siaran Pers Bersama: Koalisi masyarakat adat dan organisasi masyarakat sipil menyampaikan laporan kepada Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial (Committee on the…
Pelatihan ACCESS IV
Pelatihan Bisnis dan HAM untuk Masyarakat Sipil: Mengakses Mekanisme Pemulihan Bagi Korban Terdampak Operasi Perusahaan Latar Belakang Prinsip-pinsip Panduan PBB…
Ancaman Privasi dalam Teknologi Pemantauan COVID-19
Jakarta, ELSAM—Situasi pademi COVID-19 telah mendorong banyak negara menggunakan teknologi untuk melakukan pemantauan (surveillance) terhadap warganya. Tanpa kejelasan prosedur dan…
Mendorong Transparansi Iklan Politik di Media Sosial
ELSAM, Jakarta—Pemerintah dituntut untuk menyediakan aturan tentang iklan politik di media sosial yang komprehensif. Aturan tersebut salah satunya harus mencantumkan…
